Jumat, 17 Pebruari 2017
Dibaca: 4107
Pertanyaan :
Dasar Hukum Tarif Parkir Valet
Mohon petunjuk apa dasar hukum parkir valet di Jakarta dan di Indonesia? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Untuk mengetahui pengaturan serta tarif parkir valet, Anda harus merujuk pada peraturan masing-masing daerah.

 

Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir valet. Parkir valet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

 

Fasilitas parkir valet di Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  jumlah Satuan Ruang Parkir (“SRP”) yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;

b.    parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;

c.    pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan

d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.

 

Tarif untuk jasa parkir valet di Jakarta sebesar Rp. 20.000.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Secara umum, perparkiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[1]

 

Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.[2]

 

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:[3]

a.   usaha khusus perparkiran; atau

b.   penunjang usaha pokok.

 

Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.[4]

 

Penyediaan Fasilitas Parkir di Jakarta

Aturan lebih rinci mengenai parparkiran di Jakarta merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (“Perda DKI Jakarta 5/2012”).

 

Fasilitas parkir di Jakarta terdiri atas:[5]

a.   di luar ruang milik jalan; dan

b.   di ruang milik jalan.

 

Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:[6]

a.   gedung parkir murni;

b.   gedung parkir pendukung;

c.   pelataran/taman parkir murni; dan/atau

d.   pelataran/taman parkir pendukung.

 

Fasilitas parkir dapat dikelola oleh:[7]

a.   Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan

b.   Badan Usaha sebagai penyelenggara

 

Fasilitas Parkir Vallet

Pada Perda DKI Jakarta 5/2012 diatur bahwa penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir valet.[8] Yang dimaksud dengan parkir valet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.[9]

 

Fasilitas parkir valet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[10]

a.   jumlah Satuan Ruang Parkir (“SRP”) yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;

b.   parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;

c.   pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan

d.   penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur

 

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan tersebut maka dikenakan sanksi administrasi dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25 juta.[11]

 

Sanksi administrasi berupa:[12]

a.   peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

b.   penghentian sementara kegiatan;

c.   pembatalan izin; dan

d.   pencabutan izin.

 

Tarif Parkir Vallet

Soal tarif parkir, pada dasarnya hal tersebut diatur kembali dalam peraturan gubernur pada masing-masing daerah. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir (“Pergub DKI Jakarta 179/2013”).

 

Pergub DKI Jakarta 179/2013 telah menetapkan tarif untuk jasa parkir valet. Jasa Valet parkir sebesar Rp. 20.000.[13]

 

Jadi untuk mengetahui pengaturan parkir valet beserta besaran tarif parkir valet, Anda harus merujuk kembali pada peraturan masing-masing daerah.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.   Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;

3.   Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir.

 

 



[1] Pasal 1 angka 15 UU LLAJ

[2] Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ

[3] Pasal 43 ayat (2) UU LLAJ

[4] Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ

[5] Pasal 4 Perda DKI Jakarta 5/2012

[6] Pasal 6 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012

[7] Pasal 5 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012

[8] Pasal 19 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012

[9] Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012

[10] Pasal 19 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2012

[11] Pasal 67 Perda DKI Jakarta 5/2012

[12] Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2012

[13] Pasal 9 huruf e  Pergub DKI Jakarta 179/2013

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).