Kamis, 05 Januari 2017
Dibaca: 3631
Pertanyaan :
Surat Perjalanan Lintas Batas Bagi Penduduk di Perbatasan Negara
Pada saat saya Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan di Simpang Tanjung Aruk/Batas Serawak Malaysia, saya mengamati warga setempat bebas lalu lalang ke Malaysia tanpa paspor begitupun dengan saya. Kenapa demikian? Apakah tidak harus pakai paspor untuk melintasi batas negara? Ataukah ada surat izin tertentu? Karena pernah sekali kami dimintai surat izin untuk melintasi perbatasan oleh pihak Malaysia.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, baik itu paspor atau pun Surat Perjalanan Laksana Paspor.

 

Bagi orang yang berdomisili di wilayah perbatasan, menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berupa surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Dokumen Perjalanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) telah mengatur bahwa aspek pelayanan dan pengawasan Keimigrasian tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.[1]

 

Pada dasarnya, setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.[2]

 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari:[3]

a.    Paspor; dan

b.    Surat Perjalanan Laksana Paspor.

 

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.[4]

 

Sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.[5]

 

Paspor terdiri atas:[6]

a.    Paspor diplomatik;

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.[7]

b.    Paspor dinas; dan

Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.[8]

c.    Paspor biasa

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[9]

 

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:[10]

a.    Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;

b.    Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan

c.    surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

 

Menyorot soal pertanyaan Anda, maka di bawah ini kami akan menjelaskan khusus tentang Surat Perjalanan Lintas Batas.

 

Surat Perjalan Lintas Batas

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Surat ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[11]

 

Sebagai informasi, terhadap orang asing pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang masuk wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain, terhadapnya juga dilakukan Pemeriksaan Keimigrasian sesuai dengan perjanjian lintas batas.[12]

 

Henry S. Siswosoediro dalam bukunya Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen (hal.171) menjelaskan bahwa penduduk pelintas batas yang bemaksud melintas batas negara wajib memiliki buku pas lintas batas dari instatansi berwenang. Buku pas lintas batas menjadi dasar pendaftran penduduk lintas batas.

 

Lebih lanjut Henry menjelaskan prosedur pendaftaran penduduk lintas batas yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.    berkoordinasi dengan kantor imigrasi perbatasan

2.    mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki buku pas lintas batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan.

3.    Melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran penduduk pelintas batas.

4.    Instansi pelaksana menempatkan petugas pendaftaran pada pos/kantor lintas batas setempat.

5.    Instansi pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.

6.    Mereka akan melaporkan hasil pendaftaran kepada penyelenggara kabupaten/kota.

7.    Laporan tersebut disampaikan secara periodik dan berjenjang.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku baik itu paspor atau pun Surat Perjalanan Laksana Paspor, yakni bagi yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

 

Referensi:

Henry S. Siswosoediro. Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Jakarta: Visimedia. 2008.



[1] Penjelasan Umum UU Keimigrasian

[2] Pasal 8 ayat (1) UU Keimigrasian

[3] Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian

[4] Pasal 1 angka 16 UU Keimigrasian

[5] Pasal 1 angka 17 UU Keimigrasian

[6] Pasal 24 ayat (2) UU Keimigrasian

[7] Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU Keimigrasian

[8] Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Keimigrasian

[9] Pasal 26 UU Keimigrasian

[10] Pasal 24 ayat (3) UU Keimigrasian

[11] Pasal 29 UU Keimigrasian

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).