Senin, 18 Desember 2017
Dibaca: -
Pertanyaan :
Bolehkah Memberikan Vaksin Anak di Sekolah Tanpa Izin Orang Tuanya?
Belakangan ini merebak kasus penyakit Difteri yang katanya sudah tidak dijumpai sejak beberapa tahun, dan sekarang muncul laporan temuan kasus penyakit tersebut. Penyakit ini secara medis sangat berbahaya, terutama akibat adanya racun oleh kuman penyebab yang dapat merusak kerja jantung sehingga memicu kematian. Selain itu, selaput yang ditimbulkan oleh kuman tersebut dapat berkembang dan menutupi jalan nafas sehingga juga berakibat fatal. Sebenarnya penyakit tersebut sudah dicegah oleh pemerintah melalui program imunisasi rutin di Posyandu serta melalui imunisasi tambahan di sekolah-sekolah. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, muncul kalangan yang tidak setuju adanya vaksin dengan berbagai macam alasan sendiri. Diduga, mereka yang anaknya tidak divaksin inilah yang berpotensi tertular dan menularkan penyakit, termasuk difteri. Pemerintah merespon kasus luar biasa difteri ini melalui Outbreak Response Immunization yang merupakan pemberian imunisasi melalui 3 kali pemberian dengan jarak 6 bulan. Termasuk pada anak-anak sekolah. Bagaimana konsekuensinya jika memberi vaksin di sekolah pada anak yang orang tuanya tidak setuju dengan pemberian vaksin? Apakah bisa dituntut? Karena selama ini pemberian imunisasi di sekolah berjalan begitu saja, tanpa harus mendatangkan orang tua murid.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pelaksanaan imunisasi di sekolah (untuk anak usia sekolah dasar) merupakan bagian dari imunisasi rutin (bentuknya imunisasi lanjutan) yang masuk dalam kelompok imunisasi program yang sifatnya wajib. Imunisasi ini diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

 

Orang tua/wali anak bisa melakukan penolakan imunisasi hanya dalam hal penggunaan vaksin yang digunakan oleh pemerintah pusat yang penyelenggara pelayanan Imunisasi Programnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Itu artinya, jika penyelenggara pelayanan Imunisasi Program melaksanakannya secara massal di sekolah, orang tua tidak bisa menolak atau tidak setuju atas pemberian vaksin dalam rangka imunisasi anak di sekolah tersebut.

 

Bahkan perlu diketahui bahwa seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi rutin (imunisasi lanjutan) yang merupakan bagian dari Imunisasi Program dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Penyelenggaran Imunisasi

Pengaturan mengenai penyelenggaraan imunisasi dapat kita temukan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (“Permenkes 12/ 2017”).

 

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.[1]

 

Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, Imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

 

Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.[3]

 

Imunisasi Program terdiri atas:[4]

a.    Imunisasi rutin;

Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas:[5]

1.    Imunisasi dasar; dan

Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun. Imunisasi dasar terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:[6]

a.    hepatitis B;

b.    poliomyelitis;

c.    tuberkulosis;

d.    difteri;

e.    pertusis;

f.     tetanus;

g.    pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib); dan

h.    campak.

 

2.    Imunisasi lanjutan

Imunisasi lanjutan merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar.[7]

 

Imunisasi lanjutan ini diberikan pada:[8]

a.    anak usia bawah dua tahun (Baduta);

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib), serta campak.[9]

b.    anak usia sekolah dasar; dan

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar yang terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri.[10] Imunisasi ini diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah.[11]

c.    wanita usia subur (WUS).

Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.[12]

 

b.    Imunisasi tambahan; dan

Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Pemberian Imunisasi tambahan dilakukan untuk melengkapi Imunisasi dasar dan/atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai.[13]

 

c.    Imunisasi khusus.

Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu itu berupa persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu.[14]

 

Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pemenkes 12/ 2017.[15]

 

Jadi, imunisasi difteri yang dilakukan di sekolah (untuk anak usia sekolah dasar) adalah program imunisasi lanjutan yang merupakan bagian dari imunisasi rutin. Perlu diketahui bahwa imunisasi rutin ini merupakan bagian dari kelompok Imunisasi Program yang sifatnya wajib bagi setiap orang. Imunisasi ini diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

 

Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi

Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara massal atau perseorangan:[16]

1.    Pelayanan Imunisasi Program secara massal dilaksanakan di posyandu, sekolah, atau pos pelayanan imunisasi lainnya.

2.   Pelayanan Imunisasi Program secara perseorangan dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

 

Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses pelayanan imunisasi.[17]

 

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program, wajib menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Dikecualikan jika:[18]

a.  berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau dokumen medis yang sah; atau

b.  dalam hal orang tua/wali anak melakukan penolakan untuk menggunakan Vaksin yang disediakan Pemerintah Pusat.

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dikenakan sanksi administratif berupa:[19]

a.   teguran tertulis; dan/atau

b.   pencabutan izin.

 

Jadi pelaksanaan imunisasi di sekolah merupakan program imunisasi rutin (bentuknya imunisasi lanjutan) yang sifatnya wajib.

 

Orang tua/wali anak bisa melakukan penolakan hanya dalam hal penggunaan vaksin yang digunakan oleh pemerintah pusat yang penyelenggara pelayanan Imunisasi Programnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Itu artinya, jika penyelenggara pelayanan Imunisasi Program melaksanakannya secara massal di sekolah, orang tua tidak bisa menolak atau tidak setuju atas pemberian vaksin dalam rangka imunisasi anak di sekolah.

 

Bahkan perlu diketahui bahwa seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi rutin (imunisasi lanjutan) yang merupakan bagian dari Imunisasi Program, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

 

 



[1] Pasal 1 angka 1 Permenkes 12/ 2017

[2] Pasal 3 Permenkes 12/ 2017

[3] Pasal 1 angka 3 dan 4 Permenkes 12/ 2017

[4] Pasal 4 ayat (1) Permenkes 12/ 2017

[5] Pasal 5 Permenkes 12/ 2017

[6] Pasal 6 Permenkes 12/ 2017

[7] Pasal 7 ayat (1) Permenkes 12/ 2017

[8] Pasal 7 ayat (2) Permenkes 12/ 2017

[9] Pasal 7 ayat (3) Permenkes 12/ 2017

[10] Pasal 7 ayat (4) Permenkes 12/ 2017

[11] Pasal 7 ayat (5) Permenkes 12/ 2017

[12] Pasal 7 ayat (6) Permenkes 12/ 2017

[13] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenkes 12/ 2017

[14] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenkes 12/ 2017

[15] Pasal 4 ayat (2) Permenkes 12/ 2017

[16] Pasal 25 ayat (1), (3) dan (4) Permenkes 12/ 2017

[17] Pasal 25 ayat (2) Permenkes 12/ 2017

[18] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Permenkes 12/ 2017

[19] Pasal 26 ayat (3) Permenkes 12/ 2017

[20] Pasal 33 Permenkes 12/ 2017

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).