Selasa, 17 April 2018
Pertanyaan :
Aturan Pemanfaatan Rumah sebagai Tempat Usaha Restoran
Bolehkah mendirikan usaha restoran di dalam rumah? Alasannya agar tidak perlu ada biaya sewa tempat. Apakah usaha restoran yang rumahan itu perlu ada pendaftaran usaha?  
Jawaban :
Intisari:
 
 
Rumah dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, tidak setiap kegiatan usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan perumahan.
 
Selain itu, sebelum Anda menjalankan usaha restoran, Anda harus memastikan lokasi usaha Anda sudah sesuai dengan zonasi usaha untuk kegiatan restoran sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
 
Usaha restoran termasuk usaha pariwisata dengan kategori jasa makanan dan minuman yang wajib dilakukan pendaftaran usaha pariwisata oleh setiap Pengusaha Pariwisata yang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Setelah pendaftaran usaha pariwisata, Pengusaha Pariwisata akan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yaitu dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
 
Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
  1. Ketentuan Pemanfaatan Rumah Sebagai Usaha Restoran
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”), pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.[1].
 
  1. Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian.
  2. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian; dan
  3. Yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.
 
Mengenai pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.[2]
 
Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, tidak setiap kegiatan usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan perumahan, hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 203 Tahun 1977 (“SK Gub. DKI 203/1977”) tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha dan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (“Perda DKI Jakarta 1/2014”).
 
Dalam SK Gub. DKI 203/1977 diatur bahwa penggunaan yang diperkenankan dalam perumahan adalah:
  1. Praktik keahlian perorangan yang tidak merupakan badan usaha/usaha gabungan beberapa orang ahli;
  2. Usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan;
  3. Kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan.
 
Dalam Lampiran SK Gub. DKI 203/1977 juga dijelaskan jenis-jenis praktik keahlian perorangan yang diperkenankan menggunakan perumahan di antaranya dokter, bidan, pengacara/notaris/akuntan, salon kecantikan, boutique, binatu, apotik, kursus-kursus, dan lain-lain.
 
Selain peraturan di atas, Anda juga harus memperhatikan ketentuan zonasi, Perda DKI Jakarta 1/2014, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menetapkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan klasifikasi sebagai berikut:[3]
  1. Hunian;
  2. Keagamaan;
  3. Usaha;
  4. Sosial budaya; dan
  5. Fungsi khusus.
 
Maka sebelum Anda menjalankan usaha restoran, Anda harus memastikan lokasi usaha Anda sudah sesuai dengan zonasi usaha untuk kegiatan restoran sebagaimana ditentukan dalam Perda DKI Jakarta 1/2014.
 
  1. Pendaftaran Kegiatan Usaha Restoran
Usaha Restoran didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Permen Pariwisata 18/2016”), yaitu:
 
Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 
Berdasarkan Permen Pariwisata 18/2016[4], usaha restoran termasuk usaha pariwisata dengan kategori jasa makanan dan minuman dan wajib dilakukan pendaftaran usaha pariwisata oleh setiap Pengusaha Pariwisata yang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Setelah pendaftaran usaha pariwisata, Pengusaha Pariwisata akan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata ("TDUP"), yaitu dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.[5] 
 
  1. Bentuk Usaha Pengusaha Pariwisata[6]
Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
  1. perseorangan warga negara Indonesia;
  2. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia;
  3. badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
  1. Tempat Pendaftaran
Pendaftaran usaha pariwisata restoran ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) Kabupaten/Kota dimana lokasi restoran berada.[8] Namun apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata restoran, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Provinsi.[9] Pendaftaran usaha pariwisata restoran dilakukan untuk setiap lokasi restoran.
 
Khusus untuk usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditunjukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.[10]
 
  1. Dokumen Persyaratan
Mengenai dokumen persyaratan pengajuan TDUP untuk Restoran dapat ditentukan oleh masing-masing kewenangan pemerintah daerah. Khusus untuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta, persyaratan untuk mengajukan TDUP untuk jasa makanan dan minuman diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta 18/2018”), yaitu:[11]
 
  1. Persyaratan dasar, meliputi:
  1. bagi pemohon perseorangan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon; dan
  2. bagi pemohon badan usaha: fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan/penanggung jawab badan usaha; fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha.
 
  1. Persyaratan teknis, meliputi:
  1. fotokopi bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerja sama;
  2. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (dilakukan pengurusannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan dikecualikan untuk usaha Bar dan Pusat Penjualan Makanan);
  3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
  4. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang mendapat persetujuan dan instansi terkait; dan
  5. fotokopi izin lingkungan, dengan pengecualian bagi usaha yang berada pada kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 203 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha;
 
 
 
 
 

[1] Pasal 49 ayat (1) UU 1/2011
[2] Pasal 49 ayat (3) UU 1/2011
[3] Pasal 598 ayat (1) Perda DKI Jakarta 1/2014
[4] Pasal 4, 6 ayat (1) huruf e, dan 10 huruf a Permen Pariwisata 18/2016
[5] Pasal 1 angka 76 Permen Pariwisata 18/2016
[6] Pasal 4 ayat (2) Permen Pariwisata 18/2016
[7] Pasal 5 Permen Pariwisata 18/2016
[8] Pasal 15 ayat (1) Permen Pariwisata 18/2016
[9] Pasal 15 ayat (2) Permen Pariwisata 18/2016
[10] Pasal 15 ayat (3) Permen Pariwisata 18/2016
[11] Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan (b) butir 5 Pergub DKI Jakarta 18/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah