Kamis, 16 Pebruari 2017
Dibaca: 2234
Pertanyaan :
Jika Alat Peraga Kampanye Masih Terpasang Saat Masa Tenang Pilkada
Bagaimana jika pada saat minggu tenang masih terdapat spanduk, baliho, pamflet kampanye pilkada? Apakah tidak ditindak? Bisakah diberikan sanksi?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Jika yang Anda maksud adalah alat peraga masih terpasang dan belum dibersihkan pada masa tenang kampanye pilkada, sepanjang penelusuran kami, tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap pasangan calon. Hal ini karena membersihkan alat peraga merupakan tugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

 

Akan tetapi, jika yang dilakukan adalah memasang alat peraga atau menyebarkan bahan kampanye pada masa tenang, maka hal tersebut merupakan bentuk kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pelakunya dapat diancam pidana penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp 1 juta.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perpu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 1/2015”) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 7/2015”) sebagaimana diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (“PKPU 12/2016”).

 

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”)

Kampanye Pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.[1]

 

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) sesuai daerah pemilihan. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan daerah pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.[2]

 

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:[3]

a.   pertemuan terbatas;

b.   pertemuan tatap muka dan dialog;

c.   debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

d.   penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e.   pemasangan alat peraga;

f.     iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g.   kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kampanye tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.[4] Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.[5]

 

Pemasangan spanduk, baliho, penyebaran pamflet dan lain-lain, merupakan salah satu kegiatan kampanye yaitu penyebaran bahan kampanye serta pemasangan alat peraga.[6]

 

Bahan Kampanye terdiri dari:[7]

a.    selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;

b.    brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;

c.    pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau

d.    poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

 

Sedangkan Alat Peraga meliputi:[8]

a.    baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

b.    umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

c.    spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan

 

Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang

Menyorot pertanyaan Anda, alat peraga seperti baliho dan bahan kampanye yang telah ditempel harus sudah bersih 3 hari sebelum pemungutan suara.[9]

 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.[10]

 

Sanksi Jika Masih Memasang Alat Peraga Pada Masa Tenang

Jika Anda maksud adalah alat peraga masih terpasang dan belum dibersihkan. Sepanjang penelusuran kami tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap pasangan calon karena membersihkan alat peraga kampanye pada dasarnya merupakan tugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, yakni dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana kami jelaskan di atas.

 

Namun dalam praktiknya, alat peraga kampanye ini dibersihkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, seperti yang diberitakan dalam artikel Peraga Kampanye Masih Terpasang Pada Masa Tenang yang kami akses dari laman media Antaranews.com.

 

Dalam artikel tersebut diberitakan, Komisioner Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ferdian mengatakan bahwa seluruh alat peraga kampanye yang masih terpasang akan diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kota Yogyakarta bersih dari alat peraga kampanye jenis apapun pada saat pemungutan suara.

 

Akan tetapi, jika yang Anda maksud adalah pasangan calon masih melakukan pemasangan alat peraga atau penyebaran bahan kampanye pada masa tenang, maka itu berarti pasangan calon melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

 

Ancaman sanksinya kita merujuk pada ketentuan dalam Pasal 187 ayat (1) Perpu 1/2014 (yang ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU 1/2015) yang berbunyi:

 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 

Merujuk kepada peraturan tersebut, memasang alat peraga pada masa tenang dapat dipidana.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

2.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

 

Referensi:

http://jogja.antaranews.com/berita/344867/peraga-kampanye-masih-terpasang-pada-masa-tenang, diakses pada 14 Februari 2017 pukul 16.06 WIB.

 

 



[1] Pasal 1 angka 21 UU 8/2015

[2] Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016

[3] Pasal 65 ayat (1) UU 10/2016

[4] Pasal 67 ayat (1) UU 8/2015 dan Pasal 49 ayat (1) PKPU 7/2015

[5] Pasal 67 ayat (2) UU 8/2015

[6] Pasal 23 ayat (1) dan(2) jo. Pasal 27 ayat (2) PKPU 12/2016

[7] Pasal 23 ayat (2) PKPU 12/2016

[8] Pasal 28 ayat (2) PKPU 12/2016

[9] Pasal 66 ayat (7) UU 8/2015

[10] Pasal 31 PKPU 7/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).