Rabu, 16 Agustus 2017
Dibaca: 13825
Pertanyaan :
Hukumnya Jika Pengusaha Menahan Gaji Karyawan yang Resign
Saya ingin menanyakan apakah diperbolehkan perusahaan menahan gaji karyawan dikarenakan staf tersebut resign tidak sesuai prosedur? Yang saya makin bingung adalah di saat pertama kali saya interview dan menandatangani perjanjian kerja, di perjanjian tersebut tidak ada soal penahanan gaji, yang ada hanya uang jaminan hangus bila resign tidak sesuai prosedur. Kemanakah saya harus melapor? Mohon penjelasannya, terima kasih.  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pekerja yang mengundurkan diri (resign) harus memenuhi syarat-syarat: mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Ketentuan pengunduran diri dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau Perjanjian Kerja (PK) yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja).

 

Dalam konteks pertanyaan Anda, dalam PK telah diatur jelas bahwa yang menjadi sanksi bagi Anda yang mengundurkan diri tidak sesuai prosedur hanyalah uang jaminan yang hangus, tidak berikut gaji yang ditahan.

 

Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari gaji pekerja.

 

Lalu, apa langkah yang dapat dilakukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ketentuan Pengunduran Diri Menurut Undang-Undang

Soal pekerja (karyawan) yang mengundurkan diri (resign), berlaku ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

 

1)    Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2)  Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3)   Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.  mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b.    tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c.    tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

4)   Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Jadi, apabila seorang pekerja mengundurkan diri, maka ia harus memenuhi syarat-syarat: mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

 

Namun dalam praktiknya, ketentuan pengunduran diri dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja (“PK”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).

 

Mengenai apa sanksi pekerja jika mengundurkan diri tidak sesuai prosedur, dalam artikel Apa Sanksi Jika Resign Tanpa One Month Notice? antara lain dijelaskan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak memberikan ketentuan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Anda harus melihat apakah diatur dalam PP, PK, atau PKB. Jika ada, maka Anda harus mematuhi PP, PK, atau PKB mengenai hal itu.

 

Anda menyebutkan bahwa akibat dari pengunduran diri yang tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perjanjian kerja adalah uang jaminan hangus. Kami kurang mengetahui jelas soal “tidak sesuai prosedur” dan “uang jaminan” seperti apa yang Anda maksud. Meski demikian, jelas bahwa yang memang menjadi sanksi bagi Anda yang mengundurkan diri tidak sesuai prosedur berdasarkan PK hanyalah uang jaminan yang hangus, tidak berikut gaji yang ditahan. Sehingga, semestinya pengusaha mematuhinya.

 

Jika Pengusaha Menahan Gaji Pekerja yang Resign

Mengenai penahanan gaji, kita bisa merujuk pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

 

Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

 

Frasa “kesengajaan atau kelalaiannya” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan di atas mengindikasikan bahwa kesengajaan pengusaha yang menahan gaji karyawannya yang tidak disiplin merupakan pelanggaran hukum dan pengusaha yang bersangkutan dikenakan denda. Penjelasan lebih lanjut soal penahanan gaji oleh pengusaha ini dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Pengusaha Menahan Gaji Atas Laporan Karyawan Lain?.

 

Terkait ini, Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) mengatur:

 

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

 

Lebih lanjut, dalam Pasal 55 PP Pengupahan diatur mengenai denda dan sanksi bagi perusahaan jika terlambat membayar gaji sebagai berikut:

 

(1)  Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

a.   mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

b.  sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c.    sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah

(2)  Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

 

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan

Upah merupakan komponen yang penting dan pokok dalam hubungan industrial. Soal langkah hukum yang dapat ditempuh, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Perselisihan karena tidak dipenuhinya upah merupakan perselisihan hak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU PPHI:

 

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Langkah yang dapat Anda tempuh jika dirugikan atas penahanan gaji adalah dengan membicarakan secara musyawarah terlebih dahulu mengenai masalah ini antara pengusaha dan pekerja.[1] Ini dinamakan penyelesaian perselisihan melalui bipartit.

 

Perundingan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[2] Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.[3]

 

Dalam hal perundingan di jalur tripartit masih tidak mencapai kesepakatan, maka Anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[4]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 



[1] Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

[2] Pasal 3 ayat (2) UU PPH

[3] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

[4] Pasal 5 UU PPHI

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).