Selasa, 23 Januari 2018
 
Pertanyaan :
Kegiatan Ekspor oleh Pelaku Usaha UMKM
Saya dan keluarga memiliki perkebunan kopi yang dikelola secara kekeluargaan. Kami mendapatkan penawaran dari luar negeri untuk mengekspor biji kopi kami kepada mereka. Kami belum memiliki badan usaha apapun dan berpikir untuk mempersiapkannya agar membantu masyarakat desa kami. Apakah pendirian UKM dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan ekspor ini? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pada dasarnya, kegiatan ekspor dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perizinan di bidang ekspor diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan.

 

Oleh karena itu, Anda dapat memilih badan usaha apa saja yang ingin Anda dirikan untuk melakukan ekspor.

 

Selain melakukan pendirian badan usaha, hal lain yang harus Anda perhatikan adalah apakah ada ketentuan lebih lanjut terkait barang yang akan Anda ekspor. Misalnya dalam pertanyaan Anda, Anda ingin mengekspor kopi, apakah kopi termasuk barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, atau barang dilarang ekspor; dan apakah ada ketentuan-ketentuan lain terkait hal tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlu diketahui bahwa proses yang ada adalah proses pendirian badan usaha, bukan pendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (“UMKM”). UMKM merupakan pengelompokan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan).

 

Kegiatan pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”).

 

Sebelumnya kami akan uraikan secara singkat apa itu UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:[1]

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:[2]

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar.

 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:[3]

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

 

Untuk itu, Anda tidak bisa hanya menyebutkan ingin mendirikan UMKM, Anda harus spresifik menyebutkan badan usaha seperti apa yang ingin Anda dirikan untuk menjalankan usaha ekspor. Sebagai informasi, badan usaha terdiri dari:

A. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

a. Perseroan terbatas (“PT”)

b. Yayasan

c. Koperasi

B. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

a. Persekutuan Perdata

b. Firma

c. CV

 

Penjelasan selengkapnya mengenai badan usaha dapat Anda simak dalam artikel Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

 

Untuk mengetahui badan usaha apa yang bisa menjalankan usaha ekspor, Anda harus melihat pada peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.

 

Kegiatan Ekspor

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (“Permendag 13/2012”), ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.

 

Orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan ekpor disebut dengan eksportir.[4]

 

Ekspor dapat dilakukan oleh:[5]

a. orang perseorangan;

b. lembaga; dan

c. badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

 

Jadi, pada dasarnya ekspor dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Yang membedakan adalah bagi orang perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor. Sedangkan lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor dan Barang Dibatasi Ekspor.[6]

 

Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:[7]

a. Barang Bebas Ekspor;

b. Barang Dibatasi Ekspor; dan

c. Barang Dilarang Ekspor.

 

Orang perseorangan yang mengekspor Barang Bebas Ekspor harus memiliki:[8]

a. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

b. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Bebas Ekspor harus memiliki:[9]

a. Surat Izin. Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/ instansi;

b. Tanda Daftar Perusahaan;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Sedangkan, lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor harus memiliki:[10]

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha, dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/ instansi;

b. Tanda Daftar Perusahaan; dan

c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

 

Selain wajib memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barangnya berupa:[11]

a. pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar;

b. Persetujuan. Ekspor;

c. Laporan Surveyor;

d. Surat Keterangan Asal; dan/atau

e. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Terkait dengan perizinan, akan diterbitkan oleh Menteri Perdagangan (“Menteri”) atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan kepada instansi atau dinas teknis terkait.[12]

 

Oleh karena itu, Anda dapat memilih badan usaha apa saja yang ingin Anda dirikan untuk melakukan ekspor. Sebagai contoh misalnya Anda ingin mendirikan PT untuk kegiatan ekspor Anda, Anda harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana akan kami jelaskan singkat di bawah ini.

 

Syarat-syarat Pendirian PT

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih;[13]

2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;[14]

3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;[15]

4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI;[16]

5. Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT dan modal ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% dari modal dasar;[17]

6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris;[18]

7. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT Penanaman Modal Asing;[19]

 

Penjelasan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara mendirikan PT dapat Anda simak Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya.

 

Ketentuan Ekspor Kopi

Selain melakukan pendirian badan usaha, hal lain yang harus Anda perhatikan adalah apakah ada ketentuan lebih lanjut terkait barang yang akan Anda ekspor. Misalnya dalam pertanyaan Anda, Anda ingin mengekspor kopi, apakah kopi termasuk barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, atau barang dilarang ekspor; dan apakah ada ketentuan-ketentuan lain terkait ekspor kopi.

 

Kami menyarankan agar Anda melakukan pengecekan apakah kopi termasuk dalam kelompok Barang Bebas Ekspor, Barang Dibatasi Ekspor, atau Barang Dilarang Ekspor.

 

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor disebutkan dalam Lampiran Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Barang-barang yang Dilarang Diekspor/Diimpor.

 

Sedangkan kopi, berdasarkan penelusuran kami dalam Lampiran Permendag 44/2012, tidak termasuk barang yang dilarang ekspor. Meski demikian, Anda tetap perlu mencermati ketentuan ekspor kopi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (“Permendag 41/2009”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (“Permendag 10/2011”).

 

Sebagai informasi, kopi yang diatur ekspornya yaitu:[20]

a. kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun; dan

b. ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

 

Kopi tersebut hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara (“EKS”) atau Eksportir Terdaftar Kopi (“ETK”) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.[21]

 

Untuk mendapat pengakuan sebagai EKS, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:[22]

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan

b. dan minuman dari instansi teknis;

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

e. Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai penerbit Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK).

 

Pengakuan sebagai EKS dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi, dengan melampirkan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.[23]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

6. Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor.

 

Referensi:

Syarat Menjadi Eksportir, diakses pada Rabu 10 Januari 2018, pukul 17.39 WIB.

 

[1] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) UU 20/2008

[2] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat (2) UU 20/2008

[3] Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat (3) UU 20/2008

[4] Pasal 1 angka 3 Permendag 13/2012

[5] Pasal 3 ayat (1) Permendag 13/2012

[6] Pasal 5 Permendag 13/2012

[7] Pasal 2 ayat (1) Permendag 13/2012

[8] Pasal 6 ayat (1) Permendag 13/2012

[9] Pasal 6 ayat (2) Permendag 13/2012

[10] Pasal 7 ayat (1) Permendag 13/2012

[11] Pasal 7 ayat (2) Permendag 13/2012

[12] Pasal 10 Permendag 13/2012

[13] Pasal 7 ayat (1) UUPT

[14] Pasal 7 ayat (1) UUPT

[15] Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPT

[16] Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (1) huruf a UUPT

[18] Pasal 92 ayat (3) jo Pasal 108 ayat (3) UUPT

[19] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UUPT

[20] Lampiran I Permendag 10/2011

[21] Pasal 2 ayat (2) Permendag 41/2009

[22] Pasal 3 ayat (1) Permendag 41/2009

[23] Pasal 4 ayat (2) Permendag 41/2009

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).