Rabu, 30 August 2017
Dibaca: 3033
Pertanyaan :
Pertanggungjawaban Dokter yang Menangani Surrogate Mother
Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai pertanggungjawaban dokter yang menangani Surrogate Mother. Apakah seorang dokter bisa dikenakan sanksi pidana apabila terbukti menangani Surrogate Mother? Apakah sudah ada aturan yang melarang seorang dokter untuk menangani Surrogate Mother? Bagaimana sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada dokter tersebut? Terima kasih banyak.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan, dengan ketentuan:

a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;

b.  Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan

c.   Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

 

Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum positif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan di atas. Adapun metode atau upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah selain yang diatur (termasuk Surrogate Mother) tidak diperbolehkan.

 

Hukum positif belum mengatur sanksi pidana bagi Dokter yang menangani Surrogate Mother, akan tetapi menurut hemat kami, dokter yang bersangkutan dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Arti Surrogate Mother

Menurut Black’s Law Dictionary 9thEdition, Surrogate Mother adalah :

 

A woman who carries out the gestational function and gives birth to a child for another; esp. a woman who agrees to provide her uterus to carry an embryo throughout pregnancy, typically on behalf of an infertile couple, and who relinquishes any parental rights she may have upon the birth of the child. A surrogate mother mayor may not be the genetic mother of a child. 2. A person who performs the role of a mother.

 

Pemahaman tentang Surrogate Mother berdasarkan penjelasan di atas adalah metode pembuahan di luar rahim, dimana pembuahan istri oleh suami yang menanam benih kehidupan di dalam rahim yang bukan istrinya melalui proses inkubasi, atau yang biasa dikenal dengan istilah sewa rahim atau ibu pengganti.

 

Upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah

Hukum positif telah mengatur Upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, adapun ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) berbunyi:

 

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

a.  Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;[1]

b.  Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan

c.   Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

 

Selain itu, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP Kesehatan Reproduksi”) sebagai peraturan pelaksana Pasal 127 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan:

 

         Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.


dan


Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.


Definisi Kehamilan di Luar Cara Alamiah selanjutnya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah (“Permenkes 43/2015”) yang berbunyi sebagai berikut:

 

Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.

 

Jadi yang diperbolehkan oleh hukum positif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam berbagai peraturan di atas. Adapun metode atau upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah selain yang diatur (termasuk Surrogate Mother) tidak diperbolehkan.

 

Jika Dokter Menangani Surrogate Mother

Hukum positif belum mengatur sanksi pidana bagi Dokter yang menangani Surrogate Mother, akan tetapi Dokter dapat dikenakan tindakan administratif berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan Reproduksi:

 

(1)  Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44, dan Pasal 46 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a.    Teguran tertulis;

b.    Denda administratif;

c.    Pencabutan izin sementara; dan/atau

d.    Pencabutan izin tetap.

 

Adapun pasal-pasal tersebut di atas yang dilanggar antara lain adalah apabila:

a.    Tenaga kesehatan/dokter melakukan tindakan aborsi ilegal;[2]

b.    Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan itu sebelumnya tidak mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi;[3]

c.  Tenaga kesehatan yang menangani Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan;[4]

d.    Tenaga kesehatan menanam kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (ferlilisasi invitro) pada rahim perempuan lain;[5]

 

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa tindakan medis Surrogate Mother dilarang di Indonesia, sehingga apabila ditemukan dokter melakukan perbuatan tersebut, maka dokter yang bersangkutan dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

 

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pasien yang Mengalami Salah Diagnosis.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.     Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

3.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

 



[1] Lihat juga Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP Kesehatan Reproduksi”)

[2] Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi

[3] Pasal 36 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi

[4] Pasal 40 ayat (4) PP Kesehatan Reproduksi

[5] Pasal 43 ayat (3) huruf b PP Kesehatan Reproduksi

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com