Kamis, 23 Maret 2017
Dibaca: 11689
Pertanyaan :
Mengapa Jabatan Panitera Rawan Suap?
Saya ingin bertanya, kenapa panitera bisa disuap? Apakah panitera juga dapat memengaruhi putusan yang telah ditetapkan oleh hakim?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Panitera adalah yang bertugas membantu majelis hakim selama proses mengadili dan memutus perkara. Panitera memiliki tugas penting berkaitan dengan dokumentasi, pengarsipan, dan penyiapan bahan-bahan persidangan yang dibutuhkan hakim saat membuat putusan. Panitera memiliki akses yang luas, bahkan menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia. Tetapi panitera tidak bisa mempengaruhi putusan hakim. Dalam memutus perkara, hakim bersifat mandiri, tak boleh terpengaruh oleh panitera sekalipun.

 

Seorang panitera terikat pada rambu-rambu profesi dan pekerjaan, yang antara lain tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. Panitera tidak boleh melakukan perbuatan tercela, membocorkan isi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), memihak salah satu pihak yang berperkara. Seorang panitera dilarang menjadi penghubung antara pihak yang berperkara dengan pimpinan pengadilan dan/atau majelis hakim.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kedudukan dan Tugas Panitera

Perundang-undangan Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa seorang panitera adalah bagian dari ‘susunan pengadilan’,[1] atau seorang yang bertugas ‘membantu’ ketika hakim memeriksa perkara. KUHAP menyebutkan panitera sebagai orang yang ‘menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara’.[2] (Baca juga artikel: Panitera Pengadilan, Tak Sekadar Jenjang Karir).

 

Tugas ini tegas disebut dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”):

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

 

Panitera adalah unsur pembantu pimpinan pengadilan. Kedudukan ini membawa konsekuensi bahwa segala tindakan panitera harus dipertanggungjawabkan kepada ketua pengadilan.[3]

 

Sehari-hari Panitera memberikan pelayanan teknis administratif kepada hakim di tempatnya bertugas, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Militer. Pada saat persidangan bisa dilihat seorang panitera bertugas mengurus dan menyiapkan berkas perkara dan mencatat apa yang terjadi selama proses persidangan. Panitera mencatat dialog para pihak atau merekamnya lalu mentranskrip pembicaraan. Paniteralah yang secara langsung mencatat poin-poin penting persidangan.

 

Selain itu, panitera bertugas mengkomunikasikan persidangan kepada para pihak, seperti memberitahukan jadwal (waktu) dan ruang sidang. Sejak awal, ketika masih pendaftaran perkara, para pihak memang berkomunikasi dengan panitera. Di satu sisi, ia menjadi sumber informasi persidangan bagi para pihak; dan di sisi lain ia bertugas membantu hakim selama proses persidangan hingga menyiapkan bahan untuk pembuatan putusan.

 

Pada saat menyiapkan bahan untuk putusan itulah panitera berperan penting. Apalagi di pengadilan yang belum mewajibkan perekaman proses persidangan. Majelis hakim banyak mengandalkan ingatan dan catatan panitera. Lantas, siapa yang bisa menjamin bahwa catatan atau transkrip yang disiapkan panitera komprehensif, objektif, dan lengkap? Bagaimana jika majelis hakim menyerahkan pembuatan konsep putusan kepada panitera? Apakah jika itu terjadi, panitera bisa benar-benar objektif?

 

Menyimpan rapat-rapat isi putusan sebelum dibacakan juga menjadi tantangan bagi panitera. Saat menyusun putusan majelis hakim menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia.[4] Dalam RPH yang bersifat rahasia itu, majelis hakim biasanya dibantu oleh panitera. Jadi, sejak awal panitera sudah mengetahui isi putusan. Tetapi ia terlarang untuk membocorkan informasi RPH itu.

 

Dengan melihat beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di pengadilan terbukti masih ada panitera yang mencoba mendapatkan keuntungan pribadi dari salah satu atau kedua pihak berperkara. Bahkan terungkap bahwa panitera meminta uang dari pihak berperkara dengan mengatasnamakan hakim. Ini yang disebut Nikolas Simanjuntak sebagai ‘terbuka peluang untuk bermain sirkus’ bagi panitera.[5] (Baca juga artikel: Kali Kedua Panitera Terjaring OTT KPK, Humas PN Jakarta Pusat: Aduh Pusing!).

 

Apakah panitera dapat mempengaruhi putusan yang telah ditetapkan hakim? Normatifnya, putusan atas perkara ditentukan oleh majelis hakim. Hakim pula yang bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.[6] Hakim bersifat mandiri dalam membuat putusan, tak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh panitera.

 

Ini bisa dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan:

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

 

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.[7]

 

Rambu-rambu panitera

Apakah seorang panitera bisa disuap sebenarnya sangat bergantung pada pribadi panitera tersebut. Seorang panitera yang menginternalisasi nilai-nilai moral, agama, dan hukum akan menolak setiap upaya pemberian suap. Sebaliknya, dengan pengawasan yang ketat sekalipun, tetap terbuka peluang bagi panitera menerima suap jika ia mengabaikan nilai moral, agama, dan hukum.

 

Ada beberapa rambu yang harus dipatuhi panitera dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari pelanggaran kode etik. Rambu yang berupa kewajiban atau larangan antara lain adalah:[8]

a.    Wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan[9]

b.    Wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela;[10]

c.  Dilarang memberikan kesan memihak salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi seolah-olah berada dalam posisi istimewa;[11]

d.    Dilarang membocorkan hasil RPH.[12]

e.    Wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke ruang sidang;[13]

f.     Dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengsan pimpinan pengadilan/majelis hakim.[14]

g.    Dilarang mengaktifkan handphone selama proses persidangan.[15]

 

Selain kewajiban dan larangan tersebut, masih ada rambu lain yang tersebar dalam perundang-undangan. Misalnya, kewajiban mengundurkan diri jika ada hubungan keluarga dengan majelis hakim, para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka. Jika pengunduran diri tidak dilakukan bisa mengakibatkan putusan tidak sah.[16]

 

Menerima suap bukan saja perbuatan tercela yang melanggar kode etik, tetapi juga perbuatan melanggar hukum yang pelakunya terancam hukuman penjara. Karena itu, bagi seorang panitera, menerima suap tak dapat dibenarkan.

 

Ingatlah sumpah yang diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai panitera, yang diucapkan atas nama Tuhan:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga.

 

Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4.    Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

 

Referensi:

1.    Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana dalam Sirkus Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

2.    Wildan Suyuthi Mustofa. Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab. (Jakarta: Tata Nusa, 2002).

 

 



[2]Pasal 225 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

[3]Wildan Suyuthi Mustofa. Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab. (Jakarta: Tata Nusa, 2002), hal. 17.

[4]Pasal 14 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

[5]Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana dalam Sirkus Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 277.

[6]Pasal 68A ayat (1) UU 49/2009

[7] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

[9] Pasal 3 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[10] Pasal 3 ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[11] Pasal 3 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[12] Pasal 3 ayat (5) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[13] Pasal 4 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[14] Pasal 5 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[15] Pasal 4 ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

[16]Pasal 17 ayat (4), (5), dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.