Jumat, 06 Januari 2017
Dibaca: 2192
Pertanyaan :
Izin Mendirikan Perusahaan Konsultan di Bidang Mekanikal dan Elektrikal Bangunan
Saya bersama rekan-rekan saya bermaksud untuk membentuk CV yang bergerak dalam bidang usaha konsultan Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC). Untuk memulai usaha tersebut, selain SIUP apa sajakah perizinan yang diperlukan?  
Jawaban :

Logo Easybiz

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia. Mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.

www.easybiz.id

 

 

Intisari:

 

 

Ada beberapa bidang usaha yang memerlukan izin khusus yang keberlakuannya setara dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

 

Perusahaan yang memberikan jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pemanas (Heating), Ventilasi (Ventilation) dan Pendingin Udara (Air Conditioner) selain harus memiliki SIUP, juga harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum menjawab pokok pertanyaan, kami ingin menyampaikan sedikit uraian mengenai Persekutuan Komanditer (“CV”).

 

Pendirian CV

CV atau Persekutuan Komanditer adalah salah satu bentuk Badan Usaha yang diatur dalam Pasal 19-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. CV adalah persekutuan atau gabungan 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki keinginan sama untuk melakukan kegiatan usaha guna mencari keuntungan.

 

Dalam CV dikenal ada 2 (dua) istilah yaitu :

1.   Sekutu Aktif/Sekutu Pengurus/Sekutu Komplementer yaitu pendiri CV yang secara aktif melakukan kegiatan pengurusan CV tersebut. Sekutu Aktif bertindak atas nama CV melakukan kegiatan usaha CV.

2.   Sekutu Pasif/Sekutu Pelepas Uang/Sekutu Komanditer yaitu pendiri CV yang hanya memberikan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kerja CV. Sekutu Pasif tidak bisa bertindak atas nama CV.

 

Penjelasan lebih lanjut tentang pendirian CV dapat Anda simak Cara Mendirikan CV.

 

Karena statusnya bukan merupakan badan hukum, maka tanggung jawab pengurus CV adalah meliputi seluruh harta bendanya (tanggung renteng). Oleh karena itu, ketika melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istrinya, kecuali mereka menikah dengan perjanjian pisah harta. Untuk Sekutu Pelepas Uang hanya bertanggung jawab sebesar jumlah uang yang telah dimasukkan sebagai modal CV.

 

Pendirian Perseroan Terbatas

Badan usaha berbentuk CV banyak dipilih oleh pelaku usaha karena dianggap proses pendiriannya lebih mudah dan tidak ada persyaratan penyetoran modal. Opsi lain yang bisa dipilih adalah mendirikan Perseroan Terbatas (“PT”) sebagai badan usaha. Dibandingkan CV, mendirikan PT sebagai badan usaha dinilai lebih menguntungkan karena akan membuat perusahaan menjadi lebih kredibel di mata para mitra bisnis dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan. Keuntungan mendirikan PT adalah karena statusnya sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta pribadi pemilik perusahaan (pemegang saham) dan harta perusahaan.

 

Perlu diketahui, pemerintah juga telah membuat serangkaian aturan baru untuk mempermudah proses pendirian PT yang salah satunya menghapus batasan modal minimal untuk dapat mendirikan PT.

 

Selengkapnya silakan Anda simak Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru yang Wajib Anda Ketahui.

 

Izin untuk Mendirikan Usaha

Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa untuk dapat menjalankan usaha, sebuah perusahaan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.[1] Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.[2]

 

SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab di dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.[3] Penjelasan lebih lanjut soal SIUP dapat Anda simak Perubahan Penanggungjawab Perusahaan Dalam SIUP.

 

Hanya saja, Anda perlu memahami ada beberapa bidang usaha yang memerlukan izin khusus yang keberlakuannya setara dengan SIUP. Beberapa bidang usaha yang memerlukan izin khusus di antaranya: untuk restoran harus ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), untuk transportasi harus ada Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (“SIUJPT”), dan konstruksi yang izinnya adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

 

Perlu dipahami pula, untuk bidang usaha yang memerlukan izin khusus biasanya memiliki aturan main yang khusus pula. Misalnya, untuk SIUJPT memerlukan modal dasar sebesar Rp 25 miliar dan 25%-nya harus disetor penuh. Padahal untuk sebuah PT mendapatkan SIUP kategori kecil, modal yang disetorkan minimal Rp 51 juta. Hubungi Easybiz untuk memperoleh informasi mengenai bidang usaha yang memerlukan izin khusus.

 

Jika Menjadi Konsultan Heating, Ventilation, and Air Conditioner

Untuk bidang usaha Konsultan Heating, Ventilation, and Air Conditioner (“HVAC”) sebagaimana pertanyaan Anda di atas, perlu diperjelas apakah kegiatan usahanya termasuk kegiatan usaha Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

 

Karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan bidang usaha yang diinginkan adalah Konsultan HVAC, maka kami mengasumsikan kegiatan usaha Anda masuk ke dalam kelompok kegiatan usaha Jasa Konsultasi Perencanaan.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (“Permen PU 2011”), kelompok Jasa Konsultan Perencanaan kegiatan usaha Konsultan HVAC tidak dikenal, akan tetapi yang ada adalah Jasa Desain Rekayasa Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan. Namun, untuk kelompok Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikenal Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pemanas (Heating), Ventilasi (Ventilation) dan Pendingin Udara (Air Conditioner).[4]

 

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Permen PU di atas dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Konstruksi Nasional, perusahaan baik yang berbentuk CV maupun PT yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini wajib memiliki SIUJK.

 

Selain itu memperhatikan ketentuan dan persyaratan pengajuan SIUJK ini, perusahaan harus menjadi anggota asosiasi yang dibuktikan dengan memegang Kartu Tanda Anggota, dan perusahaan tersebut memiliki Sertifikat Badan Usaha Sub Kualifikasi Jasa Desain Rekayasa Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan dan memiliki tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Keahlian sub bidang Tata Udara.

 

Perlu diperhatikan pula bahwa sebelum bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUJK, Anda harus memiliki badan usaha—bisa PT atau CV—dan dokumen legalitas lainnya seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

 

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta perizinan usaha hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

 

Untuk mengetahui penawaran dan promo kami terbaru silakan cek http://easybiz.id/paket-promo-pembuatan-pt-di-jakarta/

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3.    Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Konstruksi Nasional;

4.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

5.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

 

 



[2] Pasal 1 angka 1 Permendag 36/2007

[3] Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Permendag 36/2007

[4] Pasal 11 ayat (3) huruf a Permen PU 2011

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah