Selasa, 27 Pebruari 2018
Pertanyaan :
Pembebasan Bayar PBB Rumah di Jakarta
Warga Jakarta tidak membayar PBB rumah lagi, tetapi masih ada warga yang tetap membayar PBB. Pertanyaan saya, apakah yang tidak dibayar itu pajaknya atau denda atas keterlambatan tidak membayar PBB? Atau ada kriteria tertentu bagi yang tidak membayar? Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Di Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) diberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”) terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar. Pembebasan diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Itu artinya yang dibebaskan adalah pembayaran PBB-P2.
 
Kriteria tertentu bagi yang tidak bayar PBB-P2 ini adalah wajib pajak orang pribadi yang:
  1. memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Rumah yang diberikan pembebasan PBB-P2 itu adalah rumah dengan lokasi tanah dan bangunan di permukiman biasa dan tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) Perdesaan dan Perkotaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”).
 
Anda menanyakan pengaturan penghapusan PBB rumah di Jakarta. Untuk itu, kami akan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) (“Pergub DKI Jakarta 259/2015”).
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.[1]
 
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pembebasan PBB-P2 diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Pembebasan PBB-P2 meliputi objek pajak:[2]
  1. Rumah yang dimiliki orang pribadi dengan batasan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. Rusunami yang dimiliki orang pribadi yang digunakan untuk rumah tinggal dan rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Pembebasan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang:[3]
  1. memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Jadi, terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2. Pembebasan diberikan sebesar 100% dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Itu artinya menjawab pertanyaan Anda, yang dibebaskan adalah pembayaran PBB-P2.
 
Hal serupa juga dijelaskan dalam artikel Objek PBB yang Dibebaskan yang kami akses dari laman Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sejak tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan Pajak PBB sesuai dengan Pergub DKI Jakarta 259/2015 yang diperuntukkan bagi Rumah, Rusunami, dan Rusunawa yang memiliki NJOP sampai dengan Rp 1 Miliar. Untuk objek komersial dan tanah kosong tetap dikenakan kewajiban membayar pajak PBB-P2.
 
Informasi lainnya juga disampaikan dalam artikel Ini Kategori Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PBB yang kami akses melalui laman media Kompas.com, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, pembebasan PBB hanya berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar, atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Dengan catatan, lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster. Jadi, yang bebas pajak hanya rumah-rumah yang di permukiman biasa, yang bukan perumahan. Kalau perumahan, cluster, ruko, dan apartemen tetap bayar pajak.
 
Jadi merangkum jawaban atas pertanyaan Anda, terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dibebaskan 100 % dari kewajiban membayar PBB-P2 yang seharusnya terutang. Jadi yang dibebaskan adalah pembayaran PBB P2-nya. Kriteria tertentu bagi yang tidak bayar PBB-P2 ini adalah wajib pajak orang pribadi yang:
  1. memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar; dan
  2. memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.
 
Tata Cara Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  1. Pemberian pembebasan PBB-P2, diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB. Terhadap objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (“SPPT”) PBB-P2.[4]
  2. Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah melakukan inventarisasi data jumlah objek pajak dan jumlah ketetapan yang NJOP-nya sampai dengan Rp 1 miliar untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak.[5]
  3. Berdasarkan inventarisasi data tersebut, para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (“UPPD”) melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.[6]
  4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menggabungkan data hasil penelitian seluruh Kepala Unit UPPD dan memberikan kode tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB-P2.[7]
  5. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah memberikan kode jenis penggunaan bangunan dengan jenis penggunaan bangunan tertentu sebagai identifikasi rusunawa dan rusunami. Bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pergub DKI Jakarta 259/2015 ini.[8]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
  1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, diakses pada 27 Februari 2018 pukul 11.02 WIB;
  2. Ini Kategori Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PBB, diakses pada Senin, 26 Februari 2018, pukul 14.26 WIB.
 
 

[1] Pasal 1 angka 8 Pergub DKI Jakarta 259/2015
[2] Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[3] Pasal 2 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[4] Pasal 3 Pergub DKI Jakarta 259/2015
[5] Pasal 4 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[6] Pasal 4 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[7] Pasal 4 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 259/2015
[8] Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Pergub DKI Jakarta 259/2015


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).