Selasa, 09 Januari 2018
Pertanyaan :
Perlukah Izin Jika Membeli Kosmetika dari Luar Negeri?
Saya baca dari artikel Klinik Hukumonline kalau obat komsumsi pribadi diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan adanya Izin SAS dari BPOM. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kosmetika yang sering kita beli dari luar negeri? Saat ini banyak sekali muda-mudi yang tergila-gila dengan kosmetika dari negeri ginseng Korea. Tidak sedikit yang membeli langsung online dan dikirim langsung dari Korea karena di Indonesia tidak ada. Bisakah mengimpor produk-produk kosmetika tersebut secara perorangan untuk diimpor masuk ke dalam negeri dan untuk dipakai sendiri?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada dasarnya kosmetika yang akan masuk ke Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) Post Border. Tetapi, pemasukan kosmetika dari luar negeri untuk konsumsi pribadi dikecualikan dari ketentuan untuk memiliki izin edar.

 

Lalu bagaimana jika Anda:

1. Membeli kosmetika di luar negeri dan membawanya ke Indonesia? atau

2. Membeli kosmetika secara online?

 

Perlu diketahui, pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia (termasuk kosmetik) untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme) dan Donasi.

 

Selain itu, pemasukan Obat dan Makanan (dalam hal ini kosmetik) untuk keperluan pribadi ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan melalui:

a. jasa pengiriman/pengangkutan; atau

b. barang bawaan penumpang.

 

Terhadap kosmetika yang Anda bawa dari luar negeri itu (barang bawaan penumpang) maupun Anda membeli secara online (melalui jasa pengiriman/pengangkutan), dilakukan berdasarkan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang disebut dengan mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme) (SAS).

 

Jika Anda membeli secara online, kosmetika tersebut akan dikirim oleh Perusahaan Jasa Titipan (“PJT”). Anda sebagai penumpang yang membawa kosmetika dari luar negeri maupun PJT mengisi formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan Untuk Keperluan Pribadi sebagai bentuk pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Selain itu, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (“Peraturan BPOM 30/2017”).

 

Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (diimpor) untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.[1]

 

Yang dimaksud dengan Obat dan Makanan adalah termasuk juga kosmetika.[2] Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[3]

 

Selain harus memenuhi ketentuan izin edar dan ketentuan impor, pemasukan Obat dan Makanan (dalam hal ini kosmetika) juga harus mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, berupa Surat Keterangan Impor (“SKI”).[4] Persetujuan dari Kepala Badan berupa SKI terdiri dari:[5]

a. Surat Keterangan Impor Border (“SKI Border”)

SKI Border adalah surat persetujuan pemasukan obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release).[6]

b. Surat Keterangan Impor Post Border (“SKI Post Border”)

SKI Post Border adalah surat persetujuan pemasukan obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.[7]

 

SKI Border atau SKI Post Border hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.[8] Jadi untuk produk kosmetika yang bertujuan untuk diedarkan selain harus memenuhi ketentuan izin edar dan ketentuan impor, dan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, berupa SKI Post Border.

 

Selain harus memenuhi persyaratan izin edar, ketentuan impor, dan persetujuan berupa SKI Post Border, kosmetika yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari masa simpan.[9]

 

Pemasukan Obat dan Makanan (kosmetika) hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya. Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya, maka:[10]

a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan

c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

 

Selain itu, bagi Industri farmasi pemegang Izin Edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau pedagang besar farmasi importir sebagai pelaksana impor Obat, dengan pelulusan mutu Obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang Izin Edar.[11]

 

Jadi berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya kosmetika yang akan masuk ke Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki SKI Post Border.

 

Lalu bagaimana jika Anda:

1. Membeli kosmetika di luar negeri dan membawanya ke Indonesia? atau

2. Membeli kosmetika secara online?

 

Perlu diketahui, pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia (termasuk kosmetik) untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme) dan Donasi.[12]

 

Selain itu, pemasukan Obat dan Makanan (dalam hal ini termasuk kosmetik) untuk keperluan pribadi ke dalam wilayah Indonesia juga dapat dilakukan melalui:[13]

a. jasa pengiriman/pengangkutan; atau

b. barang bawaan penumpang.

 

Berikut mekanismenya:

 

Jika Anda Membeli Kosmetika di Luar Negeri dan Membawanya ke Indonesia (Barang Bawaan Penumpang)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur Peraturan BPOM 30/2017 untuk pemasukan Obat dan Makanan (dalam hal ini kosmetik) yang tidak memiliki Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk keperluan:[14]

a. sampel untuk registrasi;

b. penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset);

c. donasi;

d. pameran untuk Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan;

e. Obat untuk kepentingan Nasional yang mendesak (Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana); dan

f. penggunaan sendiri/pribadi untuk Obat, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan.

 

Jadi, pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk penggunaan sendiri/pribadi untuk kosmetika dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme) dan Donasi.[15]

 

Berdasarkan penelusuran kami, dasar hukum izin Special Access Scheme (“SAS”) ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) (“Permenkes 51/2014”). Izin SAS adalah izin pemasukan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur khusus.[16] Penjelasan lebih lanjut mengenai Izin SAS dapat Anda simak Bolehkah Membawa Obat Obatan dari Luar Negeri untuk Konsumsi Pribadi?

 

Pemasukan Obat dan Makanan (dalam hal ini kosmetik) ke dalam wilayah Indonesia untuk sampel dalam rangka registrasi, pameran, penelitian, pengembangan produk, ilmu pengetahuan (riset) dan/atau penggunaan sendiri/pribadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[17]

a. tidak untuk diperjualbelikan; dan

b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi untuk kosmetika dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan Bawaan Penumpang Untuk Keperluan Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan BPOM 30/2017.[18]

 

Jadi pemasukan kosmetika dari luar negeri untuk konsumsi pribadi dikecualikan dari ketentuan untuk memiliki izin edar. Terhadap kosmetika yang dibawa dari luar negeri itu, penumpang dapat menggunakan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang disebut dengan Special Access Scheme (SAS). Orang yang membawa kosmetika untuk konsumsi pribadi akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengisi formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan Bawaan Penumpang Untuk Keperluan Pribadi.

 

Jika Anda Membeli Kosmetika Secara Online (Jasa Pengiriman/Pengangkutan)

Kosmetik yang dibeli dari luar negeri secara online merupakan barang kiriman yang diimpor melalui pos atau Perusahaan Jasa Titipan (“PJT”).[19]

 

Menurut artikel Ketentuan Barang Kiriman yang kami akses melalui laman Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment).[20]

 

Masih bersumber dari laman yang sama, pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna:

1. menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;

2. memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti antara lain:

a. Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;

b. Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor),

Berdasarkan penelusuran kami, seperti yang telah kami sebutkan di atas, untuk penggunaan sendiri/pribadi untuk kosmetika dilakukan melalui mekanisme jalur khusus (Special Access Scheme).[21]

 

Jadi, permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus SAS dan donasi untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi melalui jasa pengangkutan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan Melalui Jasa Pengangkutan Untuk Keperluan Pribadi.[22]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

 

Referensi:

1. Ketentuan Barang Bawaan Penumpang, diakses pada Jumat, 5 Januari 2018, pukul 12.29 WIB;

2. Ketentuan Barang Kiriman, diakses pada Selasa, 9 Januari 2018, pukul 14.35 WIB.

 

 

[1] Pasal 2 Peraturan BPOM 30/2017

[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM 30/2017

[3] Pasal 1 angka 15 Peraturan BPOM 30/2017

[4] Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM 30/2017

[5] Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPOM 30/2017

[6] Pasal 1 angka 3 Peraturan BPOM 30/2017

[7] Pasal 1 angka 4 Peraturan BPOM 30/2017

[8] Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 30/2017

[9] Pasal 4 huruf a Peraturan BPOM 30/2017

[10] Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan BPOM 30/2017

[11] Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPOM 30/2017

[12] Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) huruf f Peraturan BPOM 30/2017

[13] Pasal 28 ayat (3) Peraturan BPOM 30/2017

[14] Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM 30/2017

[15] Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) huruf f Peraturan BPOM 30/2017

[16] Pasal 1 angka 2 Permenkes 51/2014

[17] Pasal 28 ayat (4) Peraturan BPOM 30/2017

[18] Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) huruf f Peraturan BPOM 30/2017

[20] Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) Permenkeu 188/2010

[21] Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) huruf f Peraturan BPOM 30/2017

[22] Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) huruf f dan Lampiran III formulir 2 Peraturan BPOM 30/2017

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).