Jumat, 17 Maret 2017
Dibaca: 6425
Pertanyaan :
Dapatkah Penderita Eksibisionisme (Suka Menunjukkan Alat Kelamin) Dipidana?
Dimana pengaturan mengenai memamerkan alat kelamin dikarenakan suatu penyakit yang disebut eksibisionisme? Pelaku eksibisionis ini dapat dikenakan sanksi pidana di dalam pasal apa? Terima kasih.
Jawaban :

 

Intisari:

 

 

Eksibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan yang cukup langka dimana adanya perilaku orang yang dengan senang hati menunjukkan bagian paling pribadi yaitu alat kelaminnya pada semua orang.

 

Ditinjau dari UU Pornografi, setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.

 

Apakah eksibisionisme sebagai gangguan kejiwaan bisa dipidana? Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi Eksibisionisme

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari Eksibisionisme. Menurut artikel Eksibisionisme, Gangguan Jiwa Suka Memamerkan Kemaluannya sebagaimana yang kami akses dari doktersehat.com, sebuah laman yang menyediakan informasi kesehatan, pakar kesehatan menyebutkan bahwa eksibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan yang cukup langka dimana adanya perilaku orang yang dengan senang hati menunjukkan bagian paling pribadi yaitu alat kelaminnya pada semua orang.

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seringkali mereka bahkan dengan percaya diri menunjukkan alat kelaminnya ke orang lain, meskipun orang lain yang melihatnya sama sekali tidak tertarik untuk melihatnya. Selain itu, banyak penderita eksibisionisme juga cenderung cukup sering melakukan masturbasi, kegiatan merangsang organ vitalnya sendiri, namun yang parah adalah, hal ini dilakukan di depan orang lain.

 

Hukumnya Mempertontonkan Alat Kelamin di Muka Umum

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU 44/2008”), telah diatur bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.[1] Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.[2]

 

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.[3]

 

Jadi, berdasarkan definisi eksibisionisme dan ketentuan pasal di atas, dapat kami jelaskan bahwa melakukan masturbasi di muka umum atau mempertontonkan alat kelamin di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan sehingga pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.

 

Lalu, apakah pelaku eksibisionisme sebagai gangguan kejiwaan bisa dipidana? Untuk menjawabnya, kami akan mengacu pada alasan penghapus pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

 

Alasan Pemaaf Bagi Kelainan Kejiwaan

Terkait dengan kejiwaan seseorang, dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

a.   Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).

b.  Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

 

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:

 

Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

 

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi:

 

Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

a.  Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b.   Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai asalan pemaaf dapat Anda simak dalam artikel yang berjudul Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?.

 

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, menurut informasi dalam artikel Eksibisionisme, Gangguan Jiwa Suka Memamerkan Kemaluannya, eksibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan.

 

Meski demikian, berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo (hal. 61), hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

 

Jadi, untuk mengetahui apakah eksibisionisme termasuk suatu penyakit yang bisa dipersamakan dengan tidak waras atau gila atau penyakit gangguan kejiwaan, dalam praktiknya hakim dapat merujuk pada pendapat seorang ahli kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan medis. Jika ternyata eksibisionisme merupakan penyakit tidak waras, maka alasan pemaaf bagi pelaku bisa berlaku sehingga ia tidak dapat dipidana.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

 

Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 

 

 



[1] Pasal 10 UU 44/2008

[2] Penjelasan Pasal 10 UU 44/2008

[3] Pasal 36 UU 44/2008

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).