Jumat, 06 Januari 2017
Dibaca: 4853
Pertanyaan :
Cuti Bersalin bagi PNS yang Melahirkan Anak Kembar
Saya mempunyai istri yang bekerja sebagai PNS. Pada tahun 2016 istri saya melahirkan 3 anak kembar (Persalinan ke 1, dengan 3 anak kembar). Saat ini sedang hamil dengan perkiraan persalinan ke-2 di bulan Juni 2017. Dengan kondisi seperti ini, yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah istri saya masih bisa mengajukan cuti bersalin yang ditanggung oleh negara? 2. Untuk aturan cuti PNS yang dihitung berdasarkan jumlah persalinan atau jumlah anak?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Aturan cuti bersalin untuk PNS dihitung berdasarkan persalinan anak, yaitu persalinan pertama, kedua, dan ketiga ditanggung Negara, sedangkan untuk persalinan anak seterusnya cuti di luar tanggungan Negara.

 

Benar yang dihitung adalah persalinannya. Anak kembar adalah anak (dua, tiga, atau lebih) yang lahir dari satu kandungan pada suatu kehamilan. Jika melahirkan anak kembar, maka dihitung menjadi satu kali persalinan. Jadi, Istri Anda yang melahirkan anak ke-4 (persalinan ke-2) tetap mendapatkan cuti bersalin yang ditanggung oleh negara.

 

Kami menyarankan untuk lebih jelasnya, istri Anda sebaiknya bermusyawarah dengan unit kepegawaian tempat ia bekerja untuk membicarakan hak cuti ini.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) berhak memperoleh cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).[1]

 

Lebih lanjut aturan mengenai cuti terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (“PP 24/1976”).

 

Jenis Cuti PNS

Cuti PNS terdiri dari:[2]

a.   cuti tahunan;

b.   cuti besar;

c.   cuti sakit;

d.   cuti bersalin;

e.   cuti karena alasan penting; dan

f.    cuti di luar tanggungan Negara.

 

Cuti Bersalin

Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.[3]

 

Cara Mengajukan Cuti Bersalin

Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.[4] Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.[5]

 

Menjawab pertanyaan Anda, aturan cuti bersalin untuk PNS ini dihitung berdasarkan persalinan anak, yaitu persalinan pertama, kedua, dan ketiga ditanggung Negara, sedangkan untuk persalinan anak seterusnya cuti di luar tanggungan Negara.

 

Anak Kembar

Anak kembar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari halaman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah anak (dua, tiga, atau lebih) yang lahir dari satu kandungan pada suatu kehamilan.

 

Ini berarti, jika istri Anda melahirkan anak kembar, maka dihitung satu kali persalinan. Sehingga, istri Anda yang pada persalinan pertama melahirkan 3 (tiga) anak kembar, maka pada persalinan kedua istri Anda masih berhak cuti bersalin yang ditanggung negara. Dalam hal ini, yang dihitung adalah persalinannya, bukan jumlah anaknya.

 

Kami menyarankan, untuk lebih jelasnya istri Anda sebaiknya bermusyawarah dengan unit kepegawaian tempat ia bekerja untuk membicarakan hak cuti ini.

 

Contoh Pengajuan Cuti Bersalin

Sebagai contoh dapat dilihat pada form pengajuan cuti bersalin bagi PNS dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdapat pada Lampiran 11: Surat Permintaan Cuti Bersalin Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

 

“......

dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke …/

cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan *) terhitung mulai tanggal … .

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan

sebagaimana mestinya.... ”

 

Cuti di Luar Tanggungan Negara

Sebagai informasi, cuti di luar tanggungan Negara diberikan Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti di luar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.[6]

 

Cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan Negara akibat cuti untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya seorang PNS.[7] Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.[8]

 

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.[9]

 

Cara Mendapatkan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya. Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.[10]

 

Bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.[11]

 

PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka:[12]

a.    apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b.   apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c.   apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

 



[1] Pasal 21 huruf b UU ASN

[2] Pasal 3 PP 24/1976

[3] Pasal 19 PP 24/1976

[4] Pasal 20 PP 24/1976

[5] Pasal 21 PP 24/1976

[6] Pasal 26 PP 24/1976

[7] Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) PP 24/1976

[8] Pasal 27 ayat (2) PP 24/1976

[9] Pasal 29 PP 24/1976

[10] Pasal 28 PP 24/1976

[11] Pasal 30 PP 24/1976

[12] Pasal 31 PP 24/1976

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).