Rabu, 28 Desember 2016
Pertanyaan :
Penggusuran Cagar Budaya untuk Pembangunan Kilang Minyak
Bisakah cagar budaya digusur untuk pembangunan perluasan kilang minyak? Bukankah cagar budaya tersebut merupakan situs yang dilindungi? Kejadian ini terjadi di daerah kami yaitu di Balikpapan. Dimana ada kilang minyak sebuah perusahaan yang akan dibangun di cagar budaya dan akan digusur.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pembangunan kilang minyak yang merupakan bentuk kegiatan usaha minyak tidak dapat dilaksanakan pada cagar budaya. Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

 

Meski demikian sebagai informasi, UU 11/2010 mengatur tentang pemindahan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka penyelamatan. Penyelamatan di sini bukan dilakukan dengan tujuan pembangunan kilang minyak, melainkan dengan tujuan penyelamatan dari pencegahan kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam.


Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

               

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Cagar Budaya dan Pelestariannya

Cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (“UU 11/2010”) adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.[1]

 

Sedangkan, sebagaimana yang Anda sebutkan, yang dimaksud dengan situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.[2]

                                                                        

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.[3] Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.[4]

 

Pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.[5]

 

Kegiatan Usaha Minyak

Kilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang kami akses dari laman  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah instalasi industri tempat minyak bumi dimurnikan menjadi produk yang lebih berguna dan yang dapat diperdagangkan. Berdasarkan pengertian ini, maka pembangunan kilang minyak merupakan bentuk kegiatan usaha industri minyak.

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (“UU Migas”), kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan indonesia.[6] Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.[7]

 

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:[8]

a.    tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat umum, sarana dan prasarana umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial seperti antara lain: jalan, pasar, tempat pemakaman, taman dan tempat ibadah.[9]

b.      lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;

c.    bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

d.    bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pembangunan kilang minyak yang merupakan bentuk kegiatan usaha minyak tidak dapat dilaksanakan pada cagar budaya.

 

Pada prinsipnya, seluruh kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah. Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari masyarakat dan/atau perseorangan.[10]

 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.[11]

 

Arti kata menggusur menurut KBBI yaitu menjadikan (membuat, menyuruh) pindah tempat; menggeser tempat.

 

Dari sini, kita dapat ketahui bahwa cagar budaya tidak termasuk (tidak disebut eksplisit) sebagai suatu tempat yang dapat dipindahkan/digusur dengan izin pemerintah untuk kegiatan usaha minyak (kilang minyak) yang dimaksud.

 

Pengrusakan Cagar Budaya

Penting diketahui, setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.[12] Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar.[13]

 

Penyelamatan Cagar Budaya

Meski demikian sebagai informasi, UU 11/2010 juga mengatur tentang pemindahan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka Penyelamatan. Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk:[14]

a.    mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan

b.    mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penyelamatan cagar budaya dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.[15] Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.[16]

 

Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.[17] Pemindahan cagar budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.[18] Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.[19]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



[1] Pasal 1 angka 1 UU 11/2010

[2] Pasal 1 angka 5 UU 11/2010

[3] Huruf b Konsiderans UU 11/2010

[4] Huruf c Konsiderans UU 11/2010

[5] Pasal 1 angka 21 UU 11/2010

[6] Pasal 33 ayat (1) UU Migas

[7] Pasal 33 ayat (2) UU Migas

[8] Pasal 33 ayat (3) UU Migas

[9] Penjelasan Pasal 33 ayat (3) huruf a UU Migas

[10] Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU Migas

[11] Pasal 33 ayat (4) UU Migas

[12] Pasal 66 ayat (1) UU 11/2010

[13] Pasal 105 UU 11/2010

[14] Pasal 58 ayat (1) UU 11/2010

[15] Pasal 58 ayat (2) UU 11/2010

[16] Penjelasan Pasal 57 UU 11/2010

[17] Pasal 59 ayat (1) UU 11/2010

[18] Pasal 59 ayat (2) UU 11/2010

[19] Pasal 59 ayat (3) UU 11/2010

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).