Selasa, 26 September 2017
 
Pertanyaan :
Kepemilikan 100 Persen Saham BUMD oleh Satu Daerah
Terkait dengan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, apakah daerah dapat memiliki saham 100% dalam Perusahaan Perseroan Daerah yang dibentuknya, artinya tidak ada kepemilikan saham lain selain daerah?  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Perusahaan Perseroan Daerah yang Anda maksud merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

 

Bagi BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh satu daerah atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Itu artinya, selain saham BUMD dapat dimiliki seluruhnya atau 100 persen oleh daerah, tapi juga terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk memiliki saham dengan ketentuan jumlah yang dimiliki oleh Daerah paling sedikit 51% saham.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perusahaan Perseroan Daerah yang Anda maksud merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 9/2015”).

 

Badan Usaha Milik Daerah

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.[1] Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).[2]

 

BUMD terdiri atas:[3]

1.    perusahaan umum Daerah, dan

2.    perusahaan perseroan Daerah.

 

Pendirian BUMD bertujuan untuk:[4]

a.   memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

b.   menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c.    memperoleh laba dan/atau keuntungan.

 

Pendirian BUMD tersebut didasarkan pada:[5]

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

 

Sumber Modal BUMD

Bicara soal kepemilikan saham BUMD, maka sumber modal BUMD terdiri atas:[6]

a.    penyertaan modal Daerah;

b.    pinjaman;

c.    hibah; dan

d.    sumber modal lainnya.

 

Sumber modal lainnya adalah:[7]

a.    kapitalisasi cadangan;

b.    keuntungan revaluasi aset; dan

c.   agio saham.

 

Penyertaan modal Daerah itu dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

 

Kepemilikan Saham pada Perusahaan Perseroan Daerah

Ketentuan kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah terdapat pada Pasal 339 ayat (1) UU 23/2014 yang berbunyi:

 

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

 

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.[9]

 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Bagi BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh satu daerah atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Itu artinya, selain saham BUMD dapat dimiliki seluruhnya atau 100 persen oleh daerah, tapi juga terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk memiliki saham dengan ketentuan jumlah yang dimiliki oleh Daerah paling sedikit 51% saham.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Begin Troys, Direktur Utama PT Jabar Hulu Energi dalam artikel Mitra BUMD Hengkang Karena Urusan Saham Blok Migas sebagaimana yang kami akses dari laman Tempo.co. Menurutnya, pendirian perusahaan dengan 100 persen saham dimiliki pemerintah daerah tidak melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas karena ada pengecualian. Untuk perusahaan di luar pemerintah minimal harus dua pihak, tapi kalau pemerintah boleh satu.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Referensi:

https://m.tempo.co/read/news/2015/12/01/090723880/mitra-bumd-hengkang-karena-urusan-saham-blok-migas diakses pada Jumat, 22 September 2017, pukul 15.45 WIB.



[1] Pasal 1 angka 40 UU 23/2014

[2] Pasal 331 ayat (1) dan (2) UU 23/2014

[3] Pasal 331 ayat (3)  UU 23/2014

[4] Pasal 331 ayat (4) UU 23/2014

[5] Pasal 331 ayat (5) UU 23/2014

[6] Pasal 332 ayat (1) UU 23/2014

[7] Pasal 332 ayat (2) UU 23/2014

[8] Pasal 333 UU 23/2014

[9] Pasal 339 ayat (2) dan (3) UU 23/2014

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).