Senin, 17 Juli 2017
Dibaca: 3753
Pertanyaan :
Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Apa perbedaan antara cara penyelesaian perselisihan antara perkerja dengan pengusaha melalui cara Konsiliasi dan Arbitrase?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Prosedur penyelesaian perselisihan menurut UU 2/2004 adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tetapi tidak halnya dengan Arbitrase. Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui Arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Perbedaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliasi dengan Arbitrase antara lain dapat dilihat dari segi kewenangan pihak yang menyelesaikan peselisihan, pihak yang berwenang menyelesaikan, cara penunjukan pihak yang berwenang menyelesaikan, serta upaya yang dilakukan jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).

 

Perselisihan Hubungan Industrial

Perelisihan antara pekerja dengan pengusaha dalam peraturan perundang-undangan biasanya dikenal dengan istilah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.[1]

 

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:[2]

a.    perselisihan hak;

b.    perselisihan kepentingan;

c.    perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

d.    perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[3] Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.[4]

 

Prosedur penyelesaian perselisihan menurut UU 2/2004 adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.[5] Jika Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[6] Tetapi tidak halnya dengan arbitrase. Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[7]

 

Menjawab pertanyaan Anda, berikut kami uraikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dan arbitrase.

 

Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut dengan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.[8] Jadi konsiliasi hanya berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja. Artinya, perselisihan hak tidak termasuk perselisihan yang diselesaikan melalui konsiliasi.

 

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.[9]

 

Dalam artikel Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (1) dijelaskan bahwa seorang konsiliator baru bisa bertindak untuk menangani perkara ketika ada permintaan tertulis dari para pihak.[10] Tentu saja permintaan tertulis itu baru ada setelah kedua belah pihak menyepakati siapa konsiliator yang dipilih. Dalam menjalankan tugasnya, konsiliator yang nota bene adalah pihak swasta yang independen, dapat memanggil saksi atau ahli dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.[11]

 

Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak makan konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis.[12] Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat.[13]

 

Sebaliknya, jika kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi tercapai, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[14]

 

Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.[15]

 

Masih bersumber dari artikel Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (1), ruang lingkup arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lebih sempit ketimbang yang lain. Arbitrase hanya berwenang menangani perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.[16]

 

Sama halnya dengan konsiliasi, arbitrase baru bisa ditempuh ketika para yang pihak berselisih sudah menuangkan kesepakatan tertulis.[17] Kesepakatan itu tercantum dalam perjanjian arbitrase yang berisikan nama lengkap dan alamat para pihak yang berselisih, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan, jumlah arbiter yang disepakati, pernyataan tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase serta tanggal, tempat dan tanda tangan para pihak.[18]

 

Masih bersumber dari artikel yang sama, prosedur untuk berperkara lewat arbitrase tidak cukup berhenti di situ. Para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian tertulis lain, yaitu perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang berselisih.[19] Di sini para pihak diberi opsi antara menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter.[20]

 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.[21] Apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase.[22]

 

Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.[23] Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.[24] Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[25]

 

Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitase

Sebagai gambaran untuk Anda, berikut kami meringkas perbedaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dan arbitrase:

 

 

Konsiliasi

Arbitrase

Kewenangan

Berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.[26]

 

Hanya berwenang menangani perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.[27]

Pihak berwenang yang menengahi

Diselesaikan oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.[28]

 

Diselesaikan oleh Arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.[29]

Cara penunjukan pihak yang menengahi

Penunjukan konsiliator berdasarkan kesepakatan para pihak.[30]

Penunjukan arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak.[31]

 

Tetapi para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang berselisih.[32] 

 

Di sini para pihak diberi opsi antara menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter.[33]

 

Jika tidak tercapai kesepakatan

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[34]

 

Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[35]

Penyelesaian perselisihan

 

Apabila kesepakatan tercapai, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.[36]

 

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis.[37]

 

Apabila perdamaian tercapai, maka dibuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.[38]

 

Apabila upaya perdamaian gagal, maka arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase.[39] Kemudian perselisihan diselesaikan dengan ditetapkannya Putusan sidang arbitrase.[40]

 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

             

Dasar hukum:

1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 



[1] Pasal 1 angka 1 UU 2/2004 jo. Pasal 1 angka 22  UU 13/2003

[2] Pasal 2 UU 2/2004

[3] Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004 jo Pasal 136 ayat (1) UU 13/2003

[4] Pasal 136 ayat (2) UU 13/2003

[5] Bab II UU 2/2004

[6] Pasal 5 UU 2/2004

[7] Pasal 53 UU 2/2004

[8] Pasal 1 angka 13 UU 2/2004

[9] Pasal 17 UU 2/2004

[10] Pasal 18 (2) UU 2/2004

[11] Pasal 21 ayat (1) UU 2/2004

[12] Pasal 23 ayat (2) huruf a UU 2/2004

[13] Pasal 24 ayat (1) UU 2/2004

[14] Pasal 23 ayat (1) UU 2/2004

[15] Pasal 1 angka 15 UU 2/2004

[16] Pasal 4 ayat (6)  UU 2/2004

[17] Pasal 32 ayat (1) UU 2/2004

[18] Pasal 32 ayat (3) UU 2/2004

[19] Pasal 34 ayat (1) UU 2/2004

[20] Pasal 33 ayat (2) UU 2/2004

[21] Pasal 44 ayat (1) UU 2/2004

[22] Pasal 44 ayat (5) UU 2/2004

[23] Pasal 49 UU 2/2004

[24] Pasal 51 ayat (1) UU 2/2004

[25] Pasal 53 UU 2/2004

[26] Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 4 ayat (5)  UU 2/2004

[27] Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 4 ayat (6)  UU 2/2004

[28] Pasal 1 angka 13, Pasal 1  angka 14, dan Pasal 17 UU 2/2004

[29] Pasal 30 ayat (1) UU 2/2004

[30] Pasal 18 ayat (2) UU 2/2004

[31] Pasal 32 ayat (1) UU 2/2004

[32] Pasal 34 ayat (1) UU 2/2004

[33] Pasal 33 ayat (2) UU 2/2004

[34] Pasal 5 UU 2/2004

[35] Pasal 53 UU 2/2004

[36] Pasal 23 ayat (1) UU 2/2004

[37] Pasal 23 ayat (2) UU 2/2004

[38] Pasal 44 ayat (2) UU 2/2004

[39] Pasal 44 ayat (5) UU 2/2004

[40] Pasal 49 UU 2/2004

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).