Selasa, 31 Oktober 2017
Dibaca: 1860
Pertanyaan :
Aspek Hukum Isi Perjanjian Kerja TKI di Luar Negeri
Apakah kontrak kerja TKI yang telah direkrut oleh BNP2TKI dilakukan antara TKI dengan BNP2TKI itu atau dengan majikan pabrik? Lalu apa saja isi atau poin dari kontrak kerja yang harus saya perhatikan sehingga saya sebagai TKI tidak dirugikan dan disalahgunakan oleh pabrik? Jika nanti saya sebagai TKI merasa dirugikan, bisakah kontraknya diubah?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Ada 2 (dua) perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh calon TKI yaitu: Pertama, Perjanjian Penempatan TKI yang dilakukan antara pelaksana penempatan TKI swasta/PPTKIS dengan calon TKI. Kemudian kedua, Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna (Perusahaan tempat bekerja di luar negeri) yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban-masing-masing pihak.

 

Mengenai isi perjanjian yang harus diperhatikan, Anda dapat melihat pada hal-hal yang sekurang-kurangnya dimuat dalam perjanjian kerja, seperti antara lain: kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah/gaji dan mekanisme pembayaran gaji, 1 (satu) hari libur dalam satu minggu/kompensasi, fasilitas akomodasi, waktu istirahat dan hak cuti dan lain lain.

 

Jika Anda merasa dirugikan, perlu diketahui bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan para pihak. Jika ada perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (“UU 39/2004”) dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (“Permenaker 22/2014”).

 

Jenis Perjanjian dalam Penempatan TKI di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.[1]

 

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:[2]

a.   Pemerintah;

b.   Pelaksana penempatan TKI swasta.

 

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.[3]

 

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (“SIPPTKI”) dari Menteri Ketenagakerjaan.[4] SIPPTKI itu adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.[5]

 

Dalam UU 39/2004 ini, dikenal ada 3 (tiga) jenis perjanjian yang diatur dalam penempatan TKI di  luar negeri:

1.   Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna Jasa TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.[6]

2.  Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[7]

3.   Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.[8]

 

Jadi ada dua perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh calon TKI yaitu Perjanjian Penempatan TKI yang dilakukan antara pelaksana penempatan TKI swasta/Pelaksana Penempatan TKI Swasta (“PPTKIS”) dengan calon TKI. Kemudian Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

 

Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa TKI (Pengguna) di sini adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.[9]

 

Tahap yang Harus Dilalui oleh TKI yang Akan Berkerja di Luar Negeri

Sebagaimana yang kami kutip dari buku Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman, Buku Saku untuk Calon TKI (“E-Book BNP2TKI”) (hal. 2-10) yang kami akses melalui laman Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (“BNP2TKI”), untuk menjadi TKI, calon TKI mendaftarkan diri di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (“DISNAKERTRANS”) di kabupaten/kota setempat. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya. DISNAKERTRANS setempat akan mengundang Anda untuk menghadiri penyuluhan mengenai job order yang tersedia.

 

Jika profil sesuai dengan syarat-syarat administrasi dari job order tersebut, kantor DISNAKERTRANS akan menghubungi untuk menghadiri seleksi minat dan bakat dengan DISNAKERTRANS dan PPTKIS. Selama seleksi berlangsung, calon TKI akan ditanya tentang minat dan ketrampilan yang sesuai untuk jenis pekerjaan yang tersedia.[10]

 

Jika lulus seleksi, PPTKIS akan menawarkan perjanjian penempatan. Jika calon TKI menerima isi perjanjian penempatan yang ditawarkan, Anda akan menandatangani perjanjian penempatan yang diketahui oleh kantor DISNAKERTRANS.

 

Setelah itu PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (“PAP”).[11] Program PAP diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi.[12]

 

Setelah itu calon TKI akan menandatangani kontrak/perjanjian kerja kemudian menerima Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (“KTKLN”) yang diterbitkan oleh BNP2TKI. Dengan KTKLN, calon TKI tidak perlu membayar fiskal di imigrasi bandara.[13]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, ada dua perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh calon TKI yaitu: pertama, perjanjian penempatan yang dilakukan antara pelaksana penempatan TKI swasta/PPTKIS dengan calon TKI. Kemudian kedua, kontrak/perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban-masing-masing pihak.

 

Berikut di bawah ini kami akan fokuskan penjelasan tentang Perjanjian Kerja.

 

Isi Perjanjian Kerja TKI

Perjanjian kerja antara Pengguna dan TKI berlaku setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.[14]

 

Poin yang harus Anda perhatikan dalam perjanjian kerja adalah:[15]

a.   identitas pengguna (nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, alamat);

b.   identitas TKI (nama, nomor paspor, nomor visa, nomor rekening di Indonesia, alamat di Indonesia);

c.   jabatan dan jenis pekerjaan TKI;

d.   hak dan kewajiban para pihak;

e.  kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah/gaji dan mekanisme pembayaran gaji, 1 (satu) hari libur dalam satu minggu/kompensasi, waktu istirahat dan hak cuti, fasilitas akomodasi, rekening perbankan atas nama TKI di negara penempatan, akses komunikasi kepada keluarga di daerah asal dan jaminan sosial atau nomor kepesertaan asuransi yang ditanggung oleh pengguna;

f.    jangka waktu perjanjian kerja; dan

g.   penyelesaian sengketa.

 

Perjanjian kerja dibuat berdasarkan rancangan perjanjian kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (“KDEI”).[16]

 

Perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna (Perusahaan tempat bekerja di luar negeri), selanjutnya ditandatangani oleh calon TKI di tempat penyelenggaraan pada saat mengikuti PAP di hadapan pegawai dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota terdekat dengan tempat penyelenggaraan PAP.[17]

 

Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna. Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.[18]

 

Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak. Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI.[19]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

2.   Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.


Referensi:

Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman, Buku Saku untuk Calon TKI, diakses pada Rabu, 4 Oktober 2017 pukul 11.36 WIB.



[1] Pasal 1 angka 1 UU 39/2004

[2] Pasal 10 UU 39/2004

[3] Pasal 11 ayat (1) UU 39/2004

[4]  Pasal 12 dan Pasal 1 angka 17 UU 39/2004

[5] Pasal 1 angka 13 UU 39/2004

[6] Pasal 1 angka 8 UU 39/2004

[7] Pasal 1 angka 9 UU 39/2004

[8] Pasal 1 angka 10 UU 39/2004

[9] Pasal 1 angka 7 UU 39/2004

[10] Hal. 7 E-Book BNP2TKI

[11] Pasal 32 Permenaker 22/2014

[12] Pasal 33 ayat (1) Permenaker 22/2014

[13] Hal. 10 E-Book BNP2TKI

[14] Pasal 26 Permenaker 22/2014

[15] Pasal 27 ayat (1) Permenaker 22/2014

[16] Pasal 27 ayat (2) Permenaker 22/2014

[17] Pasal 28 ayat (1) Permenaker 22/2014

[18] Pasal 29 Permenaker 22/2014

[19] Pasal 31 Permenaker 22/2014

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).