Selasa, 12 September 2017
Dibaca: 12349
Pertanyaan :
Syarat dan Prosedur Pindah Kewarganegaraan
Saya ingin menanyakan mengenai pindah kewarganegaraan. Ayah kandung saya adalah warga negara Malaysia. Jika saya yang WNI ini ingin pindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Malaysia, apa saja persyaratannya?  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Sebagai WNI yang ingin mengubah kewarganegaraan menjadi WNA, artinya Anda dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Dengan catatan, Anda sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

Untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia, proses perubahan status WNI menjadi WNA (Malaysia) tersebut merupakan kewenangan pemerintah Negara Asing yang bersangkutan (Malaysia).

 

Sedangkan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri yang menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

 

Perwakilan Republik Indonesia setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

 

Bagaimana persyaratannya?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU 12/2006”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP 2/2007”).

 

Berdasarkan pernyataan Anda, kami kurang mendapatkan informasi yang cukup. Oleh karena itu di sini kami asumsikan bahwa Anda sudah berumur 18 tahun dan Anda sendiri sudah menetap di Malaysia.

 

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jika seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) berubah menjadi Warga Negara Asing (“WNA”), maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya. Hal itu bisa disebabkan jika yang bersangkutan:[1]

a.    memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b.    tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c.    dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d.    masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

e.   secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;

f.     secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

g.    tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

h.  mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i.     bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

Jadi, jika Anda sebagai WNI ingin mengubah kewarganegaraan menjadi WNA (atas permohonannya sendiri), artinya Anda dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Dengan catatan, Anda sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

Tata Cara Mengajukan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan

Dalam artikel Tentang Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan yang kami akses dari laman Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa proses perubahan status WNI menjadi WNA merupakan kewenangan pemerintah Negara Asing yang bersangkutan (Malaysia dalam konteks pertanyaan Anda).

 

Berikut proses yang harus dilalui di Indonesia:

WNI dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.[2]

 

Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri yang menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia (“Menteri”).[3] Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:[4]

a.    nama lengkap;

b.    tempat dan tanggal lahir;

c.   alamat tempat tinggal;

d.    pekerjaan;

e.    jenis kelamin;

f.     status perkawinan pemohon; dan

g.    alasan permohonan.

 

Permohonan tersebut dilampiri dengan:[5]

a.    fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

b.   Fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan Akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

c.    fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

d.  surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan

e.    pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.

 

Permohonan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon (Malaysia).[6]

 

Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal permohonan permohon belum lengkap, Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan telah lengkap, Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.[7]

 

Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 hari memeriksa permohonan yang sudah lengkap. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[8]

 

Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Presiden tersebut, petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.[9]

 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.[10]

 

Perwakilan Republik Indonesia setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri  yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Berdasarkan pemberitahuan itu, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.[11]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Referensi:

http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan, diakses pada 11 September 2017 pukul 13.08 WIB.

 



[1] Pasal 23 UU 12/2006 jo Pasal 31 ayat (1) PP 2/2007

[2] Pasal 31 ayat (2) PP 2/2007

[3] Pasal 1 angka 3 PP 2/2007

[4] Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP 2/2007

[5] Pasal 35 ayat (3) PP 2/2007

[6] Pasal 35 ayat (4) PP 2/2007

[7] Pasal 36 PP 2/2007

[8] Pasal 37 PP 2/2007

[9] Pasal 38 PP 2/2007

[11]  Pasal 54 ayat (2), (3), dan (4) UU 23/2006

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).