Selasa, 15 Agustus 2017
Dibaca: 2950
Pertanyaan :
Hukuman Bagi Narapidana yang Memiliki Fasilitas Mewah di Sel Lapas
Apakah napi yang sel/penjaranya mewah dilengkapi dengan fasilitas kamar bintang lima tidak menyalahi atauran? Bukannya perlakukan semua napi itu sama? Kalau memang hal tersebut dilarang, hukumannya bisa diperberat lagi karena sudah menikmati fasilitas enak?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya atau melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian merupakan hal yang dilarang bagi narapidana.

 

Hukuman bagi narapidana yang melanggar larangan tersebut adalah dijatuhi Hukuman disiplin tingkat berat yang meliputi:

a.   memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan

b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, kami simpulkan yang Anda maksud dengan sel narapidana yang mewah di sini adalah sel narapidana yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tersedianya barang-barang elektronik (televisi, alat pendingin, kulkas, dan lainnya), sebagaimana yang pernah ditulis dalam Jurnal Legislasi Indonesia yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI.[1]

 

Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana (napi) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (“LAPAS”). Sedangkan, pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[2]

 

Seorang narapidana berhak:[3]

a.    melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b.    mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c.    mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d.    mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e.    menyampaikan keluhan;

f.     mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g.    mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h.    menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i.     mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j.     mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k.    mendapatkan pembebasan bersyarat;

l.      mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m.  mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Di samping hak-hak yang dimilikinya, narapidana juga mempunyai kewajiban. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.[4] Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (“Permenkumham 6/2013”) menjabarkan kewajiban narapidana adalah:

a.    taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;

b.    mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;

c.    patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;

d.    mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;

e.    memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;

f.     menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan

g.    mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

 

Jadi, seorang narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pembedaan satu sama lainnya. Hal ini dijalankan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, yakni pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.[5]

 

Larangan Bagi Narapidana

Setiap narapidana dilarang:[6]

a.    mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;

b.    melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;

c.    melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;

d.    memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

e.    melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

f.     membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;

g.   menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;

h.   menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

i.      melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

j.     memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;

k.    melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

l.      membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

m.  membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;

o.   mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

p.    membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

q.    memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;

r.     melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;

s.    melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;

t.     melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

u.   menyebarkan ajaran sesat; dan

v.    melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

 

Merujuk pada perbuatan yang dilarang bagi narapidana di atas, maka setiap narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya; dan melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian. 

 

Jadi, tindakan narapidana memiliki fasilitas seperti itu di sel atau kamar huniannya merupakan hal yang dilarang.

 

Hukuman Bagi Narapidana yang Memiliki Fasilitas Mewah di Lapas

Apakah hukuman bagi narapidana yang melengkapi kamar huniannya dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya atau melanggar larangan lainnya yang telah diatur?

 

Perlu diketahui bahwa Narapidana yang melanggar tata tertib dijatuhi:[7]

a.    hukuman disiplin tingkat ringan;

b.    hukuman disiplin tingkat sedang; atau

c.    hukuman disiplin tingkat berat.

 

Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:[8]

a.    memberikan peringatan secara lisan; dan

b.    memberikan peringatan secara tertulis.

 

Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:[9]

a.    memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan

b.    menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

 

Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:[10]

a.    memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan

b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

 

Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berupa “melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian” dapat dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat.[11] Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Narapidana atau Tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan.[12]

 

Perlu kami luruskan bahwa hukuman bagi narapidana yang melakukan pelanggaran itu dijatuhi berdasarkan Permenkumham 6/2013 dan terpisah/berbeda dari pidana penjara yang dijalani oleh narapidana tersebut. Hal ini karena pidana penjara bagi narapidana dijatuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh hakim.

 

Oleh karena itu, jika narapidana melakukan pelanggaran memiliki fasilitas mewah di kamar huniannya untuk kepentingan pribadi, maka ia diberikan hukuman disiplin tingkat berat, bukan diperberat hukuman pidananya. Salah satu bentuk hukuman disiplin tingkat berat itu adalah memasukkan narapidana yang bersangkutan ke sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

2.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

 

Referensi:

Jurnal Legislasi Indonesia, diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 13.51 WIB



[2] Pasal 1 angka 6 UU 12/1995

[3] Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995

[4] Pasal 15 ayat (1) UU 12/1995

[5] Pasal 5 huruf b UU 12/1995 dan penjelasannya

[6] Pasal 4 Permenkumham 6/2013

[7] Pasal 8 Permenkumham 6/2013

[8] Pasal 9 ayat (1) Permenkumham 6/2013

[9] Pasal 9 ayat (2) Permenkumham 6/2013

[10] Pasal 9 ayat (4) Permenkumham 6/2013

[11] Pasal 10 ayat (3) huruf l Permenkumham 6/2013

[12] Pasal 11 Permenkumham 6/2013

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).