Kamis, 18 Januari 2018
 
Pertanyaan :
Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai?
Boleh minta informasi, berapa biaya retribusi untuk pembuatan akte cerai di Suku Dinas Kependudukan Jakarta Selatan? Mohon informasinya dan terima kasih atas bantuannya.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Pelayanan pengurusan penerbitan akta cerai atau Kutipan Akta Perceraian itu tidak dipungut biaya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

 

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

 

Dimana Kutipan Akta Perceraian merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang termasuk Dokumen Kependudukan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Akta Cerai

Tata cara perceraian secara umum antara lain diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

 

Perceraian Bagi Pemeluk Agama Islam

Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[1]

 

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”) dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU 50/2009”) mengatur sebagai berikut:

 

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[2]

 

Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.[3]

 

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.[4]

 

Jadi, setelah panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta cerai. Lalu, Kutipan Akta Perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai[5] atau melalui panitera.[6]

 

Perceraian Bagi Pemeluk Agama Selain Islam

Sedangkan, bagi pemeluk agama selain Islam, perceraian beserta segala akibat-akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat[7]. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[8]

 

Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana[9], demikian menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.[10]

 

Akta Cerai atau Kutipan Akta Perceraian

Jadi Akta Cerai yang Anda maksud disebut juga Kutipan Akta Perceraian. Akta cerai dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai). Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Kutipan Akta Perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam ini diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.

 

Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Perceraian

Persyaratan yang harus dibawa dalam pencatatan perceraian menurut Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Akta Perceraian sebagaimana yang kami akses dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) adalah sebagai berikut:[11]

1. Kutipan Akta Perkawinan Asli

2. Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri Asli

3. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan

4. Fotocopy KTP-elektronik yang bersangkutan

5. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP elektonik masing–masing pihak apabila:

  1. Cacat fisik/Mental
  2. Sakit Keras
  3. Faktor umur

6. Bagi Warga Negara Asing melampirkan Fotocopy Dokumen Imigrasi/Paspor dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian RI (POLRI)

 

Masih dari sumber yang sama, prosedur yang harus diikuti oleh pemohon akta cerai adalah sebagai berikut:

1. Berkas diterima di loket

2. Verifikasi berkas oleh petugas

3. Input data oleh petugas

4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan

5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator

6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi dan Kepala Bidang

7. Penandatangan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dinas

8. Penyerahan Kutipan kepada Pemohon

 

Permohonan akan diproses selama 5 hari kerja dengan catatan semua persyaratan lengkap dan benar. Pelayanan penerbitan akta perceraian ini tidak dipungut biaya. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 79A UU 24/2013 yang berbunyi:

 

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.[12]

 

Dimana Kutipan Akta Perceraian merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang termasuk Dokumen Kependudukan.[13]

 

Retribusi Akta Cerai

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.[14]

 

Pelayanan pengurusan akta perceraian termasuk kepada salah satu Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.[15] Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan yang berlaku secara nasional karena pengaturan mengenai retribusi merupakan kewenangan daerah setempat.

 

Namun berdasarkan penelusuran kami, sejumlah peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kementerian Dalam Negeri dan mengingat pula telah berlakunya Pasal 79A UU 24/2013 yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berikut Daftar Perda yang Dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Referensi:

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Akta Perceraian, diakses pada Rabu, 17 Januari 2018, pukul 14.46 WIB.

 

 

 

 

[1] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975

[2] Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975 jo. Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008

[3] Pasal 75 ayat (1) dan (2) PP 9/1975

[4] Pasal 75 ayat (3) huruf b Perpres 25/2008

[5] Pasal 75 ayat (3) huruf c Perpres 25/2008

[6] Pasal 84 ayat (4) UU 7/1989

[7] Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian (Pasal 1 huruf d PP 9/1975)

[8] Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975

[9] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 1 angka 7 UU 24/2013)

[10] Pasal 40 ayat (2) UU 23/2006

[12] Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 angka 8 UU 24/2013)

[13] Pasal 68 ayat (1) huruf d UU 24/2013 jo. Pasal 59 ayat (1) huruf e UU 23/2006

[14] Pasal 1 angka 64 UU 28/2009

[15] Pasal 113 huruf g UU 28/2009

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).