Senin, 12 Maret 2018
Pertanyaan :
Apakah Polisi Berwenang Merazia Pencantuman Label Produk?
Saya ingin bertanya, apakah polisi berhak melakukan razia produk dagangan di toko dengan alasan mengecek pelabelan produk? Memang produk yang dirazia merupakan produk yang masuk daftar wajib label sesuai Permendag 73 Tahun 2015. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah UU Perdagangan. Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa yang dimaksud dengan razia adalah pengawasan terhadap pencatuman label pada produk.

 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.

 

Wewenang pengawasan pencantuman label pada produk itu dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang didelegasikan kepada Direktur Jendral yang menangai bidang perlindungan konsumen, bukan dilakukan oleh polisi.

 

Tetapi perlu diingat bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan tindak pidana, dimana polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

 

Hal ini didasari menurut ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yang menyebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

 

Jadi jika pelaku usaha diduga melakukan tindak pidana, maka di sinilah wewenang polisi untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk perbuatan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, bukan upaya pengawasan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ketentuan Pencatuman Label Berbahasa Indonesia

Pengaturan mengenai pencantuman label dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (“Permendag 73/2015”) sebagaimana yang Anda sebutkan. Peraturan ini khusus mengatur mengenai kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia.

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendag 73/2015:

 

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.

 

Daftar jenis Barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana disebutkan di atas tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Permendag 73/2015, yang terdiri dari:[1]

  1. Lampiran I: Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
  2. Lampiran II: Barang bahan bangunan;
  3. Lampiran III: Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
  4. Lampiran IV: Barang tekstil dan produk tekstil; dan
  5. Lampiran V: Barang lainnya.

 

Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia ini dilakukan oleh:[2]

  1. produsen untuk Barang produksi dalam negeri; dan
  2. importir untuk Barang asal Impor.

 

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan/atau Kemasan dapat berupa:[3]

  1. embos atau tercetak;
  2. ditempel atau melekat secara utuh; atau
  3. disertakan atau dimasukkan ke dalam Barang dan/atau Kemasan.

 

Ketentuan kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, tidak berlaku untuk:[4]

  1. Barang Curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan Konsumen; atau
  2. Barang yang diproduksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

 

Sanksi Jika Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Produk

Sanksi Administratif

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak berlabel dalam Bahasa Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan.[5] Dalam hal produsen, importir dan Pedagang Pengumpul dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang, Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan Konsumen menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.[6]

 

Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”) mengatur sanksi pidana terhadap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri, yaitu pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.[7]

 

Apakah Polisi Berwenang Melakukan Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia?

Anda menyebut bahwa polisi melakukan razia produk dagangan di toko dengan alasan mengecek pelabelan produk. Razia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

 

  1. n penangkapan beramai-ramai; penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan
  2. n pemeriksaan serentak (surat-surat kendaraan bermotor, kartu tanda penduduk, dan sebagainya)

 

Berdasarkan keterangan Anda, razia yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan cara mengecek/melakukan pemeriksaan terhadap pelabelan produk. Dari sini kami asumsikan bahwa yang dimaksud dengan razia dalam konteks pertanyaan Anda adalah memeriksa pelabelan produk sebagai bentuk pengawasan terhadap pencantuman label pada produk.

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (“Permendag 20/2009”), pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.

 

Pengawasan atas pemenuhan ketentuan label dilakukan terhadap:[8]

  1. kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
  2. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label

 

Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:[9]

  1. melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak;
  2. melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label; dan
  3. memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.

 

Yang mana, seharusnya yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman label ini bukanlah Kepolisian, melainkan Kementerian Perdagangan. Menteri Pedagangan mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pencantuman label kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.[10]

 

Sepanjang penelusuran kami dalam Permendag 73/2015 tidak mengatur secara eksplisit bahwa polisi dapat melakukan pengawasan/razia tersebut.

 

Jadi pengawasan pencantuman label pada produk itu adalah wewenang Menteri Perdagangan yang didelegasikan kepada Direktur Jendral yang menangani bidang perlindungan konsumen, bukan oleh polisi.

 

Tetapi perlu diingat bahwa perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan tindak pidana, dimana polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

 

Hal ini mengacu pada Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yang berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 13 UU Kepolisian:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

 

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Pasal 1 angka 5 KUHAP:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

 

Jadi jika pelaku usaha diduga melakukan tindak pidana, maka di sinilah wewenang polisi untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk perbuatan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, bukan upaya pengawasan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Atau Jasa;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

 

Referensi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 12 Maret 2018 pukul 11.22 WIB.

 

[1] Pasal 2 ayat (3) Permendag 73/2015

[2] Pasal 2 ayat (2) Permendag 73/2015

[3] Pasal 4 ayat (1) Permendag 73/2015

[4] Pasal 8 Permendag 73/2015

[5] Pasal 13 ayat (2) Permendag 73/2015

[6] Pasal 13 ayat (6) Permendag 73/2015

[7] Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) UU 7/2014

[8] Pasal 6 ayat (1) Permendag 20/2009

[10] Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permendag 73/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).