Rabu, 27 Desember 2017
Pertanyaan :
Permohonan Izin Penelitian Bagi Mahasiswa
Saya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian untuk skripsi saya di Jakarta. Bagaimana proses permohonan izin penelitian di kota Jakarta? Apakah sama juga mengajukan permohonan izin kepada Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik)? Kemudian apabila skripsi saya sudah selesai, apakah wajib diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Karena pertanyaan Anda tentang prosedur perizinan penelitian di DKI Jakarta, maka kami berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.

 

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memperoleh izin dari dari Gubernur apabila akan melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih dan izin dari Walikota/Bupati apabila penelitian dilakukan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

 

Kemudian Anda memerlukan juga permohonan rekomendasi yang diajukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (“Kesbangpol”) Provinsi DKI Jakarta untuk penelitian yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

 

Bagi mahasiswa pemegang izin penelitian yang telah selesai melakukan penelitian, berkewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian berupa buku/skripsi/tesis sebanyak 1 (satu) buah/eksemplar.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa Anda merupakan mahasiswa Indonesia (dalam negeri).

 

Izin Penelitian

Penelitian menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (“UU 18/2002”) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Karena pertanyaan Anda tentang prosedur perizinan penelitian di DKI Jakarta, maka peraturan lebih rincinya adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian (“Pergub DKI Jakarta 47/2011”).

 

Izin penelitian dapat diajukan oleh:[1]

a.    Pelajar perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri;

b.    Pelajar perorangan atau kelompok (Tim) dari luar negeri;

c.    Mahasiswa perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri;

d.    Mahasiswa perorangan alau kelompok (Tim) dari luar negeri;

e.    Perorangan dari dalam negeri;

f.     Perorangan dari luar negeri;

g.    Kelompok (Tim) dari dalam negeri;

h.    Kelompok (Tim) dari luar negeri;

i.      Lembaga pemerintah dari dalam negeri seperti instansi, badan, kantor tingkat pusat alau daerah;

j.     Lembaga pemerintah dari luar negeri;

k.   Lembaga non pemerintah dari dalam negeri, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi sejenis; dan

l.     Lembaga non pemerintah dari luar negeri

 

Jenis penelitian meliputi:[2]

a.    Riset;

b.    Observasi;

c.    Survei:

d.    Wawancara;

e.    Studi Kasus;

f.     Polling/Jajak Pendapat;

g.    Angket/Kuesioner;

h.    Studi Kepustakaan; dan

i.      Pendataan dan sejenisnya

 

Setiap kegiatan penelitian di Provinsi DKI Jakarta dalam lapangan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan politik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun instansi swasta termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa baik dari dalam negeri, maupun mahasiswa luar negeri yang akan melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.[3] Kemudian penandatanganan pemberian izin penelitian dari gubenur ini dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.[4]

 

Sedangkan setiap kegiatan penelitian di Provinsi DKI Jakarta dalam lapangan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan politik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun instansi swasta termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pelajar, mahasiswa dari dalam negeri yang akan melaksanakan penelitian di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota/Bupati.[5]

 

Jadi izin penelitian dari gubernur diperlukan apabila mahasiswa akan melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih. Tetapi apabila penelitian dilakukan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi maka izin penelitian diberikan oleh Walikota/Bupati. Penandatanganan pemberian izin penelitian dari Walikota/Bupati ini dilakukan oleh Walikota/Bupati sesuai dengan lokasi penelitian dilaksanakan.[6]

 

Izin penelitian yang meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan izin penelitian yang meliputi 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.[7]

 

Oleh karenanya, izin penelitian yang Anda dapatkan disesuaikan dengan kebutuhan cakupan penelitian Anda, yakni berapa Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta tempat Anda akan melakukan penelitian.

 

Proses Pemberian Izin Penelitian

Proses penyelesaian administrasi pemberian izin bagi penelitian yang dilakukan di 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.[8]

 

Sedangkan proses penyelesaian administrasi pemberian izin penelitian yang dilakukan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.[9]

 

Setiap pemohon yang akan melakukan penelitian harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada:[10]

a.  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (“Badan Kesbangpol”) Provinsi DKI Jakarta untuk penelitian yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

b.   Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.


Permohonan izin dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[11]

a.  Surat Keterangan dari Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;

b.   Proposal penelitian yang telah disetujui Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/yang bertanggung jawab;

Sebagai informasi, Anda dapat mengunduh proposal penelitian dan hal-hal apa saja yang tercakup di dalamnya pada laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk wilayah penelitian di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

c.   Fotokopi Identitas (Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa. Kartu Tanda Penduduk, KITAS);

d.   Surat Pernyataan untuk menyerahkan hasil penelitian yang diketahui oleh Pimpinan Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga/yang bertanggung jawab;

e.   Fotokopi Paspor dan Visa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta travelling permit dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; dan

f.    Fotokopi Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) dari Kementerian Dalam Negeri.

 

Bagi mahasiswa, perorangan atau kelompok (Tim) dari dalam negeri harus melengkapi persyaratan:[12]

1.  Surat Keterangan dari Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga yang bertanggung jawab dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pergub 47/2011;

2.   Proposal penelitian yang telah disetujui Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga/yang bertanggung jawab;

3.   Fotokopi Identitas (Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa. Kartu Tanda Penduduk, KITAS);

4.   Surat Pernyataan untuk menyerahkan hasil penelitian yang diketahui oleh Pimpinan Sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga/yang bertanggung jawab.

 

Jangka waktu proses penyelesaian pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja.[13]

 

Waktu pelaksanaan penelitian sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Izin. Apabila batas waktu penelitian telah berakhir dan penelitian belum selesai, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian untuk diterbitkan Surat Izin Penelitian yang baru dengan melampirkan Surat Izin Penelitian yang telah berakhir jangka waktunya.[14]

 

Jadi mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memperoleh izin dari dari Gubernur apabila akan melaksanakan penelitian meliputi 2 (dua) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau lebih dan izin dari Walikota/Bupati apabila penelitian dilakukan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Kemudian Anda memerlukan juga permohonan rekomendasi yang diajukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta untuk penelitian yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

 

Kewajiban Peneliti

Pemegang izin yang telah memperoleh Surat Izin Penelitian diwajibkan:[15]

1.    Memberitahukan ke Instansi yang diperlukan/dituju dan aparat wilayah yang lokasinya dijadikan tempat penelitian; dan

2.    Menyampaikan hasil penelitian paling lama 1 (satu) bulan setelah waktu berlakunya surat izin berakhir kepada:

a.  Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bagi peneliti yang melaksanakan penelitian di lebih dari 2 (dua) Kota Administrasi; dan

b.  Kepala Kantor Kesbangpol dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi untuk penelitian yang dilaksanakan di 1 (satu) Kota Administrasi.

 

Khusus pemegang izin dari kalangan mahasiswa wajib:[16]

a.    Menyampaikan hasil penelitian berupa buku/skripsi/tesis sebanyak 1 (satu) buah/eksemplar; dan

b.    Mengisi dan menandatangani formulir dengan formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pergub DKI Jakarta 47/2011.

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, bagi Anda mahasiswa pemegang izin penelitian yang telah selesai melakukan penelitian untuk skripsi Anda, berkewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian berupa skripsi Anda itu sebanyak 1 (satu) buah/eksemplar.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2.   Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.

 

Referensi:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diakses pada 27 Desember 2017 pukul 12.12 WIB



[1] Pasal 3 Pergub DKI Jakarta 47/2011

[2] Pasal 6 Pergub DKI Jakarta 47/2011

[3] Pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[4] Pasal 4 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[5] Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[6] Pasal 4 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[7] Pasal 2 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[8] Pasal 5 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[9] Pasal 5 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[10] Pasal 7 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[11] Pasal 7 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[12] Pasal 7 ayat (3) huruf a Pergub DKI Jakarta 47/2011

[13] Pasal 9 Pergub DKI Jakarta 47/2011

[14] Pasal 8 Pergub DKI Jakarta 47/2011

[15] Pasal 10 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 47/2011

[16] Pasal 10 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 47/2011



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).