Selasa, 03 April 2018
Pertanyaan :
Syarat dan Prosedur Mendirikan Usaha Pusat Kebugaran (Fitness Center)
Selain harus memiliki SIUP dan TDP sebagai syarat umum membuka usaha, apa jenis izin yang diperlukan untuk membuka sport centre atau tempat gym/fitness di Jakarta? Apa syaratnya?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Usaha gym/fitness center/sport centre merupakan sub jenis dari jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga yang termasuk Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 
Untuk mendirikan usaha gym/fitness center/sport centre selain harus melengkapi dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pendiri juga harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Untuk memperoleh TDUP ini harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 
Apa saja persyaratan dan prosedurnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Memang benar, jika ingin mendirikan sebuah usaha, dokumen umum yang harus dimiliki adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) dan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”). Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Prosedur Perizinan Usaha Kecil, secara umum terkait dengan perizinan kegiatan usaha, sebuah usaha pada dasarnya harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 
  1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU 3/1982”), yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU 3/1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksananya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
 
Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[1]
 
Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.[2]
 
Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan yang berbentuk:[3]
  1. Perseroan Terbatas;
  2. Koperasi;
  3. Persekutuan Komanditer (CV);
  4. Firma (Fa);
  5. Perorangan;
  6. Bentuk Lainnya; dan
  7. Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilyah Republik Indonesia.
 
  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menyatakan:
 
Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
 
Pasal ini yang menjadi dasar hukum penerbitan SIUP. Tanpa memiliki SIUP, ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.[4]
 
Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 46/2009”), terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap:
  1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
  3. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:
    1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
    2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
    3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
 
Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP Mikro apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.[5]
 
Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")
Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab perusahaan.
 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”) untuk Usaha Gym/Fitness Center
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta 18/2018”), setiap orang atau badan usaha dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk mendapatkan TDUP. TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata tersebut diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”).[6]
 
Salah satu bidang usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.[7] Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari beberapa jenis usaha, salah satunya adalah gelanggang rekreasi olahraga.[8]
 
Untuk jenis izin usaha tempat gym/fitness di Jakarta sebagaimana yang Anda tanyakan, menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan (“Perda DKI Jakarta 6/2015”) dan Pergub DKI Jakarta 18/2018 tempat gym/fitness termasuk di dalam jenis usaha gelanggang olahraga, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan, yang termasuk dalam Bidang usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.[9]
 
Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga, meliputi subjenis usaha:[10]
  1. lapangan golf;
  2. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
  3. arena latihan golf (driving range);
  4. rumah biliar/bola sodok;
  5. gelanggang renang;
  6. lapangan tenis;
  7. gelanggang bola gelinding (bowling);
  8. pusat kebugaran (fitness center);
  9. pusat kesegaran jasmani;
  10. pusat olahraga (sport centre);
  11. seluncur;
  12. kolam pemancingan;
  13. pertandingan olahraga, binaraga dan sejenisnya.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, usaha gym/fitness center maupun sport centre merupakan sub jenis dari jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga yang termasuk Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, yang pendaftaran usaha pariwisatanya dilakukan pada setiap lokasi.[11]
 
Prosedur Pendaftaran Usaha Pariwisata
Tahapan pendaftaran usaha pariwisata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP meliputi:[12]
  1. permohonan;
  2. pemeriksaan berkas;
  3. peninjauan teknis lapangan; dan
  4. penerbitan TDUP.
 
Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata tersebut diselenggarakan tanpa dipungut biaya.[13]
 
Setiap Pengusaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP. Permohonan untuk memperoleh TDUP diajukan secara tertulis dengan dilengkapi:[14]
  1. persyaratan dasar, meliputi:
  1. bagi pemohon perseorangan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) pemohon; dan
  2. bagi pemohon badan usaha: fotokopi KTP pimpinan/penanggung jawab badan usaha, fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan, fotokopi NPWP Badan Usaha.
  1. persyaratan teknis, meliputi:
Untuk bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
    1. fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
    2. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan (khusus untuk usaha rumah pijat);
    3. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha Gelanggang Renang, Taman Rekreasi dan Taman Bertema apabila produk utamanya menggunakan Air;
    4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
    5. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
    6. fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
 
Hal yang sama juga disampaikan dalam laman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, dimana persyaratan untuk mendapatkan TDUP untuk Pusat Olahraga (Sport Center) adalah:
  1. Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
  2. Indentitas Pemohon/Penangung Jawab
  1. WNI : KTP (Fotokopi)
  2. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/Paspor (Fotokopi)
  1. Jika dikuasakan
Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
  1. Jika Badan Hukum/Badan Usaha
  1. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
  2. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika PT dan Yayasan
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jika Koperasi
  • Pengadilan Negeri, jika CV
  1. NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan (Fotokopi)
  1. Bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama (Fotokopi)
  2. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) (dilakukan pengurusannya bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha rumah pijat)
  3. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air (dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha Gelanggang Renang, Taman Rekreasi dan Taman Bertema apabila produk utamanya menggunakan Air)
  4. Fotokopi Izin Teknis:
  1. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro/ kecil)
  3. Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) dan KTP tetangga (kiri, kanan, depan belakang)
  4. Izin Lingkungan [Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (“UKL/UPL”) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”)], dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan/gedung yang telah memiliki Izin Lingkungan, maka melampirkan Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar)
  1. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan dalam rangka tertib administrasi, tertib peraturan dan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata
 
Masih bersumber dari laman yang sama, mekanisme pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta yaitu:
  1. Menerima draft dokumen permohonan TDUP, meneliti permohonan, serta memutuskan permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi. Memberikan status proses "permohonan selesai dilakukan penelitian administratif".
  2. Menerima, melakukan verifikasi draft dokumen TDUP, melakukan pemeriksaan/verifikasi lapangan. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) bersama pemohon, serta merekomendasikan proses kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.
  3. Menerima, melakukan verifikasi draft dokumen TDUP dan kelengkapannya. Kemudian memutuskan menandatangani atau melakukan revisi/menolak permohonan.
  4. Mengecek penomoran dokumen izin, mencetak, memproses penandatanganan, memberi stempel, mengarsipkan, serta menyampaikan dokumen izin yang sudah ditandatangan ke Front Office.
  5. Menerima dokumen TDUP yang telah ditandatangani Kepala, serta memberikan status proses perizinan. Pada saat pemohon datang, melakukan verifikasi dokumen pendukung/persyaratan. Untuk dokumen pendukung/persyaratan tidak sesuai/tidak memenuhi, izin tidak dapat diberikan kepada pemohon.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, untuk mendirikan usaha gym/fitness center/sport centre selain harus melengkapi dokumen SIUP, TDP dan NPWP juga harus memiliki TDUP. Untuk memperoleh TDUP ini harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian diubah kedua kali oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 
Referensi:
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, diakses pada Senin, 26 Maret 2018, pukul 12.00 WIB.
 
 
 

[1] Pasal 1 huruf b UU 3/1982
[2] Pasal 7 UU 3/1982
[4] Pasal 106 UU Perdagangan
[5] Pasal 4 ayat (2) Permendag 46/2009
[6] Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka 33 Pergub DKI Jakarta 18/2018
[7] Pasal 3 huruf g Pergub DKI Jakarta 18/2018
[8] Pasal 13 ayat (1) huruf a Pergub DKI Jakarta 18/2018
[9] Pasal 37 ayat (2) huruf a Perda DKI Jakarta 6/2015 dan penjelasannya
[10] Pasal 13 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 18/2018 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf a Perda DKI Jakarta 6/2015
[11] Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf e Pergub DKI Jakarta 18/2018
[12] Pasal 27 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 18/2018
[13] Pasal 27 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 18/2018
[14] Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf a dan b angka 7 Pergub DKI Jakarta 18/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).