Senin, 09 Januari 2017
Dibaca: 12767
Pertanyaan :
Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru
Apakah isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)? Dan kapan berlakunya? Katanya peraturan ini mengubah biaya terkait SIM, STNK, BPKB, jadi berapa ya sekarang biayanya?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (“PP 60/2016”) mengatur tentang jenis penerimaan Negara bukan pajak serta besar tarifnya.

 

Mengenai biaya terkait SIM, STNK, dan BPKB:

1.    Adanya tarif kepengurusan SIM C I, SIM C II dan SIM D I yang sebelumnya tidak ada.

2.    Ada kenaikan tarif pada penerbitan baru dan perpanjangan STNK, yang awalnya untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 50ribu, menjadi Rp 100ribu; serta untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp75 ribu menjadi Rp 200ribu.

3.    Biaya pengesahan STNK yang semula tidak bayar, sekarang untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 menjadi Rp 25 ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih menjadi Rp 50 ribu.

4.    Penerbitan TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 awalnya Rp 30ribu sekarang menjadi Rp 60ribu, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih awalnya Rp 50ribu menjadi Rp100 ribu.

5.    Pengurusan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp80 ribu menjadi Rp 225 ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 100ribu menjadi Rp 375ribu, baik untuk penerbitan baru maupun ganti kepemilikan.

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (sejak tanggal 6 Desember 2016).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (“PP 60/2016”), jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:[1]

a.    Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;

b.    Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;

c.    Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;

d.    Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

e.    Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

f.     Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

g.    Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

h.    Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

i.      Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;

j.     Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara

k.    Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;

l.      Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;

m.  Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;

n.    Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

o.    Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;

p.    Pelatihan Keterampilan Perorangan;

q.    Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

r.     Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;

s.    Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;

t.     Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;

u.    Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;

v.    Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;

w.   Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;

x.    Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;

y.    Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

z.    Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan

aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu.

 

Seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.[2]

 

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:[3]

 

No

Jenis PNBP

 

Satuan

Tarif

Tarif Sebelumnya[4]

A.

Pengujian untuk Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru

 

 

 

 

 

1.    SIM A

Per Penerbitan

Rp 120.000,

 

 

2.    SIM B I

Per Penerbitan

Rp 120.000,

 

 

3.    SIM B II

Per Penerbitan

Rp 120.000,

 

 

4.    SIM C

Per Penerbitan

Rp 100.000,

 

 

5.    SIM C I

Per Penerbitan

Rp 100.000,

Tidak ada

 

6.    SIM C II

Per Penerbitan

Rp 100.000,

Tidak ada

 

7.    SIM D

Per Penerbitan

Rp 50.000,

 

 

8.    SIM D I

Per Penerbitan

Rp 50.000,

Tidak ada

 

9.    Penerbitan SIM Internasional

Per Penerbitan

Rp 250.000,

 

B.

Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

 

 

 

 

 

1.    SIM A

Per Penerbitan

Rp 80.000,

 

 

2.    SIM B I

Per Penerbitan

Rp 80.000,

 

 

3.    SIM B II

Per Penerbitan

Rp 80.000,

 

 

4.    SIM C

Per Penerbitan

Rp 75.000,

 

 

5.    SIM C I

Per Penerbitan

Rp 75.000,

Tidak ada

 

6.    SIM C II

Per Penerbitan

Rp 75.000,

Tidak ada

 

7.    SIM D

Per Penerbitan

Rp 30.000,

 

 

8.    SIM D I

Per Penerbitan

Rp 30.000,

Tidak ada

 

9.    Penerbitan SIM Internasional

Per Penerbitan

Rp 225.000,

 

C.

Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP)

 

Per Penerbitan

Rp 50.000,

 

D.

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

 

 

Rp 50.000

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 100.000,00

 

 

b.    Perpanjangan

Per Penerbitan per 5 tahun

Rp 100.000,00

 

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

 

 

Rp 75.000

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 200.000,00

 

 

b.    Perpanjangan

Per Penerbitan per 5 tahun

Rp 200.000,00

 

E.

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Pengesahan

per tahun

Rp 25.000,00

Rp 0

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Pengesahan

per tahun

Rp 50.000,00

Rp 0

F.

Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Penerbitan/

Per Kendaraan

Rp 25.000,00

 

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Penerbitan/

Per Kendaraan

Rp 50.000,00

Rp 25.000

G.

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Pasang

Rp 60.000,00

Rp30.000

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Pasang

Rp 100.000,00

Rp.50.000

 

H.

Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

 

 

 

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 225.000,00

Rp 80.000

 

b.    Ganti Kepemilikan

Per Penerbitan

Rp 225.000,00

Rp 80.000

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

 

 

 

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 375.000,00

Rp100.000

 

b.    Ganti Kepemilikan

Per Penerbitan

Rp 375.000,00

Rp100.000

I.

Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah

 

 

 

 

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Penerbitan

Rp 150.000,00

Rp 75.000

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Penerbitan

Rp 250.000,00

Rp 75.000

J

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN)

 

 

 

Tidak ada

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

 

 

 

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 100.000,00

 

 

b.    Perpanjangan

Per Penerbitan

Rp 100.000,00

 

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

 

 

 

 

a.    Baru

Per Penerbitan

Rp 200.000,00

 

 

b.    Perpanjangan

Per Penerbitan

Rp 200.000,00

 

K.

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN)

 

 

 

Tidak ada

 

1.    Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3

Per Pasang

Rp 100.000,00

 

 

2.    Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Per Pasang

Rp 200.000,00

 

 

….

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Dsb

 

 

 

 

Menjawab pertanyaan Anda, terkait SIM, STNK dan BPKB:

1.    Adanya tarif kepengurusan SIM C I, SIM C II dan SIM D I yang sebelumnya tidak ada.

2.    Ada kenaikan tarif pada penerbitan baru dan perpanjangan STNK, yang awalnya untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 50ribu, menjadi Rp 100ribu; serta untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp75 ribu menjadi Rp 200ribu.

3.    Biaya pengesahan STNK yang semula tidak bayar, sekarang untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 menjadi Rp 25 ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih menjadi Rp 50 ribu.

4.    Penerbitan TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 awalnya Rp 30ribu sekarang menjadi Rp 60ribu, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih awalnya Rp 50ribu menjadi Rp100 ribu.

5.    Pengurusan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp80 ribu menjadi Rp 225 ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 100ribu menjadi Rp 375ribu, baik untuk penerbitan baru maupun ganti kepemilikan.

 

Mulai Berlaku Peraturan Pemerintah

PP 60/2016 ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.[5] Peraturan pemerintah diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016. Berarti PP 60/2016 ini mulai berlaku 30 hari sejak 6 Desember 2016 (tanggal 6 Januari 2017).

 

Pada saat PP 60/2016 ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[6] Lebih lanjut, bisa juga dibaca dalam artikel Ini Tarif Pembuatan SIM dan STNK Mulai Januari 2017.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak.



[1] Pasal 1 ayat (1) PP 60/2016

[2] Pasal 6 PP 60/2016

[3] Pasal 1 ayat (2) PP 60/2016 jo. lampiran PP 60/2016

[5] Pasal 8 PP 60/2016

[6] Pasal 7 PP 60/2016

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).