Senin, 19 Juni 2017
Dibaca: 3426
Pertanyaan :
Bolehkah Saksi Meminta Dokumen SP3?
Apakah boleh saksi meminta dokumen SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) kepada Jaksa yang telah mengeluarkan SP3? Apabila diperbolehkan, apakah ada dasar hukum/ketentuan dalam hal meminta dokumen SP3? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Produk hukum yang dikeluarkan dalam penghentian penyidikan adalah berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan untuk penghentian penuntutan adalah berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

 

Apabila yang Anda maksud adalah SP3 dan saksi yang meminta adalah Saksi Pelapor, maka Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur:

 

Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sayang sekali, kami belum dapat memastikan sebenarnya yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun demikian, secara administratif, pada prinsipnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan memiliki alasan yang kurang lebih sama, yang akan kami jelaskan di bawah ini.

 

Pertama-tama, kami perlu jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari Penyidikan, Penuntutan dan Tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu:

 

Definisi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:

 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Definisi Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP:

 

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang  dalam hal dan menurut cara yang ditentukan  dalam Undang-Undang ini dengan permintaan  supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

 

Definisi Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP:

 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

 

Berdasarkan uraian dari ketiga pasal di atas, maka penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana oleh penyidik dan penuntutan terhadapnya, haruslah dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, di antaranya harus ada bukti permulaan yang cukup, yaitu adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan diduga bahwa tersangka adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.[1]

 

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.[2]

 

Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan

Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai penghentian penyidikan dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tentang penghentian penuntutan, maka alasan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan pada prinsipnya kurang lebih sama yaitu:

 

1.   Tidak terdapat cukup bukti;

2.    Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau

3.    Perkara dihentikan/ditutup demi hukum:

a.   Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP)

b.    Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP)

c.    Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHP)

d.    Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 ayat (4) KUHP)

 

Dalam praktik, produk hukum yang dikeluarkan dalam penghentian penyidikan adalah berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan untuk penghentian penuntutan adalah berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), yang menurut KUHAP akan diberitahukan kepada Penuntut Umum/Penyidik, tersangka dan keluarganya.

 

SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel SP3, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik.[3]

 

Dalam hal dilakukan penghentian penuntutan, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam SKPP.[4] Isi SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.[5]

 

Jika Saksi Meminta Dokumen SP3 atau SKPP

Menjawab pertanyaan Anda, yang menanyakan apakah saksi diperbolehkan meminta dokumen SP3 atau SKPP, maka dalam KUHAP tidak dapat kita temukan aturannya secara jelas.

 

Apabila yang Anda maksud sebagai saksi adalah Saksi Pelapor yang meminta dokumen SP3, sebagai gambaran untuk Anda, kita dapat menyimak Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (yang menurut hemat kami, dalam praktik juga akan dilakukan oleh Penuntut Umum), yang menyebutkan:

 

Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

 

Sementara itu, turunan SKPP wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.[6]

 

Sedangkan, jika yang Anda maksud adalah saksi selain dari Saksi Pelapor, maka besar kemungkinannya Penyidik atau Penuntut Umum akan menanyakan apakah urgensinya bagi saksi untuk meminta/memiliki salinan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3.    Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

 



[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

[2] Penjelasan Pasal 17 KUHAP

[3] Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP

[4] Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP

[5] Pasal 140 ayat (2) huruf  b KUHAP

[6] Pasal 140 ayat (2) huruf  c dan d KUHAP

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com