Kamis, 10 Agustus 2017
Dibaca: 4358
Pertanyaan :
Penyelenggara Sistem Elektronik yang Wajib Melakukan Pendaftaran
Apakah perusahaan media wajib daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik/PSE? Siapa saja pihak-pihak yang diwajibkan mendaftar PSE?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pihak yang wajib melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 

Perusahaan media (dalam konteks ini adalah media online) yang tidak memenuhi kriteria-kriteria pelayanan publik, tidak wajib mendaftar PSE. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik membuka kemungkinkan agar perusahaan yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik agar melakukan pendaftaran.

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan setiap PSE termasuk perusahaan yang melakukan transaksi elektronik untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran PSE tidak serta merta hanya mengacu pada “pelayanan publik” saja, yang dimaksud di sini adalah PSE untuk pelayanan publik tertentu, seperti antara lain memiliki portal/situs yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa, memiliki fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Guna menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”).

 

Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”).

 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.[1] Penyelenggaraan Sistem Elektronik ini dapat dilakukan untuk:[2]

a.    pelayanan publik; dan

b.    nonpelayanan publik.

 

Pihak-Pihak yang Wajib Melakukan Pendaftaran PSE

Mekanisme pendaftaran PSE diatur dalam Pasal 5 PP 82/2012 yang berbunyi:

 

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.

(2)  Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.

(3)  Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.

(4)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pihak yang wajib mendaftar PSE adalah PSE untuk pelayanan publik. Sementara, pendaftaran PSE untuk nonpelayanan publik sifatnya adalah tidak wajib. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (“Permenkominfo 36/2014”).[3]

 

Apa kriteria pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[4]

 

Berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”), yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.[5]

 

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.[6]

 

Kemudian penting diketahui bahwa pengadaan dan penyaluran barang publik atau penyediaan jasa publik yang dimaksud meliputi: [7]

a.    pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.    pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

c.    pengadaan dan penyaluran barang publik serta penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

PSE untuk Pelayanan Publik itu meliputi:[8]

a.    institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

b.    korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

c.    lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau

d.    badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.

 

PSE untuk pelayanan publik yang wajib melakukan pendaftaran yaitu korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya dan badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara (poin b dan d di atas) adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki:[9]

a.    Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;

b.    Sistem Elektronik yang di dalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet;

c.    Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;

d.    Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan;

e.    Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan media (dalam konteks ini adalah media online) yang tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, tidak wajib mendaftar PSE karena bukan termasuk pihak-pihak yang wajib mendaftar sebagai PSE yang kegiatannya melakukan pelayanan publik. Dengan kata lain, ruang lingkupnya tidak termasuk pelayanan publik yang dimaksud UU 25/2009. Namun, PP 82/2012 membuka kemungkinkan agar perusahaan yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik agar melakukan pendaftaran.

 

Ketentuan ini disampaikan dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kemkominfo memastikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik termasuk perusahaan yang melakukan transaksi elektronik untuk melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkominfo 36/2014.

 

Teguh Arifiyadi, Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) menyarankan agar perusahaan media online yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik melakukan pendaftaran PSE. Pendaftaran tidaklah menyulitkan. Kita tidak tahu di kemudian hari perusahaan media yang bersangkutan akan ada layanan pembayaran secara elektronik, melakukan pertukaran data, dan sebagainya. Teguh juga menambahkan bahwa pendaftaran PSE tidak serta merta hanya mengacu pada “pelayanan publik” saja, yang dimaksud di sini adalah PSE untuk pelayanan publik tertentu, seperti antara lain memiliki portal/situs yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa, memiliki fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online, dan sebagainya yang mengacu pada Pasal 5 Permenkominfo 36/2014.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan:

Kami telah menghubungi Teguh Arifiyadi untuk menjelaskan tentang pendaftaran PSE melalui sambungan telepon pada 9 Agustus 2017 pukul 15.49 WIB.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

 

Referensi:

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), diakses pada 9 Agustus 2017 pukul 16.46 WIB.


[1] Pasal 3 ayat (1) PP 82/2012

[2] Pasal 3 ayat (2) PP 82/2012

[3] Pasal 3 Permenkominfo 36/2014

[4] Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 36/2014

[5] Pasal 1 angka 2 UU 25/2009

[6] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 25/2009

[7] Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU 25/2009

[8] Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 36/2014

[9] Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo 36/2014

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).