Kamis, 30 November 2017
 
Pertanyaan :
Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol
Apakah e-money termasuk kategori uang yang diatur dalam undang-undang? Menurut saya e-money itu adalah bentuk perkembangan teknologi dalam jasa keuangan. Kemudian masalah kebijakan masuk pintu tol harus dengan e-money, apakah kebijakan tersebut jelas payung hukumnya? Terima kasih.  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga penyedia yang uang Rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan seperti server atau chip. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh negara, sehingga dalam melakukan transaksi pembayaran di Indonesia, tidak boleh ditolak.

 

Kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol di mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Apakah Uang Elektronik Termasuk Jenis Uang?

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) mendefinisikan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.   diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

b.   nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;

c.   digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d.  nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

 

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rupiah).[1] Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.[2]

 

Perlu diketahui bahwa uang elektronik yang digunakan di Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.[3]

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, uang elektronik salah satunya memiliki unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Menurut hemat kami, uang elektonik tidak melanggar UU Mata Uang karena transaksi tetap menggunakan mata uang rupiah, hanya saja dalam bentuk elektronik.

 

Menurut ahli tata negara Irmanputra Sidin dalam artikel Transaksi Nontunai Dinilai Tak Melanggar UU Mata Uang sebagaimana yang kami akses dari laman media Tirto.id, menilai transaksi nontunai tidak melanggar UU Mata Uang. Dalam UU tersebut, Irman berpendapat bahwa yang diatur ada dua hal, yakni macam mata uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas serta mata uang rupiah. Menurutnya, intinya tidak boleh menolak rupiah sebagai mata uang. Tetapi untuk macamnya, bukan itu yang dilarang. Adapun Irman mengatakan sejauh transaksi masih menggunakan rupiah, maka tidak ada poin pada UU Mata Uang yang dilanggar. Uang Elektonik hanya variannya saja.

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Yunus Husein, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam artikel Akhiri Polemik Penggunaan Uang Elektronik, Yunus menyatakan bahwa ia sependapat dengan Bank Indonesia, bahwa penggunaan uang elektronik tidak melanggar UU Mata Uang, karena yang terjadi bukanlah penolakan rupiah, tetapi transaksi di jalan tol menggunakan uang rupiah yang secara teknis berupa uang elektronik dalam bentuk kartu, bukan dalam bentuk uang tunai (kartal). Ini juga bukan diskriminasi terhadap uang rupiah dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia menafsirkan pengertian uang dalam UU Mata Uang dengan penafsiran yang luas dalam bentuk generik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan currency. Currency bentuknya dapat berupa uang tunai, tetapi juga uang rupiah dalam bentuk elektornik.

 

Jadi menjawab pertayaan Anda, uang elektronik masih merupakan kategori uang sebagai alat pembayaran yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

 

Transaksi Nontunai di Jalan Tol

Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai kejelasan payung hukum atas kebijakan masuk pintu tol harus dengan menggunakan uang elektronik, pengaturannya dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol (“Permen PUPR 16/2017”).

 

Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:[4]

a.   Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau

b.   Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

 

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:[5]

a.  penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya ini diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.[6]

b.   penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.

 

Semua Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai melalui upaya sebagai berikut:[7]

a.   pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;

b.   peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;

c.   penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;

d.   penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan

e.   Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”).

 

Teknologi Transaksi Tol Non tunai diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

 

Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:[9]

a.   memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;

b.   memiliki mekanisme untuk antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;

c.   dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;

d.   mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;

e.   sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;

f.    dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g.   memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

Jadi kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol pengaturannya mengacu pada Permen PUPR 16/2017 di mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Kemudian penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;

2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

3.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol;

4.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

 

Referensi:

Transaksi Nontunai Dinilai Tak Melanggar UU Mata Uang, diakses pada 30 November 2017, pukul 17.11 WIB.



[1] Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang

[4] Pasal 4 ayat (4) Permen PUPR 16/2017

[5] Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

[6] Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

[7] Pasal 6 ayat (3) Permen PUPR 16/2017

[8] Pasal 7 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

[9] Pasal 7 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).