Jumat, 26 Mei 2017
Dibaca: 44427
Pertanyaan :
Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya
Saya mau mendirikan usaha berbentuk PT, tetapi usaha saya kecil karena saya tidak punya modal banyak. Berapa ya modal minimum membuat PT? Dan berapa biaya notarisnya untuk mendirikan PT?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Tidak ada ketentuan modal dasar dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Modal dasar PT diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT, kecuali untuk PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut minimum modal dasarnya.

 

Biaya jasa hukum notaris untuk pendirian PT adalah sebagai berikut:

1.    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp 25 juta dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta; dan

2.    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp 1 miliar dikenakan biaya sebesar Rp 5 juta.

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian biaya notarisnya, silakan Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Modal Dasar Perseroan Terbatas

Mengenai modal dasar perseroan terbatas (“PT”), Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur sebagai berikut:

 

(1)  Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Sejalan dengan pengaturan perubahan modal dasar pada Pasal 32 ayat (3) UU PT di atas, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 50 juta ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

 

PP 29/2016 mengatur bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT.[1] Besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.[2] Ini berarti, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT.

 

Hal ini dilakukan karena pada awalnya untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah telah mengesahkan UU PT. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula.[3]

 

Ketentuan kemudahan berusaha tersebut berupa perubahan terhadap modal dasar perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp 50 juta menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. Penyerahan penentuan besaran modal dasar PT kepada para pendiri PT dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan PT berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.[4]

 

Akan tetapi, PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tidak ada ketentuan modal dasar PT. Modal dasar PT diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT, kecuali untuk PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut minimum modal dasarnya.

 

Biaya Notaris untuk Mendirikan PT

Anda menyebutkan bahwa Anda ingin membuat PT untuk usaha kecil. Biaya notaris untuk pendirian PT bagi usaha Anda, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“Permenkumham 3/2017”).

 

Permenkumham 3/2017 menetapkan bahwa setiap Notaris wajib menerapkan biaya jasa hukum untuk pendirian Perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Permenkumham ini.[6]

 

Sebelumnya kami akan uraikan secara singkat apa itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:[7]

a.    memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.    memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

 

2.    Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:[8]

a.    memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.    memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar.

 

3.    Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:[9]

a.   memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.    memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

 

Kemudian mengenai biaya notaris, pengenaan biaya jasa hukum notaris untuk pendirian PT bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:[10]

 

1.    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp 25 juta dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

 

No.

Jenis Kegiatan

Satuan

Besaran

 

1

Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Perseroan

 

Per Persetujuan

Rp 300 ribu

2

Biaya Akta Notaris

Per Akta

Rp 500 ribu

 

3

Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

 

Per Pendirian

Rp 200 ribu

 

2.    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp 1 miliar dikenakan biaya sebesar Rp 5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

 

No.

Jenis Kegiatan

Satuan

Besaran

 

1

Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan dan Pengesahan Perseroan

 

Per Persetujuan

Rp 600 ribu

2

Biaya Akta Notaris

Per Akta

Rp 4 juta

 

3

Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

 

Per Pendirian

Rp 400 ribu

 

Jadi biaya notaris yang akan dikenakan kepada Anda bergantung dari modal dasar PT Anda.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

4.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 



[1] Pasal 1 ayat (2) PP 29/2016

[2] Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016

[3] Penjelasan Umum Paragraf ke- 3 PP 29/2016

[4] Penjelasan Umum Paragraf ke- 4 PP 29/2016

[5] Pasal 3 PP 29/2016

[6] Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 3/2017

[7] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”)

[8] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat (2) UU 20/2008

[9] Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat (3) UU 20/2008

[10] Pasal 2 ayat (2) serta Lampiran Permenkumham 3/2017

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.