Rabu, 20 Juni 2018
Pertanyaan :
Hubungan Wasiat dengan Surat Wasiat
Apakah wasiat dan akta testamen merupakan suatu istilah yang sama? Ataukah keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil? Terima kasih
Jawaban :
Intisari:
 
 
Wasiat atau testamen adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.
 
Terkait dengan pertanyaan Anda, yang dimaksud dengan akta testamen adalah surat wasiat. Jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang menjadi ketetapan yang sah (surat wasiat), maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.
 
Jadi, wasiat dan surat wasiat merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain. Suatu wasiat sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat. Surat wasiat atau testamen menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Wasiat/Testamen dalam Hukum Perdata Barat
Anda tidak menyebutkan hukum waris yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan berdasarkan Hukum Waris Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Bisakah Digugat Jika Pembagian dalam Wasiat Tak Sama?, menurut R. Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, dalam hukum perdata barat/KUHPer, wasiat atau testamen adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal (hal. 106).
 
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.[1]
 
Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Berdasarkan Pasal 875 KUHPer, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai surat wasiat dapat dibaca dalam artikel Diberikan Warisan oleh Pewaris Tanpa Ada Surat Wasiat.
 
Ini berarti, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang menjadi ketetapan yang sah, surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.
 
Keabsahan Wasiat Tanpa Surat Wasiat
Terkait dengan pertanyaan Anda yang dimaksud dengan akta testamen adalah surat wasiat.
 
Mengenai surat wasiat sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Dapatkah Surat Wasiat Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan?, J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris (hal. 181) menjelaskan bahwa ditinjau dari bentuknya –formil– suatu testamen merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Ditinjau dari isinya –materiil- testamen merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.
 
Masih bersumber dari artikel yang sama, merujuk pada Pasal 931 KUHPer, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup. Berikut penjelasan singkatnya:
  1. Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (lihat Pasal 932-937 KUHPer);
  2. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi (lihat Pasal 938-939 KUHPer);
  3. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada notaris, di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu (lihat Pasal 940 KUHPer).
 
Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPer yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan notaris atau dititipkan/disimpan oleh notaris.
 
Untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.[2]
 
Perlu dipahami bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu sehingga diperbolehkannya membuat wasiat dengan surat di bawah tangan asalkan surat tersebut ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris:
  1. Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, di hadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.[3]
  2. Orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri dua orang saksi.[4]
  3. Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam lainnya, tetapi dengan syarat tertentu.[5]
 
Syarat-syarat formalitas yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas harus dilaksanakan. Bila tidak, surat wasiat tersebut diancam dengan kebatalan.[6]
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, wasiat dan surat wasiat merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain dimana suatu wasiat tidak akan sah apabila tidak diwujudkan dalam bentuk surat wasiat. Atau dengan kata lain jika tidak ada surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 
Referensi:
  1. J. Satrio. Hukum Waris. Alumni: Bandung, 1992;
  2. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet.XXIX. Jakarta: Intermasa, 2001.
 

[1] Pasal 874 KUHPer
[2] Pasal 935 KUHPer
[3] Pasal 946 KUHPer
[4] Pasal 947 KUHPer
[5] Pasal 948 KUHPer
[6] Pasal 953 KUHPer


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).