Jumat, 13 April 2018
Pertanyaan :
Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator
Berapa sih gaji kurator itu? Apakah ada aturan mengenai gajinya? Apakah juga mendapat persenan seperti menjadi notaris?
Jawaban :
Intisari:
 
 
 
Imbalan jasa kurator itu ditentukan setelah kepailitan berakhir dan persentase besarannya ditentukan berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir. Imbalan jasa kurator itu didapat dari persentase dari nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor (jika kepailitan berakhir dengan perdamaian), persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang (jika kepailitan berakhir dengan pemberesan), atau dihitung berdasarkan tarif jam kerja kurator yang terpakai (jika permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali).
 
Berapa besaran persentasenya? Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Imbalan Jasa Kurator
Yang dimaksud dengan Kurator dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) sebagai berikut:
 
Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
 
Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai gaji kurator, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 11/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 2/2017”) dikenal dengan istilah imbalan jasa kurator.
 
Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.[1] Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.[2]
 
Dalam Permenkumham 11/2016 dan perubahannya ini tidak ditetapkan berapa angka (besaran) imbalan jasa bagi seorang kurator, tetapi besarnya imbalan jasa ditentukan sebagai berikut:[3]
  1. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
  2. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
  3. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
 
Besarnya persentase imbalan jasa kurator berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir (dengan perdamaian, dengan pemberesan atau penolakan dalam tingkat kasasi atau peninjuan kembali), yaitu:[4]
 
  1. Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian:
 
No
Nilai Utang
Persentase
1
sampai dengan Rp 50  miliar
5%
2
di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar
3%
3
di atas Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar
2%
4
di atas Rp 500 miliar
1%
 
  1. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan:
 
No
Nilai Hasil Pemberesan
Persentase
1
sampai dengan Rp 50  miliar
7,5%
2
di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar
5,5%
 
3
di atas Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar
3,5%
 
4
di atas Rp 500 miliar
2%
 
  1. Besarnya Imbalan Jasa kurator dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim, yakni dihitung berdasarkan tarif jam terpakai. Tarif jam kerja terpakai paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.[5]
 
Jadi imbalan jasa kurator itu ditentukan setelah kepailitan berakhir dan persentase besarannya ditentukan berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir.
 
Honorarium Notaris
Sedangkan Notaris menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.[6]
 
Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:[7]
  1. sampai dengan Rp 100 juta atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5%;
  2. di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 1 miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %; atau
  3. di atas Rp 1 miliar honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % dari objek yang dibuatkan aktanya.
 
Sedangkan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).[8]
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, imbalan jasa kurator itu ditentukan setelah kepailitan berakhir dan persentase besarannya ditentukan berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir. Imbalan jasa kurator itu didapat dari persentase dari nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor (jika kepailitan berakhir dengan perdamaian), persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang (jika kepailitan berakhir dengan pemberesan), atau dihitung berdasarkan tarif jam kerja kurator yang terpakai (jika permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali). Sementara, honorarium notaris salah satunya dihitung berdasarkan nilai ekonomis yang ditentukan dari persentase nilai objek dari akta yang dibuatnya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 

[1]Pasal 1 angka 1 Permenkumham 11/2016
[2] Pasal 75 UU KPKPU
[3]Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 11/2016
[4] Lampiran Permenkumham 11/2016 dan Permenkumham 2/2017
[5] Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permenkumham 11/2016
[7] Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris
[8] Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).