Selasa, 16 Mei 2017
Dibaca: 9918
Pertanyaan :
Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi
Banyak pengalaman unik dan menarik ketika kita menggunakan fasilitas barang/jasa yang tergolong barang mewah. Salah satu yang unik adalah harganya. Misalnya, A pergi karaoke, di tempat karaoke disediakan air mineral satu botol ukuran sedang dengan harga sampai 2 kali bahkan tiga kali lipat dari harga biasanya. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum terkait pengaturan harga seperti ini? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

 

Perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha pesaingnya melakukan perjanjian harga.

 

Sedangkan yang dilarang menurut UU Perlindungan Konsumen adalah mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga sebelum melakukan obral atau lelang.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU 4/2011”) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami ingin memberikan gambaran sederhana bahwa harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

 

Menurut informasi yang kami akses dari laman Pendidikan Ekonomi yaitu sebuah laman yang menyajikan materi kuliah Program Studi Pendidikan Ekonomi, yang sebagian besar artikelnya merupakan kontribusi dari beberapa ahli ekonomi, dijelaskan bahwa penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

 

Lalu, bagaimana dilihat dari segi hukumnya?

 

Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Penetapan Harga

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[1]

 

Ada beberapa ketentuan terkait harga dalam UU 5/1999 yang perlu diketahui sebagai berikut:

1.  Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[2]

 

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:[3]

a.    suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b.    suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

 

2.    Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.[4]

 

3.    Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[5]

 

4.    Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[6]

 

Pelanggaran terhadap larangan di atas diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 milyar dan setinggi-tingginya Rp 25 milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.[7]

 

Nigrum Natasya Sirait dkk dalam bukunya Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha (hal. 19) menjelaskan bahwa penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 UU 5/1999 ini yang dilarang per se hanya perjanjian harga (Pasal 5) horizontal dan diskriminasi (Pasal 6). Sedangkan perjanjian harga lain yaitu Pasal 7 dan 8 diatur secara rule of reason. Artinya, tidak semua perjanjian harga pasti menyebabkan hambatan persaingan.

 

Merujuk pada ketentuan soal larangan-larangan dalam UU 5/1999 tersebut, maka tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi.

 

Ketentuan Menaikkan Harga Menurut UU Perlindungan Konsumen

Selain dalam UU 5/1999, ketentuan mengenai harga juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.[8] Jadi, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

 

Pelaku usaha yang melanggar tersebut di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.[9]

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda mengenai perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga atau menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

3.   Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Referensi:

1.    Nigrum Natasya Sirait dkk. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

2.    http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 16 Mei 2017 pukul 13.52 WIB.

 



[1] Pasal 1 angka 14 UU 5/1999

[2] Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999

[3] Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999

[4] Pasal 6 UU 5/1999

[5] Pasal 7 UU 5/1999

[6] Pasal 8 UU 5/1999

[7] Pasal 48 ayat (2) UU 5/1999

[8] Pasal 11 huruf f UU Perlindungan Konsumen

[9] Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).