Jumat, 31 Maret 2017
Dibaca: 6920
Pertanyaan :
Aturan Penyewaan Aset BUMN
Saya ingin bertanya terkait pendayagunaan aset BUMN. Saya contohkan suatu BUMN A memiliki sebuah aset berupa gudang dengan sertifikat HGB. BUMN A berniat menyewakan gudang tersebut kepada perusahaan B. Perusahaan B dalam menyewa gudang tersebut berniat untuk membongkar/menggusur gudang tersebut dan membangun kembali gudang tersebut dengan bentuk yang sama seperti sebelum dibongkar/digusur dengan pertimbangan konstruksi gudang tersebut sudah tidak kuat untuk menopang kegiatan perusahaan B. Dengan pembongkaran gudang tersebut oleh perusahaaan B, apakah termasuk kategori penghapusbukuan aset BUMN atau apakah cuma termasuk rehabilitasi/renovasi bangunan gudang saja? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada dasarnya dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang dimiliki dan/atau dikuasai yang dapat dilakukan sendiri oleh BUMN tersebut atau melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai Mitra BUMN.

 

Gudang yang lama dibongkar dan kemudian dibangun kembali merupakan penghapusbukuan aset BUMN yang persetujuannya diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

 

Penjelasan lebih lanjut serta contohnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

  

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum membahas mengenai aset dari Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), maka kami  jabarkan terlebih dahulu mengenai BUMN dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).

 

BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[1]

 

Dalam mendukung kegiatan bisnisnya, BUMN ditunjang dengan beberapa aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Namun tentu ada beberapa aset yang dinilai tidak terlalu produktif dan belum termanfaatkan atau kurang optimal pemanfaatannya, bahkan terdapat beberapa aset tetap BUMN yang sama sekali tidak termanfaatkan atau tidak produktif/idle (tidak optimal). Hal tersebut dapat dilihat dari Return on Aset (ROA) sebagian BUMN yang masih rendah.[2]

 

BUMN harus tetap menanggung beban biaya pajak, dan juga biaya pemeliharaan dan pengamanan, serta biaya-biaya lain. Sedangkan hasil yang diterima oleh perusahaan dari aset tetap tersebut tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dari seluruh aset yang dimiliki oleh BUMN dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan Pendayagunaan Aset Tetap.[3]

 

Pendayagunaan Aset Tetap adalah upaya optimalisasi nilai perusahaan dengan pemanfaatan Aset Tetap BUMN melalui kerjasama dengan pihak lain (mitra).[4]

 

Aset BUMN

Karena aset dari BUMN merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, maka BUMN bisa saja melakukan pendayagunaan terkait aset BUMN tersebut. Namun, perlu diperhatikan mengenai daftar Aset Tetap yang kurang dan/atau tidak optimal pemanfaatannya disertai dengan penjelasan mengenai lokasi, kondisi, status kepemilikan, rencana awal pemanfaatan oleh perusahaan dan khusus terhadap Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan disertai dengan penjelasan mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dimana Aset Tetap tersebut berada yang disusun oleh Direksi.[5]

 

Menyorot pertanyaan Anda, kedudukan aset dari BUMN (dalam hal ini gudang) merupakan sebuah aktiva tetap dari BUMN, yaitu aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.[6]

 

Dalam kondisi yang Anda jelaskan, Perusahaan B selaku penyewa gudang yang dimiliki oleh BUMN tersebut berniat untuk membongkar/menggusur gudang dan membangun kembali gudang dengan bentuk yang sama seperti sebelum dibongkar/digusur dengan pertimbangan konstruksi gudang tersebut sudah tidak kuat untuk menopang kegiatan perusahaan B. Pertanyaan Anda, apakah gudang tersebut sudah termasuk penghapusbukuan aset BUMN apakah cuma termasuk rehabilitasi/renovasi bangunan gudang saja?

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dibedakan terlebih dahulu mengenai penghapusbukuan aset BUMN dan renovasi bangunan saja.

 

Penghapusbukuan Aset BUMN

Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan aktiva tetap BUMN dari pembukuan atau neraca BUMN.[7] Penghapusbukuan ini dilakukan karena beberapa hal, di antaranya:[8]

1.    Pemindahtanganan;

2.    Kondisi tertentu; yaitu penghapusbukuan terhadap aktiva tetap yang:

a.    Hilang;

b.    Musnah;

c.    Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost);

d.    Biaya Pemindahtanganannya lebih besar dari nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut;

e.  Dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

f.     Dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP;

g.  Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN.

 

Berdasarkan poin e di atas, gudang yang lama dibongkar dan kemudian dibangun kembali, yakni aktivanya tetap dari gudang menjadi gudang dan tetap dimiliki oleh BUMN tersebut, sehingga dilakukan penghapusbukuan aset BUMN. Dengan catatan, anggaran pembongkaran tersebut telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri mengenai pengesahan RKAP.

 

Kewajiban Mitra BUMN Sebagai Penyewa Aktiva Tetap

Sebagai rujukan tambahan untuk Anda, Perusahaan B selaku mitra BUMN yang menyewa aktiva dari BUMN tersebut selama jangka waktu sewa memiliki kewajiban sebagai berikut:[9]

a.   Membayar uang sewa kepada BUMN setiap tahun atau periode tertentu yang dibayarkan sekaligus di muka yang dituangkan dalam perjanjian. Uang sewa tersebut, harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b.   Mengasuransikan objek sewa termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek sewa atas nama BUMN pemilik objek sewa atas beban Mitra, apabila objek sewa tersebut belum diasuransikan oleh BUMN.

c.    Memelihara objek sewa, termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dengan objek sewa.

d.    Membayar kewajiban perpajakan dan/atau biaya lainnya yang ditimbulkan atas objek Sewa.

e.    Menyerahkan objek sewa kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, membongkar Aset Tetap yang harus dibongkar, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga pada saat berakhirnya Sewa.

f.   Menyediakan/memberikan jaminan berupa sinking fund selama perjanjian berlangsung dalam suatu escrow account yang disesuaikan dengan masa kerjasama (100% dari nilai investasi dibagi masa kerjasama), yang disepakati antara BUMN dengan mitra sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian dari aset tetap yang menjadi objek kerjasama, sehingga penyerahan aset tetap kepada BUMN dalam keadaan baik/layak fungsi, termasuk membongkar aset tetap yang harus dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam hal kerjasama dilakukan dengan sewa jangka panjang. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk memperjanjikan biaya lain sesuai dengan karakter kerjasama.

 

Kesimpulan

Dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnisnya, BUMN dilengkapi atau ditunjang dengan beberapa aset. Namun seringkali dari aset yang dimiliki oleh BUMN, tidak semuanya produktif dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga BUMN cenderung membayar biaya dan beban perawatan aset tersebut, padahal seharusnya aset tersebut memberikan profitabilitas kepada BUMN. Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan dari seluruh aset yang dimiliki oleh BUMN dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang disebut dengan Pendayagunaan Aset Tetap. Direksi sebagai pengurus Perseroan harus secara aktif menulis dan membuat daftar mengenai aset dari BUMN tersebut.

 

Dalam kasus ini, yang dilakukan oleh BUMN adalah menyewakan asetnya berupa gudang kepada Perusahaan B selaku mitra. Namun Perusahaan B berencana membongkar dan membangun kembali gudang tersebut. Secara hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan B adalah merupakan penghapusbukuan aset BUMN.

 

Persetujuan Penghapusbukuan ini diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.[10]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2.   Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara;

3.   Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang diubah oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Bumn Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

 

 

 



[1] Pasal 1 angka 1 UU BUMN

[3] Bab I Bagian Umum Lampiran Permen BUMN 13/2014

[4] Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen BUMN 13/2014

[5] Pasal 1 Permen BUMN 13/2014

[7] Pasal 1 angka 12 Permen BUMN 2/2010

[8] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permen BUMN 2/2010

[9] Bab III Romawi IV Angka 5 tentang Sewa Permen BUMN 13/2014

[10] Pasal 14 ayat (1) Permen BUMN 2/2010

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Alvin Mediadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Alvin mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2015 dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Ekonomi.