Senin, 12 Maret 2018
Pertanyaan :
Ini Syarat Agar Transportasi Online Boleh Beroperasi di Bandara
Dengan murah dan maraknya jasa transportasi online seperti Go-Car, Grab Car, dan Uber, maka seringkali pengguna jasa tersebut meminta diantar ke Bandara Soekarno Hatta. Petugas keamanan bandara sering kali merazia jasa-jasa ini dengan cara menghentikan, memeriksa isi handphone, dan kemudian meminta Rp 500 ribu serta memberi hukuman push up hingga menggulirkan roda pesawat. Apakah tindakan-tindakan petugas keamanan tadi ada dasar hukumnya? Apakah tindakan-tindakan petugas kemanan tadi melanggar hukum tertentu? Atas perhatian dan responnya, saya ucapakan banyak terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada awalnya memang benar bahwa transportasi online dilarang untuk beroperasi di bandar udara (bandara). Sejak adanya Permenhub 108/2017, tranportasi online atau yang dalam Permenhub 108/2017 disebut dengan istilah Angkutan Sewa Khusus ini dapat beroperasi di bandara tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya yaitu: harus memiliki stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan, seta mempunyai dokumen perjalanan yang lengkap.

 

Namun jika transportasi online tidak memenuhi aturan sebagaimana yang telah diatur, bagaimana bentuk penindakan oleh petugas bandara dalam menindak pelanggaran ini tidak diatur secara jelas.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda

 

Transportasi Online

Pengaturan mengenai transportasi online atau transportasi berbasis aplikasi kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“Permenhub 108/2017”).

 

Transportasi online (untuk perusahaan Gocar, Grabcar, dan Uber) sebagaimana yang Anda sebutkan, dalam Permenhub 108/2017 dikenal dengan nama Angkutan Sewa Khusus, yang termasuk dalam Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu.[1]

 

Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi menurut Permenhub 108/2017 ini termasuk jenis angkutan orang dengan Tujuan Tertentu yang salah satunya melayani angkutan sewa,[2] karena sebagaimana seperti yang kita lihat, pemesanannya hanya melalui aplikasi berbasis teknologi untuk disewakan.

 

Angkutan sewa, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang. Angkutan sewa terdiri atas:[3]

  1. Angkutan sewa umum; dan
  2. Angkutan sewa khusus.

 

Angkutan sewa khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.[4]

 

Syarat Pelayanan Angkutan Sewa Khusus

Angkutan sewa khusus, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:[5]

  1. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
  2. tidak terjadwal;
  3. dari pintu ke pintu;
  4. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  5. tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  6. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
  7. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
  8. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

 

Wilayah operasi Angkutan sewa khusus, ditetapkan dengan mempertimbangkan:[6]

  1. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan sewa khusus;
  2. perkembangan daerah;
  3. karakteristik daerah/wilayah; dan
  4. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

 

Wilayah operasi Angkutan sewa khusus, ditetapkan oleh:[7]

  1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
  2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
  3. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada di daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.

 

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus ini menurut Permenhub 108/2017, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:[8]

  1. menggunakan Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
  2. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan;
  5. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan sewa khusus;
  6. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  7. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

 

Bolehkah Angkutan Sewa Khusus Masuk Bandar Udara?

Secara eksplisit memang tidak diatur bahwa Angkutan Sewa Khusus ini boleh beroperasi di bandar udara (“bandara”). Sepanjang penelusuran kami juga tidak ditemukan peraturan yang sudah mengatur mengenai wilayah operasi angkutan sewa khusus.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Taksi Online Boleh di Bandara Soetta, Ini Syaratnya yang kami akses dari laman Angkasa Pura II, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa PT Angkasa Pura II masih melarang taksi berbasis online beroperasi atau mengangkut penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Larangan tersebut berlaku hingga provider taksi online telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh regulator atau Kemenhub. Provider taksi berbasis online diminta dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Selama provider belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, Angkasa Pura II tetap melarang taksi berbasis online untuk mengangkut penumpang dari Bandara Soetta.

 

Hal senada juga disampaikan dalam artikel Kini Pesan Taksi Online di Bandara Soetta Tak Perlu Kucing-kucingan Lagi sebagaimana yang kami akses melalui laman Kompas.com, armada taksi online dari GrabCar secara resmi beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Para pengemudi GrabCar yang bernaung di bawah Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) ini nantinya bisa bekerja secara leluasa, tanpa harus kucing-kucingan lagi dengan petugas Aviation Security yang biasa menindak pengemudi taksi online. Executive Manager Bandara Soekarno-Hatta, Sukesta Ganewati menjelaskan, pengemudi GrabCar yang tergabung dalam Inkoppol dipastikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya mobil menjalani uji KIR, berstiker khusus, dan pengemudinya punya SIM A Umum. Jika pihaknya menemui armada taksi online (Angkutan Sewa Khusus) yang tidak berstiker dan memenuhi syarat yang telah disebutkan, maka petugas Aviation Security akan tetap menindak dan memproses pengemudinya karena dianggap ilegal.

 

Jadi menyimpulkan penjelasan-penjelasan di atas, Angkutan Sewa Khusus dapat beroperasi di bandara jika mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Permenhub 108/2017 seperti antara lain: harus memiliki stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan, serta mempunyai dokumen perjalanan yang lengkap.

 

Tindakan Petugas Bandar Udara Terhadap Angkutan Sewa Khusus Ilegal

Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai petugas security bandara merazia transportasi online (Angkutan Sewa Khusus) dengan cara menghentikan, memeriksa isi handphone, dan kemudian meminta Rp 500 ribu serta memberi hukuman push up hingga menggulirkan roda pesawat, apakah tindakan-tindakan petugas security tadi ada dasar hukumnya?

 

Sebagaimana yang kami jelaskan, transportasi online telah memiliki payung hukum yang jelas sejak adanya Permenhub 108/2017. Selain itu, berdasarkan pernyataan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, serta Executive Manager Bandara Soekarno-Hatta, Sukesta Ganewati, juga dapat dikatakan transportasi online dapat beroperasi di bandara tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

Bagaimana dengan tindakan petugas security tersebut? Sebagaimana disebutkan di atas, petugas Aviation Security akan tetap menindak dan memproses pengemudi transportasi online yang dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan dari pemerintah. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan secara tertulis atau dasar hukum mengenai kewenangan dan sanksi yang dapat diberikan oleh petugas security bandara.

 

Menurut hemat kami, jika tindakan petugas keamanan meminta uang senilai Rp 500 ribu tersebut tidak berdasarhukum, serta dilakukan dengan melawan hak, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

 

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

 

Referensi:

  1. Taksi Online Boleh di Bandara Soetta, Ini Syaratnya, diakses pada Selasa, 11 November 2017, pukul 17.00 WIB.
  2. Kini Pesan Taksi Online di Bandara Soetta Tak Perlu Kucing-kucingan Lagi, diakses pada Senin, 12 Maret 2018, pukul 15.14 WIB.

 

 

[1] Pasal 4 huruf b Pemenhub 108/2017 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Pemenhub 108

[2] Pasal 13 huruf e, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Permenhub 108/2017

[3] Pasal 23 Permenhub 108/2017

[4] Pasal 26 ayat (1) Permenhub 108/2017

[5] Pasal 26 ayat (2) Permenhub 108/2017

[6] Pasal 29 ayat (1) Permenhub 108/2017

[7] Pasal 29 ayat (2) Permenhub 108/2017

[8] Pasal 27 ayat (1) Permenhub 108/2017

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).