Jumat, 13 Oktober 2017
Dibaca: 2477
Pertanyaan :
Izin Edar Snack Impor
Apakah snack impor juga harus memiliki izin dari BPOM? Kemudian dalam proses pengurusannya, apakah API diperlukan sebagai syarat pengurusan?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Makanan (dalam hal ini snack) yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, dan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk Surat Keterangan Impor (“SKI”). Dalam permohonan SKI ini salah satu persyaratannya adalah adanya dokumen asli Angka Pengenal Importir (“API”). Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan (snack).

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Izin Edar Snack Impor dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”)

Pengaturan mengenai snack impor kita dapat merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (“Perka BPOM 4/2017”).

 

Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.[1] Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[2]

 

Selain harus memenuhi ketentuan izin edar dan ketentuan impor, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, berupa Surat Keterangan Impor (“SKI”).[3] SKI adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window.[4] SKI ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.[5]

 

Selain harus memenuhi persyaratan izin edar, ketentuan impor, dan persetujuan berupa SKI tersebut, Obat dan Makanan (snack) yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:[6]

a.   1/3 (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;

b.   9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan

c.   2/3 (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

 

Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya. Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya, maka:[7]

a.   kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan

c.   surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

 

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Pemohon

Permohonan SKI dilakukan secara online. Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem Indonesia National Single Window, permohonan SKI dilakukan secara manual.[8]

 

Pemohon SKI harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan username dan password dengan mekanisme single sign on. Mekanisme single sign on ini untuk memperoleh akses login di inhouse BPOM (termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan Portal Indonesia National Single Window. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.[9]

 

Pendaftaran dilakukan melalui website BPOM dengan alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://www.e-bpom.pom.go.id atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.[10]

 

Pemohon SKI melakukan entry data secara online dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.[11]

 

Dokumen pendukung terdiri atas hasil pemindaian:[12]

a.   Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;

b.   asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;

c.   asli Angka Pengenal Importir (“API”);

d.   asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

e.   asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f.    asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon SKI merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan

g.   daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.

 

Terhadap permohonan pendaftaran dilakukan verifikasi secara online. Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI akan mendapatkan username dan password.[13]

 

Pendaftaran Pemohon SKI hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI.[14]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, dalam proses permohonan SKI untuk impor makanan, persyaratan yang harus dilengkapi salah satunya adalah API. API menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Permendag 70/2015”) adalah tanda pengenal sebagai importir.[15]

 

Syarat dan Ketentuan Pengurusan API

Kewenangan penerbitan API (API-Umum dan API-Produsen) berada pada Menteri Perdagangan, yang memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada:[16]

a.   Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”);

b.   Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”); dan

c.   Kepala Dinas di bidang perdagangan di Provinsi (“Kepala Dinas Provinsi”).

 

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan Pengusahaan.[17]

 

Syarat dan ketentuan pengurusan permohonan API bergantung pada pihak yang mengajukan API. Penjelasan lebih lanjut mengenai API dapat Anda simak dalam artikel Prosedur Angka Pengenal Importir (API).

 

Jadi berdasarkan uraian di atas, makanan (dalam hal ini snack) yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI. Dalam permohonan SKI ini salah satu persyaratannya adalah dokumen asli API. Ini berarti API diperlukan untuk pengurusan impor makanan (snack).

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir;

2.  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

 



[1] Pasal 3 Perka BPOM 4/2017

[2] Pasal 1 angka 14 Perka BPOM 4/2017

[3] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perka BPOM 4/2017

[4] Pasal 1 angka 3 Perka BPOM 4/2017

[5] Pasal 4 ayat (3) Perka BPOM 4/2017

[6] Pasal 5 Perka BPOM 4/2017

[7] Pasal 7 Perka BPOM 4/2017

[8] Pasal 14 Perka BPOM 4/2017

[9] Pasal 9 Perka BPOM 4/2017

[10] Pasal 10 ayat (1) Perka BPOM 4/2017

[11] Pasal 10 ayat (2) Perka BPOM 4/2017

[12] Pasal 10 ayat (3) Perka BPOM 4/2017

[13] Pasal 10 ayat (5), (6) dan (7) Perka BPOM 4/2017

[14] Pasal 11 ayat (1) Perka BPOM 4/2017

[15] Pasal 1 angka 2 Permendag 70//2015

[16] Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 8 Permendag 70//2015

[17] Pasal 12 ayat (3) Permendag 70//2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).