Selasa, 09 Januari 2018
Dibaca: -
Pertanyaan :
Legalitas Bitcoin sebagai Komoditas dan Blockchain sebagai Teknologi Finansial di Indonesia
Bagaimana legalitas Bitcoin/Blockchain sebagai komoditas di indonesia?  
Jawaban :

Intisari:

 

 

Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency. Sementara, yang dimaksud dengan Blockchain adalah suatu Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, vitual currency dan mobile payments.

 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka telah dibatasi yang mana bitcoin tidak termasuk sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka menurut hukum Indonesia.

 

Sementara itu, Blockchain merupakan salah satu penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia dengan syarat memenuhi kriteria tertentu dan dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk Bitcoin).

 

Blockchain jangan disamakan dengan Bitcoin. Blockchain itu metode yang memakai distributed ledger technology, sementara Bitcoin adalah salah satu produknya

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Definisi Bitcoin dan Blockchain

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia, dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.

 

Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

 

Jadi, Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency.

 

Lalu apa yang dimaksud dengan Blockchain? Sebagaimana pernah dijelaskan dalam Indonesia Law Digest (ILD), Cryptocurrency in Indonesia:

A blockchain is a public ledger of all of the cryptocurrency transactions which have ever been executed. In order to use conventional banking as an analogy, a blockchain is a full history of banking transactions. Cryptocurrency is entered chronologically in a blockchain in the same way that bank transactions are.

 

Kemudian laman Blockchain.com juga mendefinisikan Blockchain sebagai berikut:

 

Blockchain is the world's leading software platform for digital assets. Offering the largest production block chain platform in the world, we are using new technology to build a radically better financial system.

 

Demikian halnya yang dijelaskan oleh Katadata melalui artikelnya BI Akan Lakukan Kajian Sebelum Adopsi Sistem Blockchain yang mendefinisikan Blockchain sebagai teknologi buku besar digital yang terdesentralisasi yang kerap digunakan oleh bisnis mata uang virtual Bitcoin.

 

Oscar Darmawan Anggota Asosiasi FinTech Indonesia, CEO dari Bitcoin dan Blockchain Indonesia dalam tulisan Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan menjelaskan bahwa analogi cara kerja Blockchain hampir sama seperti buku kas di bank yang mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Perbedaannya, hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi transaksi di buku kas bank, sementara transaksi melalui Blockchain dapat dilihat oleh semua pengguna karena informasi yang dikumpulkan juga didistribusikan ke semua orang yang menjalankan server.

 

Blockchain seperti buku besar digital juga dapat kita lihat melalui penjelasan dari artikel Menimbang Manfaat dan Risiko Blockchain dalam majalah yang diterbitkan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Probank (hal. 1 dan hal. 3). Disebutkan bahwa jika sebelumnya setiap pencatatan transaksi hanya dikelola dan tercatat di satu bank, dengan teknologi blockchain, pencatatan setiap transaksi di­publish di semua jaringan internet dan bisa diakses publik. Ketika transaksi sudah dicatat di dalam buku besar global itu (jaringan teknologi blockchain), sangat mustahil bagi siapa pun untuk menghapus catatan transaksi tersebut. Blockchain itu unik karena buku besar tersebut tidak dikelola oleh satu bank atau pihak tertentu. Sebaliknya, catatan buku besar ini disebarluaskan secara publik dan dikelola oleh ribuan komputer di dunia dalam waktu yang bersamaan.

 

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Blockchain merupakan sebuah teknologi buku besar digital, seperti buku kas di bank, yang sering digunakan salah satunya untuk bisnis mata uang virtual Bitcoin.

 

Legalitas Bitcoin sebagai Komoditas di Indonesia

Secara umum komoditas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kami akses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah barang dagangan utama atau benda niaga.

 

Mengenai komoditas, kami kurang mendapat penjelasan komoditas seperti apa yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi komoditas yang Anda maksud adalah komoditas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 10/2011”).

 

Secara yuridis pengertian komoditas/komoditi menurut Pasal 1 angka 2 UU 10/2011 adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

 

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (“Perka Bappebti 123/2015”).[1]

 

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:[2]

a. di bidang pertanian dan perkebunan:

(1). kopi;

(2). kelapa sawit dan turunannya;

(3). karet;

(4). kakao;

(5). lada;

(6). mete;

(7). cengkeh;

(8). kacang tanah;

(9). kedelai;

(10). jagung;

(11). kopra; dan

(12). teh.

b. di bidang pertambangan dan energi:

(1). emas;

(2). timah;

(3). aluminium;

(4). bahan bakar minyak;

(5). gas alam;

(6). tenaga listrik; dan

(7). batu bara.

c. di bidang industri:

(1). gula pasir;

(2). plywood;

(3). pulp dan kertas;

(4). benang;

(5). semen; dan

(6). pupuk

d. di bidang perikanan dan kelautan:

(1). udang;

(2). ikan; dan

(3). rumput laut.

e. di bidang keuangan:

(1). mata uang asing; dan

(2). Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia.

 

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif Syariah yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah sama dengan di atas dan telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[3]

 

Sedangkan komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka adalah:[4]

a. indeks saham;

b. indeks emas;

c. mata uang asing; dan

d. saham tunggal asing.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka telah dibatasi, yang mana Bitcoin tidak termasuk sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

 

Sebagai referensi mengenai legalitas bitcoin di Indonesia, selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia.

 

Legalitas Blockchain sebagai Teknologi Finansial di Indonesia

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”) disebutkan bahwa Blockchain merupakan salah satu contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran yaitu untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.[5]

 

Teknologi Finansial itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[6]

 

Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.[7]

 

Kriteria yang dimaksud adalah:[8]

a. bersifat inovatif;

b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;

c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

d. dapat digunakan secara luas; dan

e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

Tetapi perlu diingat bahwa dalam melakukan kegiatannya di Indonesia, Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency.[9] Ini berarti, Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang menggunakan Bitcoin untuk kegiatan pembayarannya.

 

Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa:[10]

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

 

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Blockchain merupakan salah satu penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia dengan syarat memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk Bitcoin).

 

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni V. Panggabean, dalam artikel Bank Indonesia Siap Uji Coba Teknologi Blockchain Tahun Depan yang kami akses melalui DailySocial.id yaitu portal berita startup dan inovasi teknologi, menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan segera melakukan uji coba teknologi Blockchain di Indonesia pada tahun 2018. Uji coba dilakukan untuk memeriksa apa saja kelebihan dan kekurangannya sebelum diterapkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Blockchain itu jangan disamakan dengan Bitcoin. Blockchain itu metode yang memakai distributed ledger technology, sementara Bitcoin adalah salah satu produknya. Blockchain itu sudah diuji oleh beberapa bank sentral.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka kemudian diubah untuk kedua kalinya oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 114/BAPPEBTI/PER/12/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dan terakhir diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana terkahir kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

 

Referensi:

1. Blockchain.com, diakses pada Senin, 8 Januari 2018, pukul 9.25 WIB;

2. BI Akan Lakukan Kajian Sebelum Adopsi Sistem Blockchain, diakses pada Senin, 8 Januari 2018, pukul 9.30 WIB;

3. Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan, diakses pada Senin 8 Januari 2018, pukul 10.09 WIB;

4. Bank Indonesia Siap Uji Coba Teknologi Blockchain Tahun Depan, diakses pada Senin 8 Januari 2018, pukul 11.09 WIB.

5. Menimbang Manfaat dan Risiko Blockchain, diakses pada Rabu 10 Januari 2018, pukul 13.57 WIB.

 

 


[1] Pasal 3 UU 10/2011

[2] Pasal 1 Perka Bappebti 123/2015

[5] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a PBI 19/2017

[6] Pasal 1 angka 1 PBI 19/2017

[7] Pasal 5 ayat (1) PBI 19/2017

[8] Pasal 3 ayat (2) PBI 19/2017

[9] Pasal 8 ayat (2) PBI 19/2017

[10] Pasal 20 ayat (2) ) PBI 19/2017

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).