Kamis, 31 Agustus 2017
Dibaca: 3329
Pertanyaan :
Prosedur Penerbitan KK dan KTP Bagi WNA yang Menikah dengan WNI
Saya baru saja melangsungkan pernikahan campuran dengan pria WNA asal Inggris di Indonesia secara muslim di KUA Bandung. KTP saya adalah KTP Jakarta. Karena tempat kerja saya di Bandung dan keluarga saya berasal dari Tasikmalaya, maka saya melangsungkan pernikahan di Bandung dengan proses numpang menikah di KUA Bandung. Pertanyaan saya adalah: 1. Pernikahan campuran yang sudah saya proses di KUA Bandung, apakah perlu diregistrasikan lagi ke Catatan Sipil atau tidak? 2. Jika iya, harus diregistrasi di Catatan Sipil mana, Bandung atau Jakarta? 3. Mohon petunjuk untuk prosedur proses update status perkawinan saya di KTP, serta apakah benar Kartu Keluarga nanti harus dibuat surat domisili untuk suami saya dulu, padahal dia tidak menetap di Indonesia? Dan bagaimana prosedur pembuatan KTP untuk suami saya? Terima kasih banyak sebelumnya.  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dimaksudkan di sini adalah pegawai pencatatan Kantor Urusan Agama (“KUA”), sehingga perkawinan campuran yang Anda lakukan di KUA Bandung tidak perlu diregistrasikan kembali ke Catatan Sipil karena bagi yang menganut agama Islam dicatatkan pada KUA.

 

Jika memang suami Anda yang berkewarganegaraan asing itu tidak menetap di Indonesia, hal ini akan menyulitkan proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. Ia harus pindah dalam wilayah Republik Indonesia dan wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. Dengan catatan, ia memiliki Izin Tinggal Tetap terlebih dahulu. Berdasarkan laporannya itu, maka Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar penerbitan KK dan KTP nya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perkawinan Campuran

Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, maka perkawinan Anda adalah Perkawinan Campuran karena Anda sebagai Warga Negara Indonesia (“WNI”) menikah dengan Warga Negara Asing (“WNA”) di Indonesia.

 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa:

 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

 

Kemudian Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

 

1)   Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

2)  Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3)  Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

 

Kami mengasumsikan bahwa perkawinan campuran yang Anda lakukan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan tidak ada rintangan dalam melangsungkan perkawinan campuran, sehingga seharusnya Anda telah menerima surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan yang menyatakan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan dalam melangsungkan perkawinan. Atau paling tidak, apabila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka Anda telah menerima keputusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa penolakan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan itu tidak beralasan.

 

Pencatatan Perkawinan Campuran

Lebih lanjut Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

 

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

 

Kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) menyatakan bahwa:

 

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

 

Berpijak pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, yang mana berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (“Permenag 11/2007”), Pegawai Pencatat Nikah (“PPN”) yang dimaksudkan di sini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (“KUA”), yang dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN[1]. Selanjutnya PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah yang dibuat rangkap dua dan masing-masing disimpan di KUA setempat (KUA Bandung) dan Pengadilan.[2]

 

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, perkawinan campuran yang Anda lakukan di KUA Bandung tidak perlu diregistrasikan kembali ke Catatan Sipil karena bagi yang menganut agama Islam dicatatkan pada KUA.

 

Update KTP untuk WNI serta Penerbitan KK dan KTP untuk WNA

Selanjutnya, terkait pertanyaan lainnya mengenai update status perkawinan Anda di Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dari “belum kawin” menjadi “kawin”, hal tersebut merupakan perubahan data.

 

Update KTP

Untuk menerbitkan KTP karena adanya perubahan data harus memenuhi syarat:[3]

a.    fotokopi Kartu Keluarga;

b.    KTP lama; dan

c.    surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (dalam hal ini kutipan akta perkawinan).

 

Kemudian, Anda wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut.[4] Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:[5]

a.    Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI;

b.    Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c.    Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

d.    Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP;

e.    Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

 

Lalu, proses penerbitan KTP di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:[6]

a.    Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b.    Camat menandatangani formulir permohonan KTP;

c.   Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

 

Terakhir, Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana[7] dilakukan dengan tata cara:[8]

a.    Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;

b.    Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

 

Penerbitan Kartu Keluarga (“KK”)

Selanjutnya terkait pertanyaan Anda mengenai syarat membuat Kartu Keluarga (“KK”) untuk suami Anda yang berkewarganegaraan asing/WNA adalah:

1.    Mendaftarkan diri dan meminta untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar penerbitan KTP dan KK, hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) yang menyatakan:

 

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

 

2.    Penerbitan KK bagi WNA harus memenuhi syarat:[9]

a.    Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

b.    Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

c.    Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

d.   Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

 

Penerbitan KTP untuk WNA

Sedangkan syarat membuat KTP untuk suami Anda yang berkewarganegaraan asing/WNA adalah :

1.    Mendaftarkan diri dan meminta untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar penerbitan KTP dan KK, hal ini diatur didalam Pasal 17 ayat (4) UU Adminduk yang menyatakan:

 

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

 

2.    Penerbitan KTP bagi WNA yang sudah memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi syarat:[10]

a.    Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;

b.    Fotokopi:

1)    KK;

2)    Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3)    Kutipan Akta Kelahiran;

4)    Paspor dan Izin Tinggal Tetap;

c.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

 

Jadi, jika memang suami Anda tidak menetap di Indonesia, maka tidak bisa dilakukan penerbitan KK maupun KTP nya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4.    Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5.    Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

 

 

 



[1] Pasal 3 ayat (1) Permenag 11/2007

[2] Lihat Pasal 26 Permenag 11/2007

[4] Pasal 17 ayat (1) Perpres 25/2008

[5] Pasal 17 ayat (2) Perpres 25/2008

[6] Pasal 17 ayat (3) Perpres 25/2008

[7] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 1 angka 6 Perpres 25/2008)

[8] Pasal 17 ayat (4) Perpres 25/2008

[9] Pasal 12 ayat (1) Perpres 25/2008

[10] Pasal 15 ayat (2) Perpres 25/2008

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com