Kamis, 21 Desember 2017
Pertanyaan :
Cara Melapor ke Bank Indonesia Jika Menemukan Uang Palsu
Jika menemukan uang palsu, kemana kita bisa melapor? Apakah melapor ke BI di pusat atau daerah? Jika uang tersebut palsu, apakah bisa diganti dengan yang baru?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

 

Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi, Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Masyarakat dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia. Adapun alamat permintaan klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya oleh masyarakat disampaikan kepada:

1.   Departemen Pengelolaan Uang Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7 Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau

2.   Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi masyarakat yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan alamat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri mengacu pada website Bank Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Uang Rupiah Palsu

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (“PBI 14/7/2012”).

 

Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.[1]

 

Dalam rangka menjaga kualitas Uang Rupiah yang beredar dan mencegah beredarnya Uang Rupiah Palsu di masyarakat, Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank wajib melakukan pengolahan Uang Rupiah dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.[2]

 

Penentuan Keaslian Uang Rupiah

Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.[3]

 

Uang Rupiah tidak asli dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.[4]

 

Dalam melaksanakan kewenangan ini, Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.[5]

 

Langkah Masyarakat Jika Menemukan Uang Rupiah Palsu

Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal.[6]

 

Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sebagian, besarnya penggantian sesuai dengan ketentuan.[7] Penjelasan tentang penukaran Uang Rupiah yang dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dapat Anda simak Aturan tentang Penukaran Uang Rusak.

 

Akan tetapi, dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi, Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.[8]

 

Masyarakat yang menemukan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya harus melakukan langkah sebagai berikut:[9]

a. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dengan tidak merusak fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut seperti merobek, memotong, dan mencoret-coret; dan

b.   menjaga agar Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tidak diedarkan kembali.

 

Kemudian, masyarakat dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya. Permintaan klarifikasi oleh pihak selain Bank (yakni perseorangan, badan hukum, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan) dilakukan dengan cara:[10]

1. menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang meminta klarifikasi dengan mengacu pada Lampiran III SEBI 18/2016;

2.   menyampaikan fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagai lampiran dari surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

3.  menandatangani berita acara serah terima fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) dengan mengacu pada Lampiran II SEBI 18/2016; dan

4.  menerima salinan berita acara serah terima fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

 

Adapun alamat permintaan klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya oleh masyarakat disampaikan kepada:[11]

1.   Departemen Pengelolaan Uang Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7 Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau

2.   Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi masyarakat yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan alamat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri mengacu pada website Bank Indonesia.

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, masyarakat dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia sebagaimana langkah yang kami jelaskan di atas. Namun, dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi Bank Indonesia Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;

2.   Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/28/DPU Tahun 2016 tentang Tata Cara Klarifikasi Atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya.

 

 



[1] Pasal 1 angka 14 PBI 14/7/2012

[2] Pasal 16 ayat (1) PBI 14/7/2012

[3] Pasal 25 ayat (1) dan (2) PBI 14/7/2012

[4] Pasal 25 ayat (3) PBI 14/7/2012

[5] Pasal 25 ayat (4) dan (5) PBI 14/7/2012

[6] Pasal 26 ayat (1) dan (2) PBI 14/7/2012

[7] Pasal 26 ayat (3) PBI 14/7/2012

[8] Pasal 26 ayat (4) PBI 14/7/2012

[10] Butir I.B.3 jo. Butir III.B SEBI 18/2016

[11] Butir III.D SEBI 18/2016

 



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).