Selasa, 19 Desember 2017
Dibaca: -
Pertanyaan :
Perbedaan Bidang Usaha Terbuka dengan Bidang Usaha Tertutup
Dalam hukum perusahaan ada yang dinamakan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Kemudian dikenal juga istilah Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup, apakah Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup tersebut merupakan sebuah regulasi atau merupakan jenis bidang usaha? Lantas apa berbedaan bidang usaha tersebut?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup adalah istilah yang dikenal dalam Penanaman Modal. Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas: Bidang Usaha yang Terbuka; Bidang Usaha yang Tertutup; dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan. Perbedaan antara Bidang Usaha Terbuka dengan Bidang Usaha Tertutup terlihat dari bidang usaha tertentu yang dinyatakan dilarang atau bidang usaha yang diperbolehkan untuk diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal, baik yang dilakukan oleh asing maupun dalam negeri yang bisa kita lihat dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”).

 

Jenis usaha pada Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup dapat Anda simak lebih lanjut dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup adalah istilah yang dikenal dalam Penanaman Modal. Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”).

 

Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.[1] Bidang usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:[2]

a.    Bidang Usaha yang Terbuka;

Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.[3]

b.    Bidang Usaha yang Tertutup; dan

Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.[4]

c.    Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan.

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).[5]

 

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha yang Terbuka.[6]

 

Bidang Usaha yang Tertutup

Bidang Usaha yang Tertutup bagi penanam modal asing adalah:[7]

a.    produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

b.    bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

 

Perpres 44/2016 mengatur Bidang Usaha yang Tertutup tercantum dalam Lampiran I Perpres 44/2016 di antaranya:[8]

1.    Budidaya Ganja;

2.    Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);

3.    Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

4.   Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan dan Souvenir/Perhiasaran, serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coral) dari Alam;

5.    Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri;

6.    lndustri Minuman Keras Mengandung Alkohol;

7.    lndustri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur;

8.    Industri Minuman Mengandung Malt;

9.    Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat;

10. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor;

11. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS);

12. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan;

13. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

14. Perjudian/ Kasino.

 

Pemerintah berdasarkan Perpres 44/2016 menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan ,dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.[9]

 

Jadi, perbedaan antara Bidang Usaha Terbuka dengan Bidang Usaha Tertutup terlihat dari bidang usaha tertentu yang dinyatakan dilarang atau bidang usaha yang diperbolehkan untuk diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal, baik yang dilakukan oleh asing maupun dalam negeri.

 

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan terdiri atas:[10]

1.    Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

2.    Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:

a)    batasan kepemilikan modal asing;

b)    lokasi tertentu;

c)    perizinan khusus;

d)    modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau

e)    batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

 

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di antaranya:[11]

1.    Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha, seperti tanaman Tebu, tanaman Kelapa;

2.    Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha, seperti perkebunan kelapa sawit;

3.    Usaha dengan kapasitas tertentu, seperti Agen Perjalanan Wisata, Pondok Wisata (home stay), industri Permata, industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;

4.    dan sebagainya.

 

Kemitraan tersebut dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.[12]

 

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu di antaranya:[13]

1.    Sektor Pertanian, yaitu Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha: padi, jagung kedelai;

2.    Sektor Kehutanan, Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Konservasi;

3.    dan sebagainya.

 

Jadi menjawab pertanyan Anda, Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup adalah istilah yang dikenal dalam penanaman modal asing. Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas: Bidang Usaha yang Terbuka;  Bidang Usaha yang Tertutup; dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan.

 

Perbedaan antara Bidang Usaha Terbuka dengan Bidang Usaha Tertutup terletak dalam jenis usaha yang diperbolehkan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Indonesia sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanama Modal;

2.  Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

 

 



[1] Pasal 12 ayat (1) UU 25/2007

[2] Pasal 2 ayat (1) Perpres 44/2016

[3] Pasal 1 angka 2 Perpres 44/2016

[4] Pasal 1 angka 3 Perpres 44/2016

[5] Pasal 1 angka 4 Perpres 44/2016

[6] Pasal 3 Perpres 44/2016

[7] Pasal 12 ayat (2) UU 25/2007

[8] Lampiran I Perpres 44/2016

[9] Pasal 12 ayat (3) UU 25/2007

[10] Pasal 2 ayat (2) Perpres 44/2016

[11] Pasal 5 ayat (1) jo. Lampiran II Perpres 44/2016

[12] Pasal 5 ayat (2) Perpres 44/2016

[13] Pasal 6 jo. Lampiran III Perpres 44/2016

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).