Senin, 22 January 2018
 
Pertanyaan :
Arti Voluntary Petition
Apa itu yang dimaksud dengan voluntary petition?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Voluntary petition itu adalah permohonan debitor perorangan atau debitor badan hukum (perseroan) untuk mempailitkan diri sendiri secara sukarela.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Voluntary Petition

Voluntary petition menurut Black’s Law Dictionary 9th Edition adalah:

 

Voluntary petition is a petition filed with a bankruptcy court by a debtor seeking protection from creditors. – Also termed bankruptcy petition; debtor's petition. Petition is a formal written request presented to a court or other official body.

 

Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 410) mendefinisikan Voluntary Petition sebagai permohonan untuk mempailitkan diri sendiri secara sukarela. Debitor perorangan atau debitor badan hukum (Perseroan) yang telah berada dalam keadaan insolven, dapat mengajukan permohonan pailit (faillessments request, petition bankruptcy or filing of bankruptcy petition) terhadap dirinya sendiri.

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa debitor dengan kesadaran dan kehendak sendiri secara sukarela mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuannya, agar masalah kesulitan keuangan yang dihadapinya dapat segera diselesaikan oleh pengadilan melalui kurator kepada para kreditor. Dengan harapan, apabila semua utangnya telah dapat diselesaikan kepada para kreditor, debitor tersebut dapat memulai langkah mendirikan dan mengembangkan usaha baru.[1]

 

Jadi, Voluntary Petition itu adalah permohonan debitor perorangan atau debitor perseroan untuk mempailitkan diri sendiri secara sukarela. Dalam konteks pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pemohon Voluntary Petition di sini adalah debitor badan hukum (perseroan). Sehingga untuk penjelasan lebih lanjut, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

 

Siapa yang Mengajukan Voluntary Petition?

Pasal 104 ayat (1) UUPT memberi wewenang kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri Perseroan sendiri dalam bentuk voluntary petition dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[2]

 

Pasal 104 UUPT

(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

 

Akan tetapi, hak itu tidak secara inherent melekat pada diri Direksi. Agar Direksi mempunyai kewenangan mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan, maka:[3]

1. Direksi wajib lebih dahulu memperoleh persetujuan (goedkeuring, approval) dari RUPS. Selama belum ada persetujuan RUPS, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan yang bersangkutan;

2. Dengan demikian, hak Direksi untuk mempailitkan Perseroan melalui voluntary petition, bukan kewenangan yang melekat secara inherent pada diri Direksi;

3. Akan tetapi, kewenangan itu baru ada pada diri Direksi, tergantung pada syarat adanya persetujuan RUPS lebih dahulu.

 

Jadi, selama belum ada persetujuan dari RUPS, tertutup kewenangan Direksi mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan.[4]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

 

 

 

[1] Yahya Harahap, hal. 411

[2] Yahaya Harahap, hal. 412-413

[3] Yahaya Harahap, hal. 413

[4] Yahaya Harahap, hal. 413

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).