Selasa, 05 Desember 2017
Dibaca: 1074
Pertanyaan :
Kegiatan Operasi Moneter Syariah
Apa itu yang dimaksud dengan Operasi Moneter Syariah? Bagaimana bentuk kegiatannya? Serta apa fungsinya?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Operasi Moneter Syariah atau OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.

 

Fungsi dari OMS ini adalah menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Operasi Moneter Syariah

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita dapat merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah (“PBI 16/2014”).

 

Operasi Moneter Syariah (“OMS”) adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.[1]

 

Kegiatan OMS ini dilakukan dengan:[2]

1.   Operasi Pasar Terbuka (“OPT”) Syariah

OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.[3]

2.   Standing Facilities Syariah

Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.[4]

 

Kegiatan OMS harus memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah tersebut dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.[5]

 

OMS ini bertujuan untuk mencapai target operasional pengendalian moneter syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Target operasional dapat berupa kecukupan likuiditas Rupiah perbankan syariah atau variabel lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[6]

 

Pencapaian target operasional kebijakan moneter itu dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui absorpsi likuiditas atau injeksi likuiditas. Pencapaian target operasional kebijakan moneter didukung dengan pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing.[7]

 

1.   Operasi Pasar Terbuka Syariah

Sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu bentuk kegiatan OMS adalah OPT Syariah yang dilakukan dengan cara:[8]

a.   penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (“SBIS”);

b.   jual beli surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”), dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:[9]

1)   pembelian secara lepas (outright buying);

2)   penjualan secara lepas (outright selling);

3)   penjualan secara bersyarat (repurchase agreement/repo); dan/atau

4)   pembelian secara bersyarat (reverse repo).

c.   penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing; dan/atau

d.   transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

 

OPT Syariah dapat dilaksanakan setiap Hari Kerja. OPT Syariah bisa dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.[10]

 

2.   Standing Facilities Syariah

Kegiatan OMS lainnya adalah Standing Facilities Syariah yang dilakukan dengan cara:[11]

a.   penyediaan fasilitas simpanan (deposit facility); dan

b.   penyediaan fasilitas pembiayaan (financing facility).

 

Fasilitas simpanan antara lain dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Sedangkan fasilitas pembiayaan antara lain dilakukan dalam bentuk repo surat berharga dalam Rupiah. Standing Facilities Syariah ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja dan dilakukan melalui mekanisme nonlelang.[12]

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, Operasi Moneter Syariah atau OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.

 

Menurut informasi yang kami dapatkan dari artikel dalam laman Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas Operasi Moneter Syariah (OMS) dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter. Peningkatan efektivitas pengaturan OMS dilakukan dengan cara menggabungkan pengaturan pada PBI tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ke dalam PBI tentang OMS. Di dalam PBI ini diatur juga pengelolaan likuiditas dan pengayaan instrumen operasi moneter syariah guna mendukung pengembangan pasar valuta asing domestik dan pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter. Jadi fungsi dari OMS ini adalah menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah.

 

Referensi:

Bank Indonesia, diakses pada 5 Desember 2017, pukul 9.53 WIB.



[1] Pasal 1 angka 4 PBI 16/2014

[2]Pasal 5 PBI 16/2014

[3]Pasal 1 angka 5 PBI 16/2014

[4] Pasal 1 angka 6 PBI 16/2014

[5] Pasal 4 PBI 16/2014

[6] Pasal 2 PBI 16/2014

[7] Pasal 3 PBI 16/2014

[8] Pasal 6 PBI 16/2014

[9] Pasal 7 PBI 16/2014

[10] Pasal 11 dan Pasal 12 PBI 16/2014

[11] Pasal 13 PBI 16/2014

[12] Pasal 14 dan Pasal 15 PBI 16/2014

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).