Jumat, 27 Oktober 2017
Dibaca: 1717
Pertanyaan :
Wajib Sertifikasi Pangan Olahan Produksi Rumah Tangga
Apakah makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin juga? Saya berencana membuka usaha masakan daging olahan seperti abon, dendeng, dan sebagainya.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

 

Pangan olahan atau makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (daging olahan) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh Surat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Standar Makanan dan Minuman yang Beredar di Masyarakat

Merujuk pada aturan mengenai makanan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”), makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.[1]

 

Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:[2]

a.   Nama produk;

b.   Daftar bahan yang digunakan;

c.   Berat bersih atau isi bersih;

d.   Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan

e.   Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

 

Pemberian tanda atau label harus dilakukan secara benar dan akurat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda atau label pada kemasan makanan dan minuman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

 

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

 

Wajib Sertifikasi Makanan Produksi Rumah Tangga

Pada dasarnya, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (“PP 28/2004”) yang berbunyi:

 

Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.

 

Namun, surat persetujuan pendaftaran ini dikecualikan untuk produksi pangan olahan oleh industri rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 PP 28/2004:

 

1)   Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

2)   Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

3)   Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

4)  Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi antara lain:

a.   jenis pangan;

b.   tata cara penilaian; dan

c.   tata cara pemberian sertifikat produksi pangan.

 

Jadi PP 28/2004 mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.[5]

 

SPP-IRT diberikan setelah Industri Rumah Tangga Pangan (“IRTP”) memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan:[6]

a.   Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan

b.   Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

 

SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.[7] Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala BPOM.[8]

 

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Perka BPOM 3/2012.[9] Apakah usaha daging olahan seperi abon atau dendeng yang Anda produksi masuk ke dalam jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT?

 

Usaha daging olahan seperti abon dan dendeng yang Anda produksi tersebut termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, yakni masuk pada kategori jenis pangan hasil olahan daging kering:[10]

1.   Abon Daging

2.   Dendeng Daging

3.   Paru Goreng

4.   Kering Kerupuk Kulit

5.   Rendang Daging / Paru

 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pangan olahan atau makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT. Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (daging olahan) yang Anda produksi termasuk pada jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

3.   Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

 



[1] Pasal 111 ayat (1) UU 36/2009

[2] Pasal 111 ayat (2) dan (3) UU 36/2009

[3] Pasal 111 ayat (4) dan (5) UU 36/2009

[4] Pasal 111 ayat (6) UU 36/2009

[6] Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perka BPOM 3/2012

[7] Pasal 3 Perka BPOM 3/2012

[8] Pasal 4 Perka BPOM 3/2012

[9] Pasal 6 Perka BPOM 3/2012

[10] Lampiran 6 Perka BPOM 3/2012

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).