Rabu, 06 September 2017
Dibaca: 3431
Pertanyaan :
Ketentuan Wajib Kerja Dokter Spesialis
Apakah seorang dokter yang baru lulus pendidikan profesi program dokter spesialis juga perlu mengikuti wajib kerja selama 1 tahun sebagaimana yang telah dilakukan pada saat lulus pendidikan dokter umum? Bagaimana dengan dokter spesialis yang lulusan luar negeri, apakah wajib juga? Apakah dasar pengaturan kebijakan ini? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Memang benar bahwa setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis paling singkat selama 1 (satu) tahun.

 

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut ditempatkan pada Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional; atau Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Wajib Kerja Dokter Spesialis

Ketentuan mengenai wajib kerja dokter spesialis, kita dapat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (“Perpres 4/2017”).

 

Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[1]

 

Menjawab pertanyaan Anda, setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis.[2]

 

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis setiap institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis bertugas:[3]

a.    menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;

b.    melakukan koordinasi dengan kolegium dan organisasi profesi mengenai jumlah lulusan dokter spesialis; dan

c.  menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi terkait jumlah lulusan dokter spesialis, beserta sumber pendanaannya.

 

Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis. Surat pernyataan tersebut dibuat pada awal pendidikan.[4]

 

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis terdiri atas:[5]

a.    peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan

b.    peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan.

 

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri merupakan mahasiswa mandiri yang telah lulus program dokter spesialis. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan merupakan mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan yang telah lulus program dokter spesialis.[6]

 

Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis ditempatkan pada:[7]

a.    Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

b.    Rumah Sakit rujukan regional; atau

c.    Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

 

Rumah Sakit yang dimaksud merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam hal kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit telah terpenuhi, peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dapat ditempatkan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah lainnya sesuai perencanaan kebutuhan.[8]

 

Untuk tahap awal, penempatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. Ketentuan mengenai jenis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis yang akan ditempatkan selain ketentuan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.[9]

 

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis lulusan perguruan tinggi di luar negeri, yang menerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan setelah evaluasi kompetensi.[10]

 

Jangka Waktu Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis

Jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri paling singkat selama 1 (satu) tahun. Jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

 

Hak dan Kewajiban Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis wajib:[12]

a.   melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan

b.    menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri Kesehatan.

 

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis juga berhak:[13]

a.    mendapatkan Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

b.    mendapatkan tunjangan; dan

c.  mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis melanggar kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan; maka Menteri Kesehatan, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapat mengenakan sanksi administratif sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.[14]

 

Sanksi administratif dapat berupa:[15]

a.    teguran lisan;

b.   teguran tertulis; dan/atau

c.    pencabutan Surat Izin Praktik

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, memang benar bahwa setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis paling singkat selama 1 (satu) tahun. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut ditempatkan pada Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional; atau Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.



[1] Pasal 1 angka 1 Perpres 4/2017

[2] Pasal 7 ayat (1) Perpres 4/2017

[3] Pasal 7 ayat (2) Perpres 4/2017

[4] Pasal 8 Perpres 4/2017

[5] Pasal 12 ayat (1) Perpres 4/2017

[6] Pasal 12 ayat (2) dan (3) Perpres 4/2017

[7] Pasal 13 ayat (1) Perpres 4/2017

[8] Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perpres 4/2017

[9] Pasal 13 ayat (4) dan (5) Perpres 4/2017

[10] Pasal 14 ayat (1) Perpres 4/2017

[11] Pasal 16 Perpres 4/2017

[12] Pasal 19 Perpres 4/2017

[13] Pasal 20 ayat (1) Perpres 4/2017

[14] Pasal 21 ayat (1) Perpres 4/2017

[15] Pasal 21 ayat (2) Perpres 4/2017

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).