Rabu, 27 December 2017
Pertanyaan :
Jika Mencantumkan Logo Halal yang Tak Sesuai dengan Standar Nasional
Bagaimana hukumnya jika memasang tulisan mirip logo halal pada sebuah produk makanan, padahal logo tersebut tidak sama dengan logo halal MUI?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”).

 

Jadi, sebelum pengakuan halal suatu produk itu dikeluarkan oleh BPJPH (yang selama ini dikeluarkan oleh MUI), terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Meskipun BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”) dan menetapkan sertifikat halal secara nasional, peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Dalam sertifikasi halal, BPJPH dan MUI sama-sama mempunyai peran yang berkaitan satu sama lain. Sehingga, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH adalah bentuk sertifikasi halal dari hasil fatwa MUI juga.

 

Setelah memperoleh Sertifikat Halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produknya. Perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional. Itu artinya, setiap pelaku usaha harus mengikuti label halal yang berlaku secara nasional yang telah ditetapkan tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kewajiban Sertifikat Halal

Terkait dengan kehalalan suatu produk, kita dapat merujuk ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) dimana mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.[1]

 

Ketentuan mengenai keharusan adanya pencantuman keterangan halal dalam suatu produk halal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”). Yang dimaksud dengan produk dalam UU Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[2] Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.[3] Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”).

 

Jadi, sebelum pengakuan halal suatu produk itu dikeluarkan oleh BPJPH, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI.

 

UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.[4] Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

 

Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, yaitu:[5]

a.    memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

b.   memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

c.    memiliki Penyelia Halal; dan

d.    melaporkan perubahan komposisi Bahan BPJPH.

 

Untuk diketahui, BPJPH ini baru diresmikan oleh Kementerian Agama pada 11 Oktober 2017. BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”).[6] Menurut artikel BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting yang kami akses dari laman Kementerian Agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin baru saja meresmikan BPJPH.

 

Masih dari sumber yang sama, sesuai amanat UU Produk Halal, BPJPH mendapat mandat  untuk menerbitan produk sertifikat halal. Kewenangan tersebut selama ini berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski demikian, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Menurutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (“LPPOM”) MUI mempunyai 3 kewenangan, yakni: Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI. Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”). Menjadi kewenangan dan keputusan MUI apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak. Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus mendapat persetujuan MUI.

 

Label Halal

Pada dasarnya, setelah memperoleh Sertifikat Halal, pelaku usaha wajib:[7]

a.   mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;

b.   menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;

c.  memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;

d.   memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan

e.   melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

 

Perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.[8]

 

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:[9]

a.   kemasan Produk;

b.   bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c.  tempat tertentu pada Produk.

 

Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.[10]

 

Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Menjaga Kehalalan Produk

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[11]

 

Sedangkan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[12]

 

Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan pencatuman label halal (seperti harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak) dikenai sanksi administratif berupa:[13]

a.   teguran lisan;

b.   peringatan tertulis; atau

c.   pencabutan Sertifikat Halal.

 

Yang melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (“JPH”) ini adalah BPJPH. Pengawasan JPH dilakukan terhadap:[14]

a.   LPH;

b.   masa berlaku Sertifikat Halal;

c.   kehalalan Produk;

d.   pencantuman Label Halal;

e.   pencantuman keterangan tidak halal;

f.  pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

g.   keberadaan Penyelia Halal; dan/atau

h.   kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Apabila sudah mendapatkan sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal. Perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional. Itu artinya, setiap pelaku usaha harus mengikuti label halal tersebut. Namun sayangnya, sepanjang penelusuran kami, UU Produk Halal tidak melampirkan contoh label halal yang ditetapkan oleh BPJPH yang berlaku secara nasional tersebut.

 

Jadi meskipun BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH dan menetapkan label halal secara nasional, peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Dalam sertifikasi halal, BPJPH dan MUI sama-sama mempunyai peran yang berkaitan satu sama lain. Sehingga, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH adalah bentuk sertifikasi halal dari hasil fatwa MUI juga.

 

Bentuk Logo yang Digunakan oleh LPPOM MUI

Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Mana Logo Halal yang Resmi? yang kami akses melalui Republika.co.id, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan bahwa logo yang digunakan oleh LPPOM MUI adalah logo lingkaran MUI dengan tulisan halal aksara Arab di tengahnya. Logo ini sudah disepakati antara MUI dan BPOM. Logo ini sudah digunakan bertahun-tahun dan atas kesepahaman dengan otoritas, dalam hal ini BPOM. Lukman mengungkapkan, logo halal yang terstandar adalah cara berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Apakah produknya benar tersertifikasi halal secara resmi atau tidak. Sehingga, makna logo menjadi sangat penting dan kalau perlu dikuatkan dengan aturan baru.

 

Mengenai masih beredarnya beberapa logo halal, Lukman tidak berani menjamin apakah produk yang bertuliskan logo halal secara sederhana dengan lingkaran dan aksara Arab halal di tengahnya benar-benar halal. Pasalnya, yang disepakati antara produsen, LPPOM MUI dan BPOM adalah logo yang menggunakan logo MUI.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

 

Referensi:

1.    BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Pentintah, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 13.45 WIB

2.    Mana Logo Halal yang Resmi?, diakses pada 20 Desember 2017, pukul 9.45 WIB.

 



[1] Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen

[2] Pasal 1 angka 1 UU Produk Halal

[3] Pasal 1 angka 2 UU Produk Halal

[4] Pasal 4 UU Produk Halal

[5] Pasal 24 UU Produk Halal

[6] Pasal 1 angka 6 UU Produk Halal

[7] Pasal 25 UU Produk Halal

[8] Pasal 37 UU Produk Halal

[9] Pasal 38 UU Produk Halal

[10] Pasal 39 UU Produk Halal

[11] Pasal 56 UU Produk Halal

[12] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

[13] Pasal 41 ayat (1) UU Produk Halal

[14] Pasal 49 dan Pasal 50 UU Produk Halal



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).