Jumat, 25 November 2016
Dibaca: 2971
Pertanyaan :
Dapatkah Aplikasi Jasa Layanan Kesehatan Online Disebut Klinik?
Apakah penyedia jasa layanan kesehatan berupa aplikasi (online) dapat diklasifikasikan sebagai Klinik? Bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya?  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Untuk dapat dikatakan sebagai klinik, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Apabila aplikasi tersebut hanya berupa pemberian jasa layanan konsultasi saja, maka berdasarkan persyaratan sebuah klinik, aplikasi tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah klinik yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sebuah klinik harus memenuhi persyaratan seperti lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian dan laboratorium. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Klinik, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (“Permenkes 9/2014”), adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.[1]

 

Jenis-jenis Klinik

Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi:[2]

a.    Klinik pratama

Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.[3]

b.    Klinik utama

Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.[4]

 

Sebuah Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.[5]

 

Kepemilikan Klinik

Klinik dapat dimiliki oleh:[6]

a.    Pemerintah,[7]

b.    Pemerintah Daerah,[8] atau

c.    Masyarakat.

 

Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9] Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.[10] Tetapi khusus Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.[11]

 

Persyaratan Klinik

Untuk mengetahui apakah layanan kesehatan berupa aplikasi (online) dapat diklasifikasikan sebagai klinik, tentu harus dilihat terlebih dahulu apakah syarat-syarat untuk menjadi klinik telah terpenuhi. Beberapa persyaratan klinik ada yang dibedakan antara klinik rawat jalan dengan klinik rawat inap. Kami hanya akan menerangkan mengenai klinik rawat jalan, karena layanan kesehatan berupa aplikasi tentunya tidak dapat diklasifikasikan sebagai klinik rawat inap.

 

Klinik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[12]

a.    Lokasi;

b.    Bangunan;

c.    Prasarana;

d.    Ketenagaan;

e.    Peralatan;

f.     Kefarmasian;

g.    Laboratorium.

 

Lokasi, Bangunan, Sarana dan Prasarana

Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

 

Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan (tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis).[14] Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.[15]

 

Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:[16]

a.    ruang pendaftaran/ruang tunggu;

b.    ruang konsultasi;

c.    ruang administrasi;

d.    ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;

e.    ruang tindakan;

f.     ruang/pojok ASI;

g.    kamar mandi/wc; dan

h.    ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. 

 

Ruang-ruang yang dimaksud di atas harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[17]

 

Kemudian Prasarana Klinik meliputi:[18]

a.    instalasi sanitasi;

b.    instalasi listrik;

c.    pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

d.    ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan

e.    sistem gas medis;

f.     sistem tata udara;

g.    sistem pencahayaan;

h.    prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

 

Sarana dan Prasarana Klinik harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.[19]

 

Ketenagaan 

Penanggung Jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis dan Tenaga Medis ini hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada satu klinik.[20] Penanggung jawab teknis Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.[21]

 

Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.[22]

 

Tenaga medis pada Klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan. Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.[23]

 

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.[24]

 

Peralatan

Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Peralatan medis juga harus memiliki izin edar.[25]

 

Kefarmasian

Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.[26]

 

Laboratorium

Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.[27]

 

Jika tidak terpenuhi persyaratan di atas, maka klinik tidak bisa mendapatkan izin operasional.[28] Padahal dalam menyelenggarakan klinik, izin operasional adalah salah satu hal yang wajib dimiliki.[29]

 

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apabila aplikasi berbasis online tersebut hanya merupakan wadah yang memberikan jasa layanan konsultasi saja, dan tidak memenuhi persyaratan yang telah dijabarkan di atas, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah klinik.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

 



[1] Pasal 1 angka 1 Permenkes 9/2014

[2] Pasal 2 ayat (1) Permenkes  9/2014

[3] Pasal 2 ayat (2) Permenkes 9/2014

[4] Pasal 2 ayat (3) Permenkes 9/2014

[5] Pasal 2 ayat (4) Permenkes 9/2014

[6] Pasal 3 Permenkes 9/2014

[7] Pemerintah Pusat, yakni Presiden RI – Pasal 1 angka 4 Permenkes 9/2014

[8] Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah - Pasal 1 angka 5 Permenkes 9/2014

[9] Pasal 4 ayat (1) Permenkes 9/2014

[10] Pasal 4 ayat (2) Permenkes 9/2014

[11] Pasal 4 ayat (3) Permenkes 9/2014

[12] Bab III Permenkes 9/2014

[13] Pasal 5 ayat (2) Permenkes 9/2014

[14]Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenkes 9/2014

[15] Pasal 6 ayat (3) Permenkes 9/2014

[16] Pasal 7 ayat (1) Permenkes 9/2014

[17] Pasal 7 ayat (3) Permenkes 9/2014

[18] Pasal 8 ayat (1) Permenkes 9/2014

[19] Pasal 8 ayat (2) Permenkes 9/2014

[20] Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10 Permenkes 9/2014

[21] Pasal 9 ayat (2) Permenkes 9/2014

[22] Pasal 11 ayat (1) Permenkes 9/2014

[23] Pasal 12 Permenkes 9/2014

[24] Pasal 14 Permenkes 9/2014

[25] Pasal 17 Permenkes 9/2014

[26] Pasal 21 Permenkes 9/2014

[27] Pasal 24 ayat (2) Permenkes 9/2014

[28] Pasal 27 Permenkes 9/2014

[29] Pasal 25 ayat (1) Permenkes 9/2014

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).