Selasa, 17 Oktober 2017
Dibaca: 18326
Pertanyaan :
Dasar Hukum yang Melarang Penggunaan Istilah “Pribumi”
Apakah dalam pemerintahan masih bisa/boleh menggunakan istilah pribumi dan non pribumi?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Sejak berlakunya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, penggunaan istilah Pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dihentikan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Asal Istilah Pribumi

Pribumi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diartikan sebagai:

 

penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan; inlander.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada zaman Belanda, pemerintah Belanda pernah memberlakukan Pasal 113 Indische Staatsregeling ("IS") yang membagi penduduk berdasarkan golongan, misalnya Eropa, China, Timur Asing, Bumiputera. Sekalipun ada prinsip penundukan (onderwerpen) terhadap hukum Eropa, perbedaan sistem hukum perdata terus muncul hingga kini.

 

Penggolongan tersebut berdampak pada pemberlakukan sistem hukum di Indonesia. Penjelasan tentang sistem hukum Indonesia pernah diulas dalam artikel Arti Asas Konkordansi yang mengambil informasi dari jurnal Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda yang diakses dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

a.   Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa:

1.   Burgerlijke Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi).

2.   Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering.

b.  Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (Bumiputera) adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).

c.   Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing:

1.   Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka.

2.   Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.

 

Penggunaan Istilah Pribumi

Akibat dari penggolongan penduduk menjadi tiga golongan tersebut oleh pemerintahan Belanda, maka dikenallah istilah penduduk pribumi.

 

Tetapi sejak berlakunya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan (“Inpres 26/1998”), penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dihentikan.[1]

 

Ketentuan ini dalam Inpres 26/1998 ini dipandang perlu untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.[2]

 

Inpres 26/1998 yang ditujukan kepada:

1.   Para Menteri;

2.   Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3.   Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

4.   Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

ini juga menginstruksikan kepada pejabat-pejabat tersebut agar memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.[3]

 

Terhadap pemberhentian penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi maka perlu meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya sesuai Inpres 26/1998 ini.[4]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, sejak berlakunya Inpres 26/1998, penggunaan istilah Pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dihentikan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

           

Dasar hukum:

1.   Indische Staatsregeling;

2. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

 

Referensi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 17 Oktober 2017 pukul 11.51 WIB.



[1] Poin pertama Inpres 26/1998

[2] Konsideran menimbang Inpres 26/1998

[3] Poin kedua Inpres 26/1998

[4] Poin ketiga Inpres 26/1998

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).