Rabu, 26 Juli 2017
Dibaca: 9977
Pertanyaan :
Pembubuhan Meterai Indonesia pada Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri
Salah satu klien kami yang seorang WNA hendak melakukan transaksi jual beli di Indonesia dan klien tersebut menunjuk salah satu kantor hukum sebagai kuasanya untuk melakukan transaksi maupun menandatangani dokumen jual/beli. Surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dengan dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum atau prosedur atau tata cara mengenai pembuatan surat kuasa tersebut? Misalnya: memerlukan pengesahaan dari kedutaan besar Indonesia? Dan apakah memang meterai Indonesia berlaku untuk pelaksanaan transaksi ini?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Setiap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Jadi, surat kuasa dalam pertanyaan Anda yang dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dan berupa dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia itu wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

 

Mengingat dokumen yang hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu, dan dokumen sebagaimana pertanyaan Anda dapat dikategorikan dalam dokumen yang dikenakan Bea Meterai, maka meterai Indonesia berlaku dalam transaksi tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Legalisasi Dokumen Asing yang Ingin Digunakan di Wilayah Indonesia

Sehubungan dengan dasar hukum atau prosedur/tata cara mengenai pembuatan surat kuasa dari Luar Negeri, Anda dapat membaca artikel Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri.

 

Bersumber dari artikel tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pernah memberikan pertimbangan pada putusannya bahwa: Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.

 

Pada intinya, soal pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia yang Anda tanyakan, memang benar ada kewajiban itu. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen.[1]

 

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.[2]

 

Jadi, surat kuasa dalam pertanyaan Anda yang dibuat di bawah tangan dengan menggunakan meterai Indonesia dan berupa dokumen dikirimkan dari Luar Negeri ke Indonesia itu wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

 

Pembubuhan Meterai pada Dokumen Asing yang Digunakan di Indonesia

Lebih lanjut, sehubungan dengan pertanyaan anda apakah memang meterai Indonesia berlaku untuk pelaksanaan transaksi ini?, untuk menjawabnya mari kita simak Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”) yang berbunyi:

 

Pasal 9 UU Bea Meterai

Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian.

 

Penjelasan Pasal 9 UU Bea Meterai

Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia, harus dibubuhi meterai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Namun apabila dokumen tersebut baru dilunasi Bea Meterai-nya sesudah digunakan, maka pemeteraian kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar 200% (dua ratus persen).

 

Pasal 10 UU Bea Meterai

Pemeteraian-kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

Selanjutnya sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (“PP 24/2000”) yang berbunyi:

 

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

a.   surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

b.    akta-akta Notaris termasuk salinannya;

c.    akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

d.    surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

1)  yang menyebutkan penerimaan uang;

2)  yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;

3)  yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau

4)  yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

e.    surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

f.     dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengendalian, yaitu :

1)  surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

2)  surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

 

Dengan demikian, mengingat dokumen yang hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu, dan dokumen sebagaimana pertanyaan Anda dapat dikategorikan dalam dokumen yang dikenakan Bea Meterai, maka meterai Indonesia berlaku dalam transaksi tersebut. 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

3.   Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

 

 



[2] BAB VI Huruf B Angka 70 Lampiran Permenlu 2006

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com