Selasa, 25 Juli 2017
Dibaca: 8837
Pertanyaan :
Dapatkah Calon Advokat yang Masih Magang Mengikuti Pendidikan Menjadi Jaksa?
Dapatkah seseorang yang telah mengikuti PKPA dan berstatus Advokat magang (yang berarti belum diangkat dan disumpah menjadi Advokat) mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan untuk menjadi Jaksa? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berstatus pegawai negeri sipil, yang mana untuk menjadi Jaksa, ia harus lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

 

Sementara, syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa antara lain adalah dengan menjadi Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

 

Oleh karena itu, baik Advokat Magang (calon Advokat) ataupun Advokat sekalipun, perlu mempertimbangkan syarat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan tersebut.

 

Jika orang tersebut adalah calon Advokat yang masih magang, maka menurut hemat kami ia harus menjadi pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan terlebih dahulu.

 

Sedangkan jika telah menjadi advokat, ia harus memilih dan menentukan profesi apa yang akan ia tekuni, apakah menjadi Advokat atau menjadi Jaksa. Hal ini menyangkut larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil menjadi Advokat dan ada larangan Jaksa merangkap jabatan sebagai Advokat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Menjadi Advokat

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan terlebih dahulu definisi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

 

Selanjutnya UU Advokat telah mengatur bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.[1]

 

Karena orang dalam pertanyaan Anda masih berstatus magang, maka dia belum diangkat menjadi advokat, sehingga ia masih disebut calon Advokat.[2]

 

Menjadi Jaksa

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) mengatur bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah sebagai berikut:

a.    warga negara Indonesia;

b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.    setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.    berijazah paling rendah sarjana hukum;

e.    berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun;

f.     sehat jasmani dan rohani;

g.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h.    pegawai negeri sipil.

 

Sementara itu, terkait pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang Anda tanyakan, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu lulus dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.[3]

 

Berikut syarat-syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa:[4]

a.    Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b.    Sarjana Hukum.

c.    Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

d.    Usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa.

e.    Berkelakuan tidak tercela.

f.    Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.

g.    Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.

h.   Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan.

i.      Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

 

Analisis

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kami berpandangan bahwa baik Advokat Magang (calon Advokat) ataupun Advokat sekalipun perlu mempertimbangkan syarat “pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”.

 

Jika orang tersebut adalah calon Advokat yang masih magang, maka menurut hemat kami ia harus menjadi pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan terlebih dahulu.

 

Sedangkan jika telah menjadi advokat, ia harus memilih dan menentukan profesi apa yang akan ia tekuni, apakah menjadi Advokat atau menjadi Jaksa. Hal ini menyangkut juga larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil menjadi Advokat.[5] Simak lebih lanjut: Bolehkah PNS Merangkap Jadi Advokat?

 

Perlu diketahui juga bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur:

 

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi:

a.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;

b.    Advokat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

 

 

 



[1] Pasal 2 ayat (1) UU Advokat

[2] Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 29 ayat (6) UU Advokat

[3] Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan

[5] Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com