Jumat, 31 Maret 2017
Dibaca: 26079
Pertanyaan :
Arti Testimonium De Auditu
Tolong jelaskan arti istilah testimonium de auditu.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

 

Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.

 

Lalu, apakah yang dimaksud MK dalam putusannya ini mencakup saksi testimonium de auditu? Dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang kami akses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Testimonium de auditu merupakan suatu istilah hukum yang berkaitan dengan kesaksian.

 

Tentang Saksi dalam Hukum Pidana dan Perdata

Dalam artikel Saksi dijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

 

Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

 

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

 

Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

 

Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai putusan ini dapat Anda simak dalam artikel MK ‘Rombak’ Definisi Saksi dalam KUHAP.

 

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

 

Arti Testimonium De Auditu

Terstimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.[1]

 

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:[2]

a.    Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;

b.    Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;

c.  Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

 

Bentuk keterangan tersebut dalam sistem hukum Common Law disebut dengan hearsay evidence.[3]

 

Testimonium De Auditu dalam Paktik

Penerapan terstimonium de auditu dalam praktik peradilan yaitu:

1.    Secara umum ditolak sebagai alat bukti

Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.[4]

 

2.    Dikonstruksi sebagai persangkaan

Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.[5]

 

Memang jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:[6]

a.    Testimonuim de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,

b.  Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

 

Yang menjadi pertanyaan apakah tindakan seperti itu dapat dibenarkan?

 

Yahya mengatakan, dapat. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkaan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.[7]

 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Terstimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Terstimonium de auditu ditolak sebagai suatu alat bukti.

 

Kesaksian Testimonium De Auditu

Namun bagaimana pasca terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi? Apakah yang dimaksud MK dalam putusannya mencakup saksi testimonium de auditu?

 

Pengajar Hukum Acara Pidana FHUI Flora Dianti dalam artikel Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK menjelaskan bahwa ada hal yang perlu diperjelas dari putusan MK, antara lain, apakah saksi meringankan yang dimaksud MK dalam putusannya hanya mencakup saksi alibi atau juga saksi testimonium de auditu (saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri). 

 

Namun, dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana (hal. 42) yang kami akses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

 

Ini artinya, terbuka peluang saksi testimonium de auditu tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar hukum:

1.    Herzien Inlandsch Reglement;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

Putusan:

1.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959;

2.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983;

3.    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

 

Komisi Yudisial, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

 



[1] Yahya Harahap, hal. 661

[2] Yahya Harahap, hal. 661

[3] Yahya Harahap, hal. 661

[4] Yahya Harahap, hal. 664

[5] Yahya Harahap, hal. 665

[6] Yahya Harahap, hal. 665

[7] Yahya Harahap, hal. 665

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).