Rabu, 23 November 2016
Dibaca: 2398
Pertanyaan :
Izin Apotek Rakyat
Saya mempunyai toko obat yang sudah lama berdiri dan sudah cukup besar bahkan terkenal di kota saya. Beberapa hari lalu ada orang Dinas Kesehatan yang kebetulan membeli obat di toko saya menyarankan agar toko obat saya ini dimohonkan izin apotek rakyat. Saya masih belum paham apa itu apotek rakyat? Bagaimana pengaturannya? Prosedur izinnya bagaimana?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan. Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat.

 

Apotek Rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk memperoleh izin Apotek Rakyat ini tidak dipungut biaya.

 

Bagaimana tata cara memperoleh izin Apotek Rakyat tersebut?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Apotek Rakyat

Apotek rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 284/MENKES/PER/III/2007 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat (“Permenkes 284/2007”). Pengaturan Apotek Rakyat ini bertujuan untuk:[1]

1.    Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.

2.    Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat.

3.    Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

 

Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan.[2]

 

Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik. Apotek Rakyat dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.[3]

 

Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 orang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. Apoteker dan Asisten Apoteker dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing.[4]

 

Standar dan Persyaratan Apotek Rakyat

Apotek Rakyat harus memenuhi standar dan persyaratan. Standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:[5]

 

I.     Ketenagaan

Apotek Rakyat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.

 

II.   Sarana dan Prasana

a.    Komoditi

Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

b.    Lemari Obat

Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan.

c.    Lingkungan

Apotek Rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain: Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek Rakyat.

Lingkungan Apotek Rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan.

Bangunan Apotek Rakyat harus dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan di dalamnya dari pencemaran dan atau kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca.

 

d.    Kepemilikan Sarana

Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak.

 

III.  Pengelolaan

Pengelolaan persedian obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out),

 

IV.  Pelayanan

1.    Pelayanan resep

a.    Skrining resep

Apoteker melakukan skrining resep meliputi:

1)    Persyaratan administratif:

·         Nama, SIP dan alamat dokter;

·         Tanggal penulisan resep;

·         Tanda tangan/paraf dokter penulis resep;

·         Nama, alamat umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;

·         Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta;

·         Cara pemakaian yang jelas;

·         Informasi lainnya;

2)    Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

3)    Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

b.      Penyiapan obat

1)    Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

2)    Kemasan obat yang diserahkan

Obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

 

2.    Penyerahan Obat

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat

 

Peningkatan Status Menjadi Apotek Rakyat

Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat. Pedagang Eceran Obat dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat.[6]

 

Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat harus:[7]

a.    mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya; dan

b.    letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.

 

Tata Cara Perolehan Izin

Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat. Apotek Rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk memperoleh izin Apotek Rakyat tidak dipungut biaya.[8]

 

Tata cara memperoleh izin Apotek Rakyat yaitu:[9]

1.    Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2.    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melalukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.

3.    Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat.

4.    Dalam hal pemeriksaan tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi.

5.    Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan, atau pernyataan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek.

6.    Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan.

7.    Terhadap Surat Penundaan, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

8.    Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Kesehatan 284/MENKES/PER/III/2007 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat.



[1] Pasal 2 Permenkes 284/2007

[2] Pasal 1 angka 1 Permenkes 284/2007

[3] Pasal 5 Permenkes 284/2007

[4] Pasal 6 Permenkes 284/2007

[5] Pasal 7 Permenkes 284/2007 jo. Lampiran Permenkes 284/2007

[6] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes 284/2007

[7] Pasal 4 ayat (3) Permenkes 284/2007

[8] Pasal 3 ayat (1),(2), dan (3) Permenkes 284/2007

[9] Pasal 3 ayat (4) Permenkes 284/2007

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).